Kemenkumham Didesak Tindak Pengelola Pasar Babakan

Kemenkumham Didesak Tindak Pengelola Pasar Babakan
Hotben Sitorus SH

TANGERANG | TR.CO.ID

Pengelolaan dan izin pinjam pakai secara ilegal pasar babakan Kota Tangerang pasca, disegel oleh Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada (23/6/2021) lalu bertindak penyegelan, pemasangan spanduk pengambil alihan pengelolaan pasar Babakan, terbilang pembangkangan yang mengatasnamakan PT Panca Karya. Hal itu disampaikan Hotben Sitorus SH, advocate PT Andara Berkah Mandiri, Rabu (29/9).

Hotben menjelaskan, kendati pihak mereka, melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Tangerang dengan Register perkara Nomor 717/Pdt.G/2021/PN.Tng.

"Pasalnya, gugatan yang dilakukan pihak PT Pancakarya Griyatama sangat tanpa landasan hukum yang substansi, karena tidak ada surat resmi secara tertulis hak pakai lahan kepemilikan Kemenkumham, atas penggunaan lahan Pasar Babakan dan pengeolaan nya,"ucap Hotben di resto Telaga Tangerang. 

Disinyalir, terhitung dari tahun 2009 hingga 2018 terdapat kerugian negara mencapai Rp13 miliar, bedasarkan audit BPK tahun 2019,”ungkapnya.

"Tidak ada penjelasan yang resmi atas penerimaan pemerintah dari pajak dari kios - kios dan pajak dari pedagang semenjak tahun 2008 pasalnya, PT Pancakarya Griyatama tanpa ada pinjam pakai resmi dari pihak Menkumham, atas lahan pasar babakan diatas,1 (satu)  hektar," jelas pengacara mengaku asal sumatera utara itu.

Hotben menegaskan, perjalanan pengelola ilegal pasar Babakan sudah puluhan tahun, sebaik nya secara sadar hukum menyerahkan pengelolaan pasar Babakan ke PT Andara Berkah Mandiri, yang telah mendapatkan secara resmi Rekomondasi dari Pihak Menkumham dan Kementrian Keuangan.

“Harus nya pihak pengelola pasar Babakan itu, sadar hukum dan memahami Prosedur resmi, untuk itu sebaik nya segera menyerahkan pengelolaan pasar Babakan ke penerima Rekomondasi yang sah, dan tidak perlu lagi melakukan gugatan, "imbuh nya.

Hotben menambahkan, Sudah belasan tahun, persoalan ini tidak selesai-selesai, berapa potensi kerugian negara disini, mulai dari PNBP, pajak retribusi pedagang, parkir, yang tidak terpungut, karena pengelola pasar yang tidak jelas.(ilegal)

"Kendati sudah 2 (dua) bulan pasar Babakan itu, di Segel oleh pihak Menkumham atas pengambil Alihan Pengelolaan pasar Babakan, yang mana Kementrian Telah menyerahkan pengelolaan nya kepada Satgas Kemenkumham yang diketuai oleh Kalapas Kelas 1 Tangerang tetapi, pengelola ilegal masih saja melakukan pungutan Restribusi dan segala pungutan nya mengatas namakan PT Pancakarya Griyatama,"tandas nya.

Ditempat yang sama, Aktivis dari Aliansi Tangerang Raya mengaku bernama Muchdi mengatakan, upaya Kementerian Hukum dan HAM untuk penyelesaian Pasar Babakan dinilai lamban.

"Berdasarkan Tinjauan lapangan di dilakukan di Pasar Babakan, itu butuh sikap tegas Pemenuhan Tugas Pokok dan Posisi (TUPOKSI) Kemenkumham, untuk mengambil alih penggunaan lahan dan pengelolaan agar tidak terjadi lagi kerugian Negara atas pengelola secara Ilegal," tegas Muchdi.

Menurut Muchdi, Pemerintah tidak boleh kalah dalam hal, Penegakan hukum, khusus nya penggunaan lahan dipasar Babakan secara ilegal dan syarat Pungutan liar yang Berjalan sudah puluhan tahun.

"Wajar saja masyarakat Tangerang menilai pihak Menkumham sedang gagal paham atau lamban untuk bertindak tegas, dimana sampai saat ini masih membiarkan oknum - oknum mengaku dari PT Pancakarya Griyatama mengelola pasar Babakan secara ilegal," cetus Muchdi dihadapan awak media ini.

Muchdi mewakili Aliansi Tangerang Raya menghimbau, Segeralah pihak Menkumham meminta paksa atas pengelolaan pasar Babakan.

"Jangan salahkan masyarakat kalau menilai pihak Kemenkumham bungkam dan lamban, kelanjutan segel dan spanduk atas pergantian pengelolaan pasar babakan," ujar Muchdi.

Ia menambahkan, Sudah jelas audit BPK-RI, terdapat kerugian Negara sebesar 13 Miliar atas pungutan liar di Pasar Babakan, jika uang kerugian Negara sebesar itu dianggap lumrah, maka dapat diduga bahwa hukum itu tajam kebawah tumpul keatas yaitu pelaku pengelola pasar Babakan ilegal.kebal dari Hukum.

"Kami butuh bukti atas tegak nya hukum dan ketegasan Menkumham atas penyelesaian Pasar Babakan agar masyarakat tidak meragukan kinerja Pemerintah dalam hal ini adalah pihak Menkumham,"tandasnya. (Man)