Horee! Denda Pajak Kendaraan Dihapus

Horee! Denda Pajak Kendaraan Dihapus
Gubernur Banten Wahidin Halim

HEBOH: PEMPROV BANTEN

 

SERANG | TRM

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memberlakukan penghapusan sanksi denda pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan penghapusan tarif progresif.
Demikian dikatakan Gubernur Banten Wahidin Halim saat menghadiri Rapat Paripurna di gedung DPRD Banten, Kamis (05/11).

Menurut Gubernur WH, kebijakan pengurangan denda pajak kenaraan bertujuan untuk meringankan beban masyarakat.
 
"Kita berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pembayaran pajak daerah serta kebijakan-kebijakan untuk meringankan beban masyarakat," ujar Wahidin.

Menurut Gubernur Wahidin, kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 60 Tahun 2020. Kebijakan itu berlaku hingga hingga 23 Desember 2020.

"Denda pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan penghapusan tarif progresif yang akan diberlakukan sampai akhir 2020," kata Wahidin.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, Opar Sohari mengungkapkan, selain membebaskan denda pajak kendaraan, Pemprov Banten juga membebaskan denda BBNKB pokok, BBNKB 2, dan bebas tarif progresif.
Menurut Opar, penghapusan sanksi administratif atau denda sebagai upaya mengurangi beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

“Untuk prakteknya, masyarakat dapat mengurus keperluan tersebut dapat langsung datang ke kantor dan gerai Samsat terdekat di wilayah masing-masing atau saluran lainya,” kata Opar.
 
Opar menambahkan, selain ke kantor dan gerai Samsat terdekat, para wajib pajak juga bisa membayar pajak kendaraan bermotor melalui gerai minimarket di Indomaret dan Alfamart.

"Bisa juga melalui layanan e-Samsat di aplikasi Sambat," tandasnya. (adg/jojo)