DPRD Didesak Ajukan Rekom Pergantian Kabid BM PUPR

DPRD Didesak Ajukan Rekom Pergantian Kabid BM PUPR

TANGERANG | TR.CO,ID

H Muchdi, aktivis Badan Penelitian Aset Negara (BPAN - RI) mendesak kepada DPRD Kota Tangerang untuk mengajukan rekomendasi kepada Walikota Tangerang untuk mengganti Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Tangerang. Pasalnya hingga kini belum melakukan tindakan sanksi kepada PT.Global Tri Jaya yakni masuk daftar hitam (blacklist) karena mengerjaan proyek pembangunan ruas Jalan Bouroq Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang, sudah habis masa waktu kontrak tetapi pekerjaan belum selesai yaitu sepanjang 40 meter Pembatas Jalan (Guadril).


" Proyek yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga telah melanggar Perpres Nomor 12 Tahun 2021 atas Perubahan Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Pantauan BPAN - RI, semenjak awal baru kontrak akan dimulai sudah ada indikasi persoalan yang mengarah persekongkolan, karena masa SPPBJ pihak Kontraktor sudah kasak kusuk pekerjaan sudah dimulai, padahal waktu itu, kontraknya belum ditandatangani dan patut diduga ada pengaturan pemenang. Sebab, belum ada penentuan pemenang tiba - tiba pekerjaan sudah dikerjakan," ungkap Muchdi kepada Tangerang Raya, Rabu (22/9).

Dari hasil investigasi, dari papan proyek, peningkatan Jalan Bouroq Kec. Batu Ceper, dikerjakan PT.Global Tri Jaya, dengan Jenis Pekerjaan Konstruksi K/L/PD dengan Pagu Rp 5.4 Miliar waktu pengerjaan 120 hari kerja, dengan batas waktu 26 Juni 2021.

"Aneh nya Belum ada kontrak kerja diduga sudah dimulai pekerjaan, oleh pihak pelaksana, yaitu PT.Global Tri Jaya Namun pada 20 Juli 2021 masih saja mengerjakan pemasangan Pembatas Jalan (Guadril) sepanjang 40 Meter," beber muchdi.

Lanjut Muchdi, Sebagai Warga Kota Tangerang menyatakan desakan kepada Ketua DPRD melakukan Rekomondasi kepada Walikota dan Sekda, atas pergantian Kabid
Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) dan Kabid Bina Marga PUPR Pemkot Tangerang.

"Sejak awal kami mengamati untuk mengawal proyek itu, ada dugaan unsur kesengajaan dari pihak Unit Lelang Pemerintah dan Kabid Binamarga Dinas PUPR karena kuat dugaan sudah ada pengaturan pemenang tender dan pembiaran dari Kabid PUPR atas pekerjaan tidak sesuai masa batas waktu kontrak yang telah ditentukan, "tegas Muchdi.

Atas temuan tersebut, kata Muchdi, pihaknya akan mendesak terus pihak DPRD untuk menunjukkan kepada warga Tangerang atas Tugas Pokok dan Posisi (TUPOKSI) DPRD dalam bentuk pengawasan.

“Saya berharap agar Anggota Dewan di DPRD memanggil Sekda, Kabid PPBJ dan Kabid Bina Marga PUPR untuk diminta keterangan dan segera melakukan pergantian agar ada azas perubahan birokrasi  bekerja profesional dan transparan, beri sanksi bagi kontraktor nakal yang curang curi start sebelum SPK dan kontrak turun kemudian juga melanggar batas masa waktu pekerjaan yang telah ditentukan,” kata nya.

“Sebenar nya kami masih percaya dengan Anggota Dewan DPRD dan Walikota Tangerang yang telah kami pilih untuk mewakili kami,  semoga ditindaklanjuti agar tidak terjadi lagi kasus yang sama pada pekerjaan di lokasi pembangunan jalan yang berbeda, untuk kedepan nya," tandas Muchdi.

Terpisah, Rahman Faisal,S.S,.M.M (akrab disapa Bang Ichal) yang merupakan Dosen Fakultas Ekonomi UNPAM menjabarkan, bahwa Manajemen suatu project itu ada jadwal kapan mulai dan kapan harus berakhir (sesuai kontrak yang telah disepakati).

"Ada timeline (jadwal) suatu pekerjaan yang telah disepakati dan tidak dapat diubah seenaknya melainkan harus perubahan karena klasual yang telah diatur didalam kontrak kerjanya,"tukas Ical.

Tentu kata bang Ical, pengerjaan suatu proyek melebihi waktu yang telah disepakati itu ada beberapa kendala, seperti : sudah adanya kesepakatan Kontraktor dan Pemberi Proyek yang didukung dokumen resmi (jika ini terjadi) berarti indikasi kontrak kerja ‘Melar’ karena secara profesional Kontraktor harus menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak kerjanya.

"Indikasi berikutnya adalah adanya perubahan kontrak kerja yang disepakati bersama, dan papan proyek tidak diperbaharui ada mal-administrasi manajemen proyek. "Indikasi terakhir lanjut bang ical, adalah adanya kelalaian baik dari Kontraktor maupun pemberi pekerjaan," sambungnya.

Dikatakannya, Masyarakat bisa mengawasi antara informasi yang ada dengan data dan fakta anggaran yang dikeluarkan.

"Kalau saja terdapat penyimpangan maka DPRD dapat melakukan fungsi pengawasan lebih ketat lagi dengan memanggil Dinas terkait dan Kontraktor untuk dapat informasi detail kenapa Pekerjaan yang seharusnya sudah selesai tapi masih dikerjakan dan belum selesai juga dari tenggat waktu kerjanya," imbuhnya.

Menurut Akademisi sekaligus Dosen itu, jika para Dewan DPRD tidak melakukan fungsi pengawasan maka masyarakat bisa bergerak agar Uang Rakyat benar telah disalurkan sesuai dengan peruntukannya.

"Saat ini era keterbukaan informasi telah menjadi standard di pemerintahan Pusat maupun Daerah. Jika Daerah tidak melakukan keterbukaan informasi dan transparansi bisa ada indikasi hal yang tidak sesuai peruntukannya,"jelasnya.

Dikatakan, setiap proyek yang tidak diselesaikan dan dikerjakan dengan baik di masa Pandemi seperti ini sangat disayangkan, karena jika tidak benar proses pengerjaannya itu hanya menghambur-hamburkan uang. Lebih baik digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas di Kota Tangerang.

"Peran media dapat memberikan informasi dan pemberitaan kepada masyarakat luas, untuk membantu mengawasi setiap proyek yang dilakukan pemerintah. Tentunya dengan fakta dan data sehingga dapat dipertanggung jawabkan disetiap informasi yang disampaikan,” tutup Bang Ichal.

Disayangkan hingga kini Kabid Binamarga PUPR dan Kabag PPBJ Pemkot Tangerang sudah dikomunikasikan, beberapa kali Tangerang Raya mencoba menelpon. Nmaun tidak pernah merespon.(Man)