Aktivis Kecam Penyedotan Pasir Emas

Aktivis Kecam Penyedotan Pasir Emas
Akhmad Hakiki Hakim, Wakil Sekretaris Bakor PKC.

LEBAK | TRM
Aktivis Badan Koordinasi (Bakor) Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (PKC) Lebak Provinsi Banten mengecam kegiatan tambang penyedotan pasir emas di sepanjang pesisir pantai wilayah Lebak Selatan.


Pasalnya, penolakan tersebut lantaran kegiatan penyedotan pasir emas akan berdampak pada pencemaran lingkungan dan merusak pantai.


Kegiatan penyedotan pasir emas yang dilakukan oleh PT. Graha Makmur Coalindo (GMC) di sepanjang pesisir pantai di tiga kecamatan yakni Kecamatan Cihara, Panggarangan dan Bayah.


"Kami, bersama warga Lebak Selatan mengecam keras kegiatan panambangan penyedotan pasir emas tersebut,” ujar Wakil Sekretaris Bakor PKC, Akhmad Hakiki Hakim, Senin (23/11).


Menurut Akhmad, jelas kegiatan itu akan berdampak pada rusaknya pantai, air laut akan keruh dan akan menimbulkan trubulensi yang menyebabkan kadar padatan tersuspensi dipermukaan dasar air
“Penyedotan pasir emas ini, selain akan merusak laut juga akan berdampak pada tangkapan ikan para nelayan yang sepi dan penghasilan nelayan pun akan berkurang, bahkan tidak ada,” tegasnya.


Akhmad menjelaskan, kegiatan penyedotan ini juga pasti akan membuat gelombang dan getaran air semakin besar. Sehingga air laut akan keruh dan itu akan merusak ekosistem trumbu karang dan fauna yang mendiami ekosistem.


"Tentu hal itu tidak akan kami biarkan karena ini akan menimbulkan konflik sosial antara masyarakat dengan pelaku penambangan. Laut itu harus dijaga, bahkan kebersihan lingkungannya. Jangan malah akan dirusak, hanya karena ingin memperkaya diri," ucapnya.


Akhmad menambahkan, dirinya meminta ketegasan, baik pemerintah Provinsi Banten, khususnya pemerintah daerah untuk melakukan kajian ulang dan jangan mengijinkan perusahaan itu melanjutkan rencananya untuk melakukan penambangan penyedotan pasir emas di laut selatan.


"Jika kegiatan itu terus saja dilakukan, bukan hanya laut saja yang rusak. Tapi masyarakat disekitar juga akan terdampak. Baik perekonomiannya, kesehatan juga pendidikan para anak nelayan. Dan itu harus benar- benar dipikirkan oleh pemerintah," tukasnya.


"Jika terus dipaksakan dan tidak dihentikan. Maka kami menduga pemerintah ada main mata dengan PT tersebut. Dan kami tentunya akan bersikap dan tidak akan kami biarkan laut itu dirusak begitu saja," pungkasnya. (aji/zal/jojo)