Adib Miftahul : Aparat Hukum Diminta Mengusut Dugaan Pengelapan Pajak

Adib Miftahul : Aparat Hukum Diminta Mengusut Dugaan Pengelapan Pajak

TANGERANG | TR.CO.ID

Aparat penegak hukum diminta untuk mengusut kasus dugaan pengelapan pajak puluhan miliar, yang dilakukan oleh  HBK (inisial) bos pemilik Group  Permata Energy Resources. Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul, kepada wartawan, Jumat (20/8/2021).

Lebih jauh Adib menyatakan, HKB, merupakan terpidana kasus dugaan penipuan yang telah divonis pidana kurungan penjara selama 4 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 9 Juli 2021 lalu. Dimana kasus hukum yang menimpa HKB ini merupakan kasus penipuan kepada  Old Peak Finance Limited (OPFL) kurang lebih sebesar Rp500 Milyar.
 
"Berdasarkan informasi yang kita terima, diketahui dugaan penipuan itu dilakukan pada September 2011 sampai Februari 2012 lalu. Perbuatan terdakwa berawal pada 2011, ketika OPFL diminta untuk memberikan pinjaman dengan menggunakan proposal bank swasta,"ujar Adib

Ia menjelaskan, HKB, menjanjikan uang korban akan dikembalikan segera setelah pinjaman bank swasta itu cair. Namun, ketika pinjaman bank sudah cair, ternyata Herry  belum mengembalikan kepada korban.Hal ini diketahui belakangan oleh Direktur OPFL, Putra Masagung, serta saksi Angela Basiroen dan Lenny Thamrin.

Selain kasus dugaan penipuan,  HKB, juga disinyalir melakukan tindak pidana perpajakan dengan tidak menyetorkan pajak dari usaha yang dijalaninya, nilai pajak yang “dikemplang” berkisar diangka puluhan milyar rupiah. 

"Untuk itu kami minta juga aparat penegak hukum untuk mengejar aset HKB, dan apabila ada dugaan pidana nya, bisa dijerat TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang ) karena adanya dugaan kerugian negara,"ungkap Nya.

Adib menambahkan, dari berbagai kasus yang melibatkan HKB, yang telah diputus pengadilan maupun MA tersebut, dimungkinkan akan ada kasus-kasus  perdata maupun pidana lainnya yang melibatkan dirinya atas tuntutan berbagai pihak yang merasa dirugikan, diantara perkara kredit macet yang mengarah pada dugaan pembobolan bank, disalah satu bank besar di Indonesia.

"Berdasarkan investigasi, diketahui
HKB yang  juga menjadi pemilik PT.PER diduga mengemplang pajak sebesar Rp 83.065.591.515 hingga 2017.Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan KPP Pratama, Setiabudi Satu, tanggal 4 Mei 2018, bernomor: S-10550/WPJ.04/KP.01/2018, perihal Permintaan Pencegahan Bepergian Ke Luar Negeri Kepada Menteri Keuangan. 
Surat tersebut ditandatangani, Kepala Kantor KPP Pratama, Setiabudi, Endang Sri Martuti,"jelas Adib menutup keterangan Pers Nya

Namun disayangkan, pihak direksi dan Humas PT.PER.belum dapat dihubungi untuk diminta keterangan. (Man/Hel)