Ramai - ramai Pegawai CS  Minta Tolong ke Anggota Dewan

Ramai - ramai Pegawai CS  Minta Tolong ke Anggota Dewan
Ramai - ramai Pegawai CS  Minta Tolong ke Anggota Dewan

TANGERANG | TR.CO.ID

Ramai - ramai karyawan yang bekerja sebagai Cleaning Service (CS) di Bandara Soekarno Hatta mendatangi kediaman Sapri Anggota DPRD Kabupaten Tangerang,  Daerah Pemilihan (Dapil) 3, di Kampung Benda Baru RT 002, RW 07, Desa Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang untuk meminta pertolongan.

Kedatangan karyawan Clening Servis tersebut guna mengadu akan nasibnya yang sedang berada di ujung tanduk. Ratusan karyawan yang bekerja sebagai Clening Servis tersebut akan di panggil pihak perusahaan terkait kontrak kerjanya yang akan segera berakhir.

Nurjaya Edo ketua Forum Masyarakat Tangerang (FMT) mengatakan, ada sekitar 1000 karyawan yang bekerja sebagai Clening Servis di Bandara Soekarno Hatta akan di panggil perusahaan secara bertahap, karena masa kontrak kerja nya akan segera berakhir. Dirinya, bersama karyawan lain yang tergabung dalam FMT mendatangi anggota Dewan DPRD kabupaten Tangerang Dapil 3 guna Mengadukan Nasibnya yang kini sedang berada diujung tanduk.

“Kali ini kita libatkan semua karyawan yang tergabung dalam paguyuban FMT karena ada beberapa hal yang akan disampaikan dan di bahas terkait adanya pemanggilan dari perusahaan kepada karyawan yang masa kontrak nya akan berakhir,” ungkapnya.

Sementara itu Sapri mengatakan, akan coba berusaha menemui Pimpinan Perusahaan dan akan membahas terkait pengaduan dari masyarakat. Dirinya, berharap dalam perusahaan tersebut tidak ada pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Menimbang penerbangan di bandara sudah mulai normal dan para karyawan masih mempunyai keluarga yang harus di nafkahi.

“Dalam hal ini saya butuh doa dari teman- teman semua, agar hati pejabat bisa terketuk dan luluh. Namun, jika nanti nya tidak ada titik temu mungkin kita akan tempuh jalur lain. Semua saya kembalikan dan serahkan kepada ketua paguyuban,” tukasnya. (ril/dam)


Bupati Zaki Kukuhkan Pengurus TPID

Tangerang

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengukuhkan Pengurus Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tangerang Tahun 2022 di Episode Hotel Gading Serpong Kelapa Dua, Senin (28/3/22).

Pada kesempatan tersebut Bupati Zaki meminta kepada tim TPID yang baru saja dikukuhkan untuk langsung bekerja dan turun langsung ke pasar karena menjelang bulan puasa dan menjelang lebaran, harga harga kebutuhan pokok di pasaran cenderung mengalami kenaikan.

"Saya berharap kepada segenap tim TPID Kab. Tangerang bisa langsung bekerja dengan menerapkan kebijakan 4K yakni Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi dan Komunikasi yang tersusun dalam program kegiatan-kegiatan, disinergikan dengan kebijakan pemerintah pusat," pinta Bupati Zaki.

Bupati Zaki juga berharap TPID Kabupaten Tangerang yang baru dikukuhkan bisa bekerja untuk menjaga stabilitas harga sehingga dapat menekan laju inflasi tinggi yang dampaknya signifikan terhadap laju perekonomian masyarakat dan daerah. Lanjut Bupati, program dan kegiatan pengendalian inflasi perlu dilakukan dengan melibatkan koordinasi dan komitmen serta dukungan dari seluruh pihak.

"Terbentuknya TPID ini, saya rasa memiliki peran strategis untuk menjaga stabilitas harga. Program dan kegiatan pengendalian inflasi perlu adanya dukungan serta koordinasi dan komitmen dari berbagai pihak baik dari pemerintah pusat, daerah, Bank Indonesia, Bulog, Satgas Pangan serta pihak yang terkait lainnya agar terjamin dan terwujudnya stabilitas harga," kata Bupati Zaki.

Bupati Zaki mengungkapkan momentum pengukuhan TPID merupakan suatu langkah penting untuk menjaga stabilitas roda perekonomian masyarakat dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik demi mendukung upaya perwujudan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang sejahtera.

"Saya ucapkan selamat kepada Pengurus TPID yang baru saja dikukuhkan. Semoga dengan pengurus TIPD yang baru bisa langsung bekerja menangani permasalahan yang ada di tengah masyarakat seperti saat ini dengan adanya kelangkaan minyak dan kebutuhan yang lainnya," ungkap Bupati Zaki. (cng/dam)


PHOTO : Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. / ISTIMEWA

Survei IPS : Elektabiltas Partai Gerindra Meningkat Signifikan

JAKARTA | TRM

Peneliti Indonesia Polling Stastions (IPS) Alfin Sugianto mengatakan hasil survei lembaganya menunjukkan elektabilitas Partai Gerindra meningkat signifikan daripada perolehan suara partai tersebut pada Pemilu 2019 karena pemilih Prabowo yang loyal.

"Saat ini berdasarkan survei IPS elektabilitas Partai Gerindra mencapai 16,5 persen atau meningkat sekitar 4 persen dari perolehan suaranya pada Pemilu 2019," ungkap Alfin, seperti dilansir Antara, Senin (28/3/22)

Ia menambahkan, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan elektabilitas yang cukup signifikan Partai Gerindra adalah masih tetap loyalnya para pemilih Prabowo Subianto untuk memilih Partai Gerindra.

Menurut dia, jika tren positif tersebut bisa dijaga, bukan tidak mungkin Partai Gerindra akan bersaing ketat dengan PDI Perjuangan dalam memperebutkan posisi puncak pada Pemilu 2024.

"Sementara itu, elektabilitas PDI Perjuangan masih tertinggi sebesar 20,9 persen. Di urutan selanjutnya ada Partai Golkar 11,4 persen, Partai Demokrat 8,3 persen, PKS 7,7 persen, dan PKB 7,1 persen," tuturnya.

Selain itu, Alfin menjelaskan bahwa elektabilitas Prabowo Subianto di urutan pertama mencapai 27,4 persen, urutan kedua Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 18,9 persen, urutan ketiga Anies Baswedan dengan elektabilitas 15,9 persen.

"Publik kelihatannya makin mantap menjatuhkan pilihannya kepada Ketua Umum Partai Gerindra tersebut untuk memimpin Indonesia periode 2024—2029," imbuhnya.

Menurut Alfin, meskipun berbagai kemungkinan bisa terjadi, melihat tren elektabilitas Prabowo yang stabil dalam 1,5 tahun maka peluang Menteri Pertahanan tersebut menjadi presiden terbuka lebar.

Survei IPS dilakukan pada tanggal 8—18 Maret 2022 dengan responden sebanyak 1.220 orang yang tersebar di 34 provinsi dengan margin error sebesar 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei tersebut menggunakan teknik pengambilan sampel secara probability dengan teknik acak bertingkat. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka oleh tenaga terlatih dengan bantuan/pedoman kuesioner. (fj/ant/dam)

BUAT SAMPING
SUB : PARLEMEN

PHOTO : Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo. / ISTIMEWA


UU Tindak Kekerasan Seksual Sudah Jadi Kebutuhan Mendesak

JAKARTA | TRM

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) yang terkait dengan tindak kekerasan seksual saat ini merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak. Meski demikian tetap perlu dikedepankan sikap kehati-hatian karena persoalan yang menyangkut tindak pidana kekerasan seksual itu tinggi kompleksitasnya.

“Saya pernah mendapatkan keluhan dari masyarakat dan kami mencoba melakukan interogasi, namun terbentur sulitnya dalam mendapatkan saksi. Terkadang saksi itu ada, tetapi dia tidak mau (memberikan keterangan), karena resiko ancaman dari pelaku,” kata Firman saat audiensi Baleg DPR RI dengan Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual dan Pengurus Pusat Federasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (28/3/22). 

Oleh karenanya, sambung Firman, terkait permasalahan ini Baleg ingin mendapatkan masukan agar bisa mengakomodir keberadaan daripada saksi dan mengetahui seperti apa perlindungan yang diberikan terhadap saksi tersebut. “Ini menjadi masukan yang bagus sekali mengenai pokok dan materinya. Tentu nanti akan kami bahas di Panja,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Firman juga memberikan apresiasi kepada Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) mengingat tugas berat yang diembannya. Oleh karena itu, ia mengingatkan akan pentingnya program Keluarga Berencana (KB) untuk mengatasi permasalahan kependudukan di masa ini. 

"Karena PBB telah merilis bahwa jumlah penduduk dunia tahun 2050 akan mengalami peningkatan populasi yang sangat luar biasa yakni mencapai 9 miliar jiwa. Persoalan jumlah penduduk ini berkaitan dengan kebutuhan pangan dan energi. Pada tahun 2050 kita sudah berkomitmen untuk tidak menggunakan energi yang berasal dari biofosil,” ungkapnya. 

Ia menyatakan profesi sebagai PLKB adalah tugas mulia. Firman berharap nasibnya tidak seperti petugas lapangan honorer dibidang lainnya namun tentunya yang sudah puluhan tahun bekerja tetapi tidak pernah ada kepastian akan nasibnya.

“Harapan saya PLKB ini pegawainya bisa diangkat menjadi PNS. Karena PLKB merupakan tulang punggung bagi Negara dan bangsa untuk menekan kenaikan jumlah penduduk yang terus naik. Dan harapan kami ini bisa mengantisipasi terjadinya krisis pangan dunia,” pungkasnya. (fj/mas/dam)

TAMBAHAN SAMPING

Pertemuan G20 Momentum Membuat Vaksin Global

JAKARTA | TRM

Pertemuan G20 adalah sebuah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia, terdiri dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa. Dari sektor kesehatan, pertemuan ini bisa menjadi perantara untuk membuat vaksin global.

Sekretaris Direktorat Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan, presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022 ini sangat strategis mengingat forum ini akan memberikan suatu percontohan yang nyata dan komprehensif untuk recovery global.

Dari sektor kesehatan fokus utama adalah terkait dengan memperkuat arsitektur kesehatan global dengan 3 sub isu prioritas yang terdiri dari pembangunan sistem ketahanan kesehatan global, harmonisasi standar protokol kesehatan global, dan pengembangan pusat studi serta manufaktur untuk pencegahan, persiapan, dan respons terhadap krisis kesehatan yang akan datang.

Terkait pengembangan pusat studi serta manufaktur untuk pencegahan persiapan dalam merespon terkait krisis kesehatan yang akan datang, kata dr. Nadia, adanya pertemuan G20 memungkinkan pengembangan yang lebih cepat terhadap penemuan vaksin mRNA dan juga vaksin yang lebih murah, aman, untuk merespon suatu kondisi pandemi.

“Akan tetapi saat ini pengembangan vaksin mRNA hanya terjadi di negara-negara maju,” katanya pada konferensi pers secara virtual di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Untuk bersiap menghadapi pandemi berikutnya, lanjut dr. Nadia, setiap negara harus memiliki akses yang setara terhadap vaksin, terapeutik dan diagnostik. Sebagai tambahan, praktik terbaik sangat dibutuhkan pada masa pandemi untuk memperkuat jaringan kolaborasi dan jejaring antar para ahli, dan antar ilmuwan pada sektor kesehatan masyarakat.

“Maka dari itulah menjadi sangat penting untuk menetapkan suatu perusahaan manufaktur regional dan pusat sebagai kolaborasi riset. Tanpa ada komitmen politik yang kuat untuk membangun sistem kesehatan global yang lebih kuat maka negara akan mengalami kesulitan untuk keluar dari situasi sulit sebagai dampak pandemi Covid-19,” (fj/dam)