Mahasiswa Desak Pemkab Evaluasi Keberadaan PLTU

Mahasiswa Desak Pemkab Evaluasi Keberadaan PLTU
ISTIMEWA

PANDEGLANG | TRM

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Pandeglang, Tubagus Muhamad Afandi mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang agar segera mengevaluasi keberadaan perusahaan Pembakit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Labuan. Menurut ia, seharusnya Pemkab tak segan-segan memberikan sanksi jika melanggar, apalagi tak memberi manfaat yang signifikan untuk masyarakat.

"Sudah lama PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap-red) berdiri di Pandeglang. Tapi dampak positif belum dirasakan oleh masyarakat, kita dari GMNI mendesak Pemkab agar tegas dalam memberikan sanksi terhadap perusahaan yang belum memberikan kewajibanya," kata Ketua GMNI Kabupaten Pandeglang, TB Muhamad Afandi kepada, pada awak media, Senin (30/11).

Afandi menjelaskan, yang menjadi persoalan PLTU saat ini lahan belum adanya transparansi. Perusahan belum cukup hanya memberikan santunan saja, apalagi kata dia, perusahaan tersebut dinaungi oleh BUMN.

"Harus jelas, apa manfaatnya. Kalau tak jelas dan belum ada dampak positif ya mending di evaluasi," tegas Afandi.

Sebelumnya, relawan dari Komite Rakyat Nasional Jokowi (Kornas-Jokowi) Provinsi Banten, Yusuf Reza Soleman juga mengkritik agar perusahaan PLTU menjalankan kewajiban sosialnya. Kata Yures, perusahaan tak boleh mengabaikan aturan yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah.

"Perusahaan PLTU jelas harus memberikan kontribusi untuk warga sekitar terutama untuk kepentingan sosial dan pembangunan," tegas Yures.

Dikatakan Yures, seandainya perusahaan tetap tak menjalankan kewajibanya, dia mengancam akan melakukan aksi dengan jumlah massa yang besar. Menurut Yures, sudah sepantasnya perudahaan tunduk pada aturan yang berlaku.

"Kita minta perusahaan PLTU tunduk pada aturan yang berlaku, membayar CSR untuk kepentingan sosial warga masyarakat Pandeglang," jelas Yures.

Sementara itu, Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Labuan, Ucu Suhandi menyebut perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Labuan belum memberikan tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR). Kata Ucu, selama ia menjabat sebagai Kepala Desa, perusahaan yang berada di bawah naungan Indonesia Power itu, belum memberikan CSR.

"Selama saya menjabat sebagai kepala Desa, belum pernah mendapatkan CSR dari Indonesia Power yang merupakan perusahaan PLTU," ucap Ucu Suhandi.

Kata Ucu, semenjak dia menjabat Kepala Desa sejak 2018 silam.  Perusahaan PLTU hanya bisa memberikan hewan untuk Qurban dan satunan anak yatim. Saat ini, kata dia, warga merasa dirugikan karena hanya menikmati polusi dan suara dari perusahaan tersebut.

"Cuma ngasih hewan Qurban, dan santunan anak yatim. Kalau itu, pihak desa juga sanggup. Kita meminta, perusahaan memberikan CSR sesuai dengan aturan seperti untuk Pendidikan, sarana olahraga, pengembangan UMKM dan bidang sosial lain," katanya.

Hingga berita ini diterbitkan, Media ini berusaha konfirmasi kepada pihak- pihak terkait untuk keterangan lebih lanjut. (aji/rai/ali/dam)