Gelontorkan 425 Miliar

HEBOH:  Pemulihan Ekonomi

SERANG | TR.CO.ID
Pemerintah Provinsi Banten bakal mengucurkan anggaran sebesar Rp425  Miliar untuk pemulihan ekonomi, pasca pandemi Covid-19 bagi delapan kota/kabupaten se Provinsi Banten pada tahun 2021.

Gubernur Banten, Wahidin Halim mengatakan, pemberian bantuan keuangan (Bankeu) kedelapan kabupaten/kota di Banten pada 2021, ditujukan untuk pemulihan ekonomi sebagai bentuk penanganan terhadap dampak negatif pandemi Covid-19.

"Berharap bantuan keuangan ini juga dilaksanakan oleh walikota dan bupati sesuai arahan gubernur, yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi. Termasuk di dalamnya berkaitan dengan Covid-19," kata Gubernur Banten, Wahidin Halim dalam keterangan tertulis, Senin (07/12).
Menurut WH biasa Gubernur Banten disapa, Pemprov Banten menganggarkan Rp425 miliar untuk alokasi Bankeu ke kabupaten/kota pada APBD tahun anggaran 2021.

Rinciannya sambung WH, terdiri dari Kabupaten Serang Rp70 miliar, Kabupaten Lebak Rp65 miliar, Kabupaten Tangerang Rp60 miliar, Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang Rp55 miliar, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang masing-masing Rp 40 miliar.

WH menjelaskan, alokasi tersebut naik dibanding yang tertuang dalam rancangan APBD 2021 sebesar Rp320 miliar, dari alokasi ini masing-masing kabupaten/kota mendapat jatah yang sama, yakni Rp 40 miliar.

WH mengungkapkan, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2021 mendatang Pemprov Banten juga akan memberikan Bankeu ke 8 kabupaten/kota. Nominal yang diberikan juga mengalami kenaikan dari rencana awal atas berbagai pertimbangan.

"Bankeu kepada kabupaten/kota, walaupun tidak signifikan tapi kita kan bertambah persentasenya," ucapnya.
Gubenrur menambahkan, penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan arahannya, sebab pada dasarnya Bankeu diberikan untuk membantu capaian program dari Pemprov.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Budi Prajogo mengatakan penambahan nilai Bankeu terjadi dalam dinamika ketika pembahasan rancangan APBD 2021.

"Penambahan diberikan kepada daerah yang memiliki fiskal yang relatif kecil," tandasnya. (adg/jojo)