Ombudsman Minta Polisi Usut Tuntas

Ombudsman Minta Polisi Usut Tuntas
Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten

HEBOH: Lurah Ngamuk
 

TANGSEL | TRM
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten menyoroti kasus Lurah Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Saidun yang ngamuk di SMAN 3 Tangsel karena siswa titipannya tidak diterima pihak sekolah.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Dedy Irsan mengatakan, pihaknya akan menelaah informasi tersebut dan menanganinya sebagai laporan inisiatif.


Dirinya juga mendesak polisi mengusut tuntas kasus itu karena ada dugaan tindak pidana pemaksaan dengan ancaman dan juga pengerusakan fasiltas sekolah.
“Kami akan meminta kepada Inspektorat Pemerintah Kota Tangsel dan BKPP untuk memeriksa Lurah tersebut segera dan melaporkan hasilnya kepada Ombudsman RI Perwakilan Banten, terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum Lurah tersebut baik dari sisi etika dan jabatan,” ujar Dedy dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/07).


Menurut Dedy, tindakan Saidun sangat mencoreng nama Pemkot Tangsel dan membuat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur sipil negara (ASN) menjadi terkikis. Penilaian masyarakat terhadap ASN bisa makin memburuk karena peristiwa itu terjadi saat Pemkot Tangsel sedang gencar-gencarnya melaksanakan PPDB secara daring yang diharapkan bisa bebas dari praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).
Dedy berpendapat, proses hukum harus tetap berlanjut agar ada efek jera, meski Saidun telah menyampaikan permintaan maaf kepada pihak sekolah. Namun, hal itu kembali kepada pihak SMAN 3 Tangsel.

Dedy Irsan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten.


"Peristiwa tersebut memberikan contoh yang tidak baik di dunia pendidikan. Sebab, pendidikan semestinya tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan," pungkasnya.
Sementara itu, koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menilai bahwa oknum ASN itu harus mendapat sanksi tegas.
"Ini insiden memalukan. Pak Lurah harus diberi sanksi tegas. Tidak hanya karena perbuatannya, tapi juga terkait dengan status dia sebagai pimpinan di tingkat kelurahan yang harusnya memberikan teladan," kata Ubaid saat dikonfirmasi wartawan.


Tindakan yang dilakukan oleh oknum Lurah itu, dikhawatirkan dapat menjadi pintu masuk atas semua kasus siswa titipan yang melibatkan banyak pihak.
"Siswa titipin ini selalu ada ketika masa PPDB. Tapi tidak pernah diungkap ke publik. Fakta di Tangsel ini kian menjelaskan ke publik bahwa siswa titipan itu memang selalu ada, tapi ditutup-tutupi. Kalau praktik ini dipelihara, maka rusaklah integritas sekolah. Rusak pula integritas masa depan pemimpin bangsa ini," tegasnya.


Sementara, Kapolsek Pamulang Kompol Supiyanto, mengaku pihaknya masih melakukan pemeriksaan kasus tersebut saat dikonfirmasi terkait perkembangan kasus Lurah Saiudn ngamuk di SMAN 3 Tangsel.
Menurut Supiyanto, terdapat empat saksi yang telah dimintai keterangan oleh pihak polisi.
"Kami masih melakukan pemeriksaan, ada empat saksi yang sudah kami mintai keterangan. Itu kan yang buat laporan pihak sekolah," ungkap Kompol Supiyanto.


Akibat perbuatannya itu, Lurah Saidun terancam pasal 335 (1) tentang Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang perbuatan memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan atau kekerasan, dan pasal 406 KUHP tentang pengrusakan.
Sebelumnya, Wakil Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan aksi yang tidak pantas dari Lurah Benda Baru yang memaksa siswa titipannya untuk diterima di SMAN 3 Tangsel.


"Hari Senin saya akan minta Kepala BKPP dan Inspektorat dari sisi administrasi pemerintahan (mintai keterangan). Kalau umpamanya sudah bisa kita lakukan pencopotan pasti kita akan lakukan," ujar Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie kepada wartawan, Sabtu (18/07).
Menurut Benyamin, hingga kini Pemkot Tangsel juga masih menunggu hasil penyelidikan Polsek Pamulang yang mengusut kasus itu. Benyamin berharap polisi dapat menindak tegas terhadap perilaku lurah yang melanggar kode etik ASN.


"Kemudian yang bersangkutan itu bisa mengikuti proses dengan baik. Sekarang proses hukum dulu kita serahkan kepada penegak hukum," kata Benyamin.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangerang Selatan, Apendi mengatakan, perbuatan yang sudah dilakukan oleh Lurah Saidun, sebagai pemimpin wilayah itu bukanlah menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.


"Intinya tetap nanti kan ada etik Kepegawaian. Nanti saya tetap akan tindaklanjuti sesuai dengan aturan ketentuan kode etik Kepegawaian," kata Apendi di lokasi kejadian, Jumat (17/07).


"Secara pribadi, beliau sudah minta maaf dengan kepala sekolah. Pegawai ini (Lurah) kan merupakan contoh. Untuk menjadi baik itu kan harus sabar, dan segala sesuatu harus disikapi dengan sabar," imbuhnya.
Apendi menyebut, dirinya akan segera memanggil yang bersangkutan untuk menindak sesuai ketentuan.
"Kaitannya dengan (status) kepegawaiannya, dia itu kan pegawai saya. Nah tugas saya nanti akan menindaklanjutinya sesuai dengan aturan ketentuan. Kan sudah ada PP 53/2010 mengenai disiplin kepegawaian. Kan nanti saya punya tim," ujar Apendi.


Menurut Peraturan Pemerintah No 53/2010, sanksi tersebut dapat berupa teguran, penurunan jabatan, hingga pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.(*/jojo)