Kejari Harus Selidiki Tender Alamat Fiktif

Kejari Harus Selidiki Tender Alamat Fiktif

Proyek Rp6,9 M TRK SDN Perigi 04

TANGSEL | TR.CO.ID
LSM Janur Tangerang mendesak agar Kejari Tangerang Selatan segera menyelediki dugaan pemenang tender paket Tambah Ruang Kelas (TRK) SD Negeri Perigi 04 yang dimenangkan oleh PT. Fauzan Bahirah Arsya Berkarya senilai Rp.6,9 miliar yang dituding keberadaan kantornya beralamat fiktif. " Ya pemberitaan itu sudah menjadi opini publik di media, seharusnya Kejari Tangsek peka untuk segera menanggani kasus tersebut, " ujar Aktivis Janur, Ade Yunus kepada media, Minggu (20/6).

Ade Yunus mengatakan, dari info yang ia dapat, proyek TRK SD Parigi 4 senilai Rp6,9 miliar itu ada persekongkolan jahat antara pengusaha dan penyedia proyek, pasalnya  lelang proyek dengan kode tender 13028225 di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dimenangkan perusahaan yang alamat keberadaan kantor yang diduga fiktif.

" Kami segera kirimkan surat ke Kejari untuk mendesak periksa kasus tersebut, sehingga nantinya publik mengetahui dengan jelas, " tegas ade.

Sebelumnya diketahui, Perkumpulan Monitoring Pilar Bangsa (PMPB) tuding tender Rp6,9 Miliar berbau kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Pasalnya, lelang proyek dengan kode tender 13028225 di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dimenangkan perusahaan yang alamat keberadaan kantor yang diduga fiktif.

Ketua PMPB, Gordon Sitinjak menduga adanya keterlibatan penyedia proyek dan pemufakatan jahat dalam proyek tambah ruang kelas (TRK) SDN Perigi 4 dengan pagu Rp6.978.365.993,- yang dimenangkan PT Fauzan Bahira Arsya Berkarya tidak mencantumkan alamat perusahaan.

“Saya menduga proyek TRK SD Parigi 4 senilai Rp6,9 miliar itu ada persekongkolan jahat antara pengusaha dan penyedia proyek. Saya melihat adanya keterlibatan oknum pejabat dalam mengatur proyek tersebut,” kata Gordon.

Menurutnya, data alamat perusahaan yang tercantum tidak sesuai, setelah pihaknya melakukan survei di lapangan.

“Kenapa? Karena PT Fauzan Bahira Arsya Berkarya tidak pernah terdata beralamat di Kampung Babakan RT 003/002 Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan (Tangsel),” jelasnya.

Gordon menduga ada keterlibatan oknum pejabat, hal itu diperkuat dengan maladministrasi perusahaan dalam penyampaian berkas administrasi yang menjadi syarat pemenangan tender, salah satunya adalah pengisian alamat yang dapat dihubungi dan Surat Pajak Terhutang (SPT) tahunan.

“Bagaimana mereka (pengusaha-red) bisa menyetorkan SPT tahunan, kalau alamat mereka saja ga jelas. Ini dugaan-dugaan yang perlu diusut tuntas oleh Aparat Penegak Hukum (APH) di Kota Tangsel,” tandasnya.

Sedangkan,  Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta menyebut, perusahaan pemenang lelang dengan menggunakan alamat fiktif wajib digugurkan, bahkan dilaporkan kepada pihak berwajib, jika terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan.

Setya menyatakan, perusahaan yang mengikuti lelang tender pemerintah, wajib mengikuti persyaratan administrasi. Dan, imbuhnya, Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta dinas pengguna jasa kontraktor wajib melakukan pembuktian kualifikasi.

"Tahapan untuk sebagai pemenang itu ada tahapan pembuktian kualifikasi, salah satu pembuktian itu adalah dicek, ini perusahaannya ada gak. Nah kalau dicek ga ada mestinya digugurkan. Wajib digugurkan, " kata Setya.

Menurut Setya, kejelasan alamat perusahaan menjadi penting jikalau dikemudian hari terjadi kerusakan dan masalah dalam konstruksi yang dibangun oleh perusahaan.

"Kan syarat penyedia itu kan alamat yang jelas, kalo sewaktu waktu ada masalah, ada komplain kan harus jelas penyedianya itu, kirim surat, kontribusi surat itu kan harus jelas, klo ngga jelas atau fiktif kan ga bisa dihubungi," papar Setya.

"Makanya ada tahap pembuktian kualifikasi, karena kemarin banyak kasus ya kita temukan itu cuma kerjaannya dijual lagi.
Nanti yang ngerjain orang lain. Itu ga boleh. Di Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018. Kembali lagi, harus verifikasi. Kemudian dilaporkan ke polisi karena perbuatan pemalsuan dan penipuan," urai Setya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Agus Mulyadi menyebut legalitas perusahaan yang diduga beralamat fiktif pemenang tender dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

"Menyikapi hal itu, ini kan ada yang namanya legalitas perusahaan, legalitas perusahaan itu pasti diterbitkan oleh lembaga pemerintah, dalam hal ini kan DPMPTSP, nah itu kan pasti melalui proses. Proses verifikasinya, untuk izin perusahaannya kan ada disana (DPMPTSP) Tangsel," kata Agus kepada wartawan.

"Kedua, terkait dengan pendaftaran di kita (ULP Kota Tangsel) itu, alamat yang dicantumkan sesuai dengan legalitas yang dia punya. Nah, menurut saya tidak masalah, dan untuk memperkuat itu, untuk pembuktian juga kita melakukan survei ke lapangan ternyata sesuai, sesuai di legalitas gitu," tambah Agus Mulyadi.

Menurut Agus, sapaan akrabnya, seluruh bukti otentik telah dimiliki oleh ULP Kota Tangsel. Tak hanya bukti otentik, berita acara pun dapat dipertanggung jawabkan.

"Kita kan ada bukti otentik juga. Ada berita acara juga yang bisa dipertanggung jawabankan oleh si perusahaan itu. Kalo kita kan ga melihat kesana, kalo udh sesuai udh gitu. Kita udah survey, udah foto lokasi perusahaan, semuanya lengkap. Semuanya ada dokumentasinya," jelas Agus.

Terkait dengan itu, beberapa media mencoba konfirmasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
Melalui Staf Pelayanan DPMPTSP Kota Tangsel Meli menuturkan, jika terjadi perubahan alamat pada perusahaan pemenang tender, pemilik perusahaan wajib mendaftarkan ulang alamat terbaru. Pasalnya, perubahan alamat akan berimbas pada Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP), dan Izin berusahanya.

"Kalau ada perpindahan alamat semuanya harus diurus. Tapi kalau semisalnya (perpindahan alamat) masih di Tangsel, dia harus ada perubahan alamat di Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Nomor Induk Berusaha (NIB)," kata Meli kepada wartawan, Rabu (16/8).

Akta perusahaan, alamat Perusahaan Kena Pajak (PKP) itu harus dirubah. Begitu juga dengan NPWP perusahan juga harus dirubah, karena alamat NPWP perusahaan memang harus sesuai dengan alamat perusahaan yang saat ini," imbuh Meli.

Soal tidak terdaftarnya pemenang tender seperti yang diungkap Ketua RT 003/002 Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Meli menduga perubahan alamat oleh pemilik perusahaan terjadi, saat survey pendaftaran pertama telah selesai dilakukan.

Namun, tambah Meli, perubahan tersebut wajib didaftarkan kembali ke DPMPTSP Kota Tangsel, sebagai bentuk tertib administrasi, terlebih pada pelaporan pajak perusahaan di kemudian hari.

"Nah iya (pindah saat disahkannnya perizinan) indikasinya seperti itu. Apalagi soal tender ini, jadi kita pun kan pada saat berita yang keluar, pasti kita bertanya tanya, ini (pelaporan perpindahan alamat) seperti apa. Intinya ada perpindahan lokasi usaha, itu yang harus diurus. Salah satunya NPWP perusahaan, NIB dan IUJK," ungkap Meli.

"Kita memang mencari tau, menyelidiki. Ini kita masih bertanya tanya, kalau memang mau ditinjak lanjuti, itu harus masuk ke laporan dengan rincian rincian keterangannya. Kan kalau tender biasanya kan sudah lengkap, NIB dan apalagi dia udah ada IUJK. Nah itu harus di tuangkan disitu semua, nah baru kita bisa menyelidiki secara detail lagi," kata Meli.(yuy/dam/hel)