Ribuan Mahasiswa dan Buruh Kembali Demo

Ribuan Mahasiswa dan Buruh Kembali Demo
Ribuan mahasiswa dan buruh saat melakukan unjuk rasa.

SERANG | TRM
Ribuan mahasiswa Banten yang tergabung dalam aliansi Getar Banten menggelar aksi unjuk rasa di jalan Jendral Soedirman tepatnya di depan kampus UIN SMH Banten, Selasa (06/10).


Dalam aksinya ribuan mahaiswa tersebut, menuntut Pemerintah untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI kemarin. Mereka menganggap Undang-undang itu tidak pro terhadap rakyat yang notabenenya buruh pada perusahaan swasta.


Pantauan sementara masa aksi masih melanjutkan aksinya hingga pukul 18.32, aparat kepolisian pun sudah berjaga di dekat lampu merah ciceri dengan peralatan lengkap dan kendaraan ga air mata.
Koordinator lapangan aksi Arman mengatakan gerakan besar di tengah Pandmei Covid-19 atas kekecewaan kepada DPR RI yang telah mengesahkan UU cipta kerja yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
“Kami turun karena tidak ada keberpihakan Pemeritah kepada rakyatnya,” katanya dalam orasinya.
Dirinya juga menegaskan jika pemritah tidak segera mencabut UU cipta Kerja, gerbong gerakan mahasiswa di Banten akan lebih beras dibandingkan saat ini.


“Kita akan tetap melakukan gerakan jika UU yang tidak pro rakyat itu dicabut kembali,” tegasnya.
Salah satu masa aksi  Kharis Pranatal mengatakan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah menjadi polemik sejak awal tahun 2020 ternyata telah disahkan oleh DPR-RI pada hari Senin kemarin. Respon kekecewaan mahasiswa terhadap pengesahan RUU Omnibus Law menjadi UU Omnibus Law cipta kerja ialah dengan melakukan aksi menyuarakan agar mencabut UU Omnibus Law cipta kerja.
"Memang hari ini kita bisa melihat, DPR hari ini sudah betul betul mengecewakan rakyat dimana pada sidang paripurna kemarin DPR mensahkan omnimbus law menjadi UU, ini dimana DPR bukan dewan perwakilan rakyat tapi dewan penghianat rakyat aksi ini kita lakukan adalah bentuk kekecewaan yang sangat mendalam dari masyarakat Indonesia,” katanya.


Gelombang penolakan terhadap pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) oleh DPR RI pun dilakukan ribuan buruh di Kabupaten Tangerang.
Sedikitnya, 14 ribu buruh yang mayoritasnya adalah wanita, menggelar aksi mogok kerja di kawasan Industri Cikupa Mas, Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, Selasa (06/10).
Pantauan di lapangan, ribuan buruh yang mayirotasnya wanita itu, memilih untuk menghentikan kegiatan produksi dan mengepung serta memblokir akses masuk kawasan Industri Mas, Cikupa, Kabupaten Tangerang.


"Ini bentuk ketidakpedulian rezim pemerintah terhadap nasib rakyat kecil terutama buruh seperti kami," kata salah satu perwakilan buruh kepada wartawan, Muhammad Ade di lokasi Selasa (06/10).
Menurutnya, dengan disahkannya RUU Omnibus law Ciptaker dalam rapat parpurna di DPR RI, Senin (05/10) kemarin, maka sudah dipastikan nasib buruh akan semakin tidak jelas.


Terutama kata Ade, terkait pemberlakuan sistem cluster yang nyata-nyata sangat merugikan buruh. Pasalnya, upah buruh yang di bawah minimum, karena dibayar per jam, hanya akan menjebak buruh untuk hidup dalam garis kemiskinan.
"Soal upah yang diatur UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan saja, perusahaan masih banyak melanggar. Sekarang mau diganti jadi upah per jam," tuturnya.
Menyoal poin keleluasaan perusahaan dalam menentukan kontrak kerja, dia menegaskan, itu hanya menyudutkan posisi buruh, sehingga ujungnya rentan terkena pemutusan hak kerja.
"Dengan aturan macam itu, perusahaan bisa mempensiunkan dini buruhnya, karena begitu fleksibelnya kontrak kerja, termasuk menyasar karyawan tetap," pungkasnya. (adg/srm/jojo)