Kajati Didesak Periksa Kemenkumham Terkait Dugaan Penggelapan PNBP Oleh PT PKG

Kajati Didesak Periksa Kemenkumham Terkait Dugaan Penggelapan PNBP Oleh PT PKG

Heboh
PNBP

TANGERANG | TR.CO.ID

Gonjang-ganjing kasus Pasar Babakan Kota Tangerang masuk babak baru. Pasalnya  Aliansi Tangerang Raya resmi melaporkan dugaan penggelapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas aset Barang Milik Negara (BMN) dengan no surat 017/Sus/A-LSM.TGR/VII/2022 pada tanggal 22 Juni 2022 lalu.

HM.Muchdi salah satu pelapor di kediamannya mengatakan, dirinya bersama rekan-rekan LSM benar telah melaporkan adanya dugaan tersebut dengan dasar UUD 45 pasal 23E ayat (3) tentang kebebasan berpendapat, Tap MPR-RI no VII/MPR/2001 tentang pemberantasan KKN, UU no 16/2017 tentang Ormas, intruksi Mendagri no 8/1999 tentang LSM, UU 68/1999  Bab II pasal 2, PP no 20/2001 tentang penyelengaraan Negara, PP no 71/2000 tentang tatacara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan  dalam pencegahan dan pemberantasan Tipikor.

" Sudah dilaporkan, " kata HM.Muchdi kepada Tangerang Raya, Minggu (26/6).

Lebih lanjut Muchdi memaparkan, Aliansi LSM Tangerang Raya menghendaki akan adanya penegakan supremasi hukum khususnya dalam memberantas Tipikor sesuai UU no 28/1999 tentang Tipikor, UU 31/1999 tentang pemberantasan Tipikor junto UU 20/2001 tentang Tipikor.

" Semoga KAJATI BANTEN berani periksa para pelaku karna APH di kota Tangerang tidak berdaya serta jangan takut untuk memeriksa Kemenkumham RI atas pembiaran telah terjadinya dugaan tindak pidana sesuai dengan temuan BPK RI, "Paparnya.

Muchdi menambahkan, hal itu berawal dari tahun 2007, aset kekayaan negara milik Kemenhumkam berupa Tanah seluas 2 hektar telah dibangun hanggar yang didalam nya terdiri dari kios, los dan ratusan lapak pedagang dengan Nama Pasar Babakan , yang telah di bangun oleh PT PancaKarya Griyatama (PKG) sebagai kompensasi digusurnya Eks Pasar Cikokol akibat adanya Ruislag (asset Swap) tanah eks pasar Cikokol Atasnama kemenkumham yang beralamat jalan Sudirman no 1 Kelurahan Babakan ke Gunung Sindur kab Bogor Jawa Barat.

Aliansi menilai dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset Barang Milik Negara oleh PT PancaKarya Griyatama (PKG) ini tidak melalui mekanisme aturan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian Negara puluhan milyar sebagai mana di atur oleh UU no 1/2004 tentang perbendaharaan negara,  UU no 9/ 2018 tentang PNBP, PP no 6/2006 tentang pengelolaan BMN dan sebagimana di ubah menjadi PP no 38/2008 dan diubah kembali jadi PP no 27/2014 dan terakhir diubah menjadi PP No 28/2020, serta PMK no 120 THN 2007 tentang tata cara pelaksanaan sewa  BMN, sebagai mana tlh di ubah dengan PMK NO 33 thn 2012 ,PMK NO 57 THN 2016 ,PMK NO 115 THN 2020.

Hal senada juga datang dari Hotben Sitorus SH salah satu dari pelapor dari aliansi ditempat berbeda mengatakan didalam pemakaian atau pemanfaatan aset BMN atas nama Kemenkumham tersebut oleh oknum yang mengatasnamakan PT PancaKarya Griyatama (PKG) yang bernama Drs H Yogi Yogaswara, H.M.  Sis Nugraha mendapat kepercayaan untuk mengelola pasar Babakan dari mulai 2009 sampai dengan 2021 (Kakak kandung Yogi Yogaswara) yang belakangan diketahui pada bulan Juli 2021 H Sis Nugraha Meninggal Dunia dan digantikan oleh OMAN Jumansah mantan anggota DPRD Kota Tangerang dalam pengelolaannya sekarang ini oleh anak 
-anak nya keluarga (alm H Sis dan mr Yogi ).

Lebih lanjut  Hotben Sitorus SH menjelaskan dirinya menilai dalam pengelolaan pasar tersebut tidak melalui mekanisme yang berlaku, dalam istilah masyarakat itu Penyerobotan sesuai pasal 6 PP no 51/1960 pengganti UU (Prp) tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak, melanggar PP No 6 thn 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah PP No 38 thn 2008,PP No 27 thn 2014 terakhir PP No 28 thn 2020.

" Dari area lahan Kemenkumham di wilayah Tangerang seluas 23 Ha dan yang digunakan PT PKG merupakan salah satu aset kemenkumham Hak Pakai no 46 atasnama Departemen kehakiman Rrpublik indonesia dengan luas keseluruhan 74.040 M² hingga kini menjadi hasil temuan BPK RI ( temuan no 1.4.2 atas sistem pengendalian aset tetap dalam LHP SPI no 21b/HP/XIV/05/2009 hal 52) dalam temuan tersebut terdapat potensi kerugian Negara atas PNBP berupa sewa aset kemenkumham di Tangerang atas pasar Babakan minimal sebesar 18 milyar," ujar Hotben.

Menurut Hotben lagi, PT PKG adalah perusahaan swasta murni yang telah merugikan negara dan bahkan berpotensi menghilangkan aset negara yang di kuasainya, dirinya menduga keuntungan yang di dapat PT PKG dari sewa lapak, pungutan harian ke pedagang, dan pengelolaan parkir dari tahun 2009 hingga kini tahun 2022 bisa mencapai puluhan bahkan ratusan milyar, bahkan disinyalir pajak penghasilan/pendapatan pribadi atau badan usaha dari pengelolaan pasar dan parkir tidak dilaporkan ke Negara.

Dirinya berharap adanya tindakan hukum yang adil untuk pengamanan dan penyelamatan aset Negara dari pihak pihak yang tidak bertanggung jawab baik perorangan maupun kelompok atau berbadan hukum(perusahaan swasta), mengingat UU no 31/1999 tentang pemberantasan Tipikor dan telah diubah menjadi UU no 20/2002 tentang Tipikor disitu mengatakan bagi setiap orang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain maupun kelompok atau korporasi atau badan usaha yang berhubungan dengan keuangan Negara atau nilai kekayaan Negara/ pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara ini merupakan tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu pihak, Kemenkum HAM dan PT.PKG belum dapat dimintai komentarnya.(man/hel)