Pusat Diminta Sinergi dengan Daerah

Pusat Diminta Sinergi dengan Daerah
Ketua DPRD Gatot Wibowo, Adib Miftahul

HEBOH: BANJIR TANGERANG

TANGERANG | TR.CO.ID

Banjir yang terjadi di wilayah Jabodetabek, khususnya di Kota Tangerang harus menjadi skala prioritas bagi pemerintah pusat. Apalagi banjir selalu menerjang setiap tahunnya dikala musim penghujan tiba.
Pemerintah pusat sebagai pemilik kewenangan atas sungai dan kali yang melintas di wilayah Tangerang Raya, wajib segera mengambil kebijakan terpadu, komprehensif bersinergi dengan pemerintah daerah.

Adib Miftahul Analis Kebijakan Publik Universitas UNIS Tangerang mengatakan, banjir yang terjadi di wilayah Jabodetabek, khususnya di Kota Tangerang harus menjadi skala prioritas bagi pemerintah pusat.
 
"Sebagai pemilik kewenangan, pemerintah pusat harus mempunyai skala prioritas atas penanganan kali dan sungai yang tiap tahun merugikan warga Kota Tangerang. Kebijakan terpadu bukan hanya sekedar rencana, tetapi harus segera ada action," ujar Adib Miftahul, Minggu (21/02).

Kebijakan komprehensif, kata Adib tentunya dengan bisa bersinergi dengan pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah Kota Tangerang, terhadap action plan soal penanggulangan banjir.

"Pemrov Banten sebagai kepanjangan pemerintah pusat, harus aktif ambil bagian terdepan untuk menyelesaikan ini. Nah supervisi pemrov ini harusnya efektif. DPRD Banten juga jangan diam, dorong itu Gubernur agar segera punya perencanaan," tegas Adib.

Sinergitas untuk mengatasi banjir ini harus bersama, tambah Adib. Menurutnya  jangan ketika ada banjir, selalu seperti pemadam kebakaran. Sebagus antisipasi yang dilakukan Pemkot Tangerang katanya lagi, kalau hulu nya (sungai, kali red) tak dibenahi, jangan harap banjir bisa teratasi.

Akademisi yang juga menjabat Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) itu juga menambahkan, semua pihak harus mengkalkulasi kerugian yang diderita masyarakat. Hal itu sebagai pijakan untuk lebih merasakan penderitaan masyarakat untuk lagi-lagi mencetuskan kebijakan penanganan sungai dan kali.

"Derita masyarakat harus menjadi landasan utama untuk mengambil kebijakan terukur. Karena banyak kewenangan pemerintah pusat yang tidak maksimal diurus. Kalau tak bisa urus, kasih saja kewenangan pada pemerintah daerah, biar selesai urusan seperti banjir ini," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo meminta kepada Walikota Tangerang Arief R Wismansyah untuk melakukan evaluasi total program setiap dinas mengenai manajemen tata kelola air dan penanganan banjir terkait bantuan pada masyarakat.

Gatot mengatakan, tata kelola air yang dilakukan Dinas PUPR perlu dilakukan perbaikan sebab luapan dari Kali Angke dan Cisadane begitu besar. Ditambah lagi dengan adanya tanggul yang jebol, menimbulkan kesan jika pembangunan tak memperhitungkan besarnya debit air yang akan ditimbulkan.

"Perkara tanggul jebol seharusnya sudah bisa diantisipasi dalam manajemen tata air. Sebab pemukiman yang tak alami banjir, kini terkena imbasnya akibat tanggul jebol. Perhitungan harus matang dilakukan dan ini menjadi catatan bagi PDI Perjuangan untuk evaluasi kerja dinas terkait," kata Gatot Wibowo di Puspemkot Tangerang.

Gatot juga menyoroti mengenai kebersihan lingkungan melalui kampung tematik yang dirasakan belum optimal. Sebab banyak sampah yang timbul saat hujan dari saluran, sehingga pemeliharaan yang tidak optimal dan perlu pembenahan.

"Walikota harus mengevaluasi secara total mengenai manajemen kerja dinas dalam penanganan banjir. Sebab lokasi tersebut, terus berulang terdampak dan bahkan kini meluas meski diketahui intensitas hujan sedang lebat. Mestinya harus diantisipasi sejak dini, bukan sekarang baru kerepotan," tukasnya.
Gatot yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang juga telah menginstruksikan kepada seluruh kader dan simpatisan dri tingkat kota hingga ranting untuk bergotong royong membantu penanganan banjir dengan selalu menerapkan protokol kesehatan.

"PDI Perjuangan berkomitmen untuk membantu warga terdampak banjir dengan kemampuan dan SDM yang dimiliki. Seluruh kader dan simpatisan untuk bergotong-royong meringankan beban masyarakat namun tetap mematuhi protokol kesehatan sebab saat ini masih pandemi," pungkasnya. (cng/jojo)