DPUPR akan Normalisasi Drainase Dalam Kota

DPUPR akan Normalisasi Drainase Dalam Kota

Antisipasi Banjir susulan

LEBAK | TR.CO.ID

Pasca banjir yang mengepung sejumlah ruas jalan dalam kota Rangkasbitung yang terjadi Selasa (14/9), Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Setempat langsung melakukan langkah cepat dengan melakukan pengerukan dan normalisasi gorong-gorong dan saluran air yang diduga menjadi penyebab banjir akibat tersumbat.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Lebak, Hamdan Soleh mengatakan, untuk jangka pendek Dinas PUPR akan melakukan upaya mengerukan terhadap saluran air karena terjadi pendangkalan.

"Iya kita menduga banjir dalam kota ini akibat adanya penyumbatan oleh sampah juga pendangkalan. Untuk itu kita akan lakukan pengerukan lumpur yang mengendap," kata Hamdan Soleh, kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (15/9).

Lanjut Hamdan, Dinas PUPR bersama BPBD dari awal banjir pada Selasa, telah melakukan upaya menyedotan genangan air menggunakan mesin pompa penyedot.

"Alhamdulillah dengan mesin pompa penyedot ini, dalam mempercepat surut genangan banjir dibeberapa titik," ujarnya.

Menurutnya, selain penyumbatan dan pendangkalan saluran air, Hamdan juga mengakui banyak bangunan atau gedung yang menutup saluran air disekitarnya. Bahkan, alih fungsi lahan yang terjadi juga menjadi penyebab banjir di ruas dalam kota semakin memperparah keadaan.

"Memang banyak faktor, kita juga melihat kesadaran masyarakat dalam membuang sampah masih rendah, karena hampir 60 persen penyumbatan drainase ini akibat sampah," terang Hamdan.

Untuk jangka panjang kata Hamdan, drainase dalam kota harus dinormalisasi secara menyeluruh. Terutama drainase di titik-titik yang menjadi langganan banjir.

"Iya kita akan konsen terhadap Masalah banjir dalam kota ini," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, Febby Rizky Pratama mencatat banjir yang terjadi telah merendam sebanyak 1.273 rumah dan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit.

“Berdasarkan perhitungan, kerugian diperkirakan sekitar Rp 4,8 miliar dan sudah kita laporkan kepada pemerintah daerah,” paparnya.

Kerugian itu dihitung melihat bagaimana kerusakan infrastruktur, kerusakan peralatan rumah tangga yang terendam banjir. Namun, kerugian terbesar didominasi oleh aktivitas ekonomi yang lumpuh akibat banjir.

“Seperti warga tidak bisa bekerja karena banjir dan aktivitas ekonomi lainnya yang berhenti atau tidak bisa dilakukan karena dampak banjir tersebut,” ungkap Febby.

Kata Febby, dari kemarin (Selasa-red), pihaknya bersama Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah bergerak membersihkan sampah di drainase yang menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya banjir.

“Dari kemarin sudah dilakukan, kita antisipasi agar tidak terjadi dan kalau pun banjir bisa lebih cepat surut,” ucapnya.  (asp/ris)