KPK Bahas Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tangerang

KPK Bahas Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tangerang
Video conference, di Ruang Cituis, Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang

TANGERANG | TRM

Koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wilayah Banten, menggelar rapat koordinasi progres penanganan Covid- 19 diwilayah Kabupaten/Kota se Banten.

Rapat tersebut digelar secara video conference, di Ruang Cituis, Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Jumat (12/06/20).

Ketua Satgas Korsupgah KPK Wilayah II, Asep Rahmat Suwandha meminta, agar proses pengadaan yang dibutuhkan dalam penangan Covid-19, dapat dilaksanakan secara cepat dan bersih tanpa ada kesalahan dan penyelewengan dalam penganggaran.

"Masalah pengadaan, kami mengharapkan adanya suatu kewajaran dan menghindari dugaan perilaku yang bisa menjadi tindak pidana korupsi di tengah situasi darurat pandemi Corona seperti ini, dan Inspektur daerah masing-masing diharapkan dapat mengantisipasi sejak dini adanya tindak pidana korupsi," kata Asep.

Asep juga berharap, seluruh pengambil kebijakan yang ada di Banten ini, betul-betul memahami makna amanah dan kesempatan yang diberikan untuk mengabdi kepada masyarakat.

"Amanah yang berikan kepada kita oleh Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencari pahala di tengah situasi darurat seperti ini, tolong dimanfaatkan dengan baik bukan dimanfaatkan mencari keuntungan pribadi," tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang diwakili oleh Inspektur Uyung Mulyadi, Kadinkes dr. Desiriana Dinardiyanti, Kadinsos Ujat Sudrajat, Kepala BPBD Bambang Sapto dan Kadiskominfo Tini Wartini.

Inspektur Kabupaten Tangerang, Uyung Mulyadi menjelaskan, Pemkab Tangerang akan selalu mengikuti arahan dan bimbingan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan ditengah pandemi Covid 19.

Selain ada kebijakan refocusing, kata Uyung, ada beberapa kebijakan lain yang harus diikuti sesuai aturan keuangan yang berlaku dan jangan sampai ada penyimpangan.

"Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam melakukan kebijakan sudah sesuai dengan aturan yang ada terutama masalah keuangan di tengah pandemi Covid 19 ini," ujar Uyung.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, dr. Desiriana Dinardiyanti yang diminta memaparkan kondisi penanganan Covid 19 di Kabupaten Tangerang oleh KPK membeberkan, bahwa perkembangan saat ini untuk PDP dan ODP terlihat ada penurunan.

Sementara, ujar Desi, untuk pasien yang terkonfirmasi positif ada sedikit kenaikan karena memang saat ini Pemerintah sedang menggiatkan tracking orang-orang yang kontak dengan pasien positif dengan memperbanyak tes PCR sehingga banyak ditemukan kasus-kasus baru.

"Jika dilihat dari dari jumlah orang yang meninggal memang masih cenderung stagnan tidak ada kenaikan yang signifikan tetapi dari pasien yang sembuh justru mengalami kenaikan yang signifikan," paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Al Muktabar menyampaikan apresiasi kepada KPK yang terus mengingatkan Pemerintah Provinsi Banten dalam pencegahan korupsi melalui kegiatan korsupgah.

"Pemerintah Provinsi Banten akan tetap meminta BPKP untuk terus membantu mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan di Provinsi Banten, khususnya dalam refocusing program percepatan penanganan Covid-19," pungkasnya. (srm)