Ratu Pantura Ngaku Prihatin Soal Bansos

Ratu Pantura Ngaku Prihatin Soal Bansos
Anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Hj Aida Hubaedah

TIGARAKSA | TRM

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Tangerang, dari Fraksi Partai Demokrat, Hj Aida Hubaedah atau yang akrab dengan sebutan Ratu Pantura mengaku prihatin dengan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang dinilai tidak tepat sasaran.

Menurutnya, bantuan yang seharusnya diterima oleh keluarga tidak mampu malah dinikmati oleh orang yang tergolong mapan dari segi ekonominya.

Parahnya lagi, kata wanita berparas cantik itu, banyak ATM bansos yang ternyata sudah raib ditelan oknum.

"Hari ini, baru dua desa yakni Desa Bojong dan Telagasari, Kecamatan Cikupa, besok baru desa-desa dibagian Pantura," kata Aida usai menggelar hering dengan sejumlah Kepala Desa, di Gedung DPRD, Kabupaten Tangerang, Selasa (23/06/20).

Dia mengakui, bahwa selama ini sudah banyak aduan dari masyarakat terkait bansos yang tidak tepat sasaran tersebut.

"Sudah populer, soal Bansos tidak tepat sasaran, maka dari itu kami sebagai wakil rakyat, merasa punya tanggung jawab untuk mendengarkan suara rakyat," ujarnya.

Untuk diketahui, sebelumnya kasus dugaan penyelewengan dan penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran, juga banyak dilaporkan oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke DPRD Kabupaten Tangerang, dan penegak hukum.

Salah satunya, LSM Komunitas Masyarakat Pemberantas Korupsi( KOMPAK) yang melaporkan dugaan penyimpangan bantuan pangan non tunai ( BPNT) yang dilakukan oleh oknum tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) ke Kejari Tigaraksa, pada Rabu (17/06).

Laporan bernomor 002 /LP/Kompak /TRG/VI/2020 ini diterima oleh bagian sekretariat Kejari Kabupaten Tangerang.

Dalam laporannya, LSM Kompak membeberkan tentang carut marutnya bansos PKH dan BPNT,terutama dalam proses penyalurannya, bahkan di salah satu desa ada agen e- waroeng dan agen BRI Link yang mengepul kartu ATM, dan agen tersebut yang menggeseknya dengan kode PIN yang sudah dirubah.

"Kami menemukan bukti-bukti adanya dugaan keterlibatan oknum pendamping PKH dan TKSK yang main mata dengan suplayer," kata Ketua LSM Kompak, Retno kepada wartawan, Rabu (17/06/20).

Retno menjelaskan, carut marut bansos PKH dan TKSK bukan hanya di satu kecamatan, namun hampir sebagian besar di seluruh kecamatan terjadi, bahkan di salah satu Kecamatan, peneriman kartu ATM dan buku tabungan penerima bantuan PKH ditahan oleh pendamping.

"Kami berharap Kejari Kabupaten Tangerang segera turun tangan menyelidiki kasus dugaan penyimpangan d PKH dm BPNT, serta mencari bukti-bukti tambahan," ujarnya.

Sementara, Kepala Kejari Kabupaten Tangerang, Bahrudin mengatakan, saat ini Kejari Kabupaten Tangerang telah menerima aduan tentang dugaaan penyimpangan bantuan PKH dan BPNT, dirinya sangat miris dengan masih adanya penyimpangan bantuan bagi warga miskin.

" Kejari Kabupaten Tangerang siap menerima aduan dari masyarakat terkait penyimpangan bantuan bagi warga miskin,"tegasnya. (srm)