DPKP Tidak Mampu Fasilitasi Petani

DPKP Tidak Mampu Fasilitasi Petani
Persawah di wilayah Kabupaten Tangerang. INZET: Herdiansyah Wakil Himaputra.

TANGERANG | TRM

Sungguh miris nasib para petani di wilayah Kabupaten Tangerang. Sebab, akhir-akhir ini, para petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi disaat menghadapi musim tanam.

Bukan itu saja, pasca panen pun para petani juga harus berjuang sendiri untuk memasarkan beras hasil panennya karena belum dilirik oleh BUMD.

Salah seorang petani asal Kecamatan Mauk, M. Idrus mengaku, karena belum diliriknya oleh BUMD, setiap musim panen hasil panen padinya di jual ke pengepul swasta.

"Hasil panen kita selama ini dijualnya ke tengkulak gabah, ada juga pemilik pabrik sosot padi. Tentunya kami ingin, hasil panen para petani bisa ditampung, di beli oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tangerang," ujar Idrus salah satu petani asal Mauk.

Menanggapi hal itu, Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Tangerang Utara (Himaputra) meminta Keras kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang untuk berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau instansi terkait, agar mampu mengakomodir pasca panen para petani supaya diproduksi sendiri dan dijual sendiri digudang beras milik Pemda yang dikelola oleh BUMD, salah satunya gudang beras di Kecamatan Teluknaga.

"Kita minta Dinas Pertanian berkoordinasi lah dengan BUMD atau instansi lain. Supaya pasca panen petani kita bisa produksi beras sendiri, punya juga merk beras Tangerang Sendiri," ungkap Herdiansyah Wakil Himaputra, Kepada Harian Tangerang Raya, Senin (30/11).

Menurut Herdi, merupakan cita cita organisasi memiliki Beras Tangerang ada produknya dan dijual serta dinikmati warga Tangerang dan petani Tangerang ikut sejahtera, karena gabah atau berasnya dibeli oleh pemda atau instansi pemerintah lainnya.

Adapun, sambung Herdi, beras yang saat ini beredar di gudang beras Teluknaga adalah beras dari luar Tangerang, dan sempat ramai poto Bupati Tangerang sedang memegang beras dengan kemasan Ungu dengan Merk Beras Benteng Sari.

"Dan jadi perbincangan hangat dikalangan petani, pasalnya pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pertanian sendiri kebingungan saat kita (Himaputra_red) duduk bareng dengan dinas pertanian beberapa waktu lalu, saat kita menanyakan kemana arah penjualan dan distribusi komersil pasca panen para petani," ungkapnya.

Menurut Herdi, pada Bulan Mei 2020 lalu, tercatat pada Panen Raya. Beras yang dihasilkan oleh petani sangat menggembirakan. dari 16.320 hektar lahan pertanian padi yang ada di Kabupaten Tangerang, per satu hektar sawah bisa menghasilkan antara 5,5 ton padi sampai 9 ton padi.

"Mulai dari yang terjelek itu 5,5 ton produksinya. Tapi rata-rata diangka 6,8 sampai 6,9 ton. Bahkan ada yang sampai 9 ton per hektar. Ini merupakan prestasi bagi Dinas Pertanian selaku leading sector, akan tetapi ini menjadi mubazir jika tidak dimanfaatkan oleh pemkab Tangerang dengan memproduksi beras dengan brand dagang sendiri," bebernya.

Solusi terbaik, kata Herdi, dari melimpahnya hasil panen padi yang ada diseluruh Kabupaten Tangerang adalah membeli gabah basah atau kering dari petani langsung dan diolah menjadi beras, dengan harga yang menguntungkan para petani.
 
"Dengan begitu disamping pemda Tangerang punya beras produk sendiri, pemerintah daerah sangat membantu kesejahteraan para petani pemilik lahan dan para penggarap lahan. Cita cita Kami secara organisasi Beras Tangerang ada produknya dan dijual serta dinikmati warga Tangerang dan Petani Tangerang ikut sejahtera karena gabah atau berasnya dibeli oleh pemda atau instansi pemerintah lainnya," ujarnya.

Sebelumnya Herdi mengaku, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Tangerang, memfasilitasi dan duduk bersama terkait surat yang dilayangkan Himaputra dengan bahasan 3 Keluhan Petani (13/11) di BPP Sepatan. Yang dihadiri Kepala Dinas Pertanian H. Azis Gunawan dan Sekdis beserta Jajaran Staff dan Penyuluh Pertanian.

"Dari 3 Poin bahasan tersebut kita merasa tidak puas dengan paparan dari beberapa pemateri dari Dinas Pertanian. Karena waktu yang terpotong Waktu Sholat Jum'at dan jawaban dari Pemateri Dinas Pertanian tidak sesuai harapan," paparnya.

Terkait Pupuk yang dikeluhkan, terang Hedi, Dinas Pertanian menyampaikan bahwa pupuk itu kewenangan Pusat di kementrian pertanuan melalui Kartu Tani Indonesia (KTI) yang sedang proses distribusi yang ditargetkan September 2020 ternyata bergeser pada Januari 2021.

"Himaputra, menyatakan terkait pupuk yang jadi kewenangan kementrian pertanian harus segera didistribusikan karena sudah masuk masa tanam II (MT II) Oktober - Maret/Okmar.  juga menghimbau Kepada Ketua Gapoktan agar segera mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk diinput ke e-RDKK, supaya tidak ada anggota Gapoktan yang terlewat dan tidak dapat pupuk," pungkasnya. (dam/jojo)