Sebagian Aset Situ Hilang, Pemprov Gandeng KPK dan BPN Lakukan Sertifikasi

Sebagian Aset Situ Hilang, Pemprov Gandeng KPK dan BPN Lakukan Sertifikasi
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Trenggono

SERANG | TRM

Pemprov Banten meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dalam mengamankan aset berupa situ yang jumlahnya sampai dengan 137 situ.

Aset berupa situ tersebut, tersebar di seluruh wilayah Banten yang diberikan Jawa Barat pada saat Banten memisahkan diri atau membuat Daerah Otonomi Baru (DOB) pada tahun 2000 yang lalu.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Trenggono saat menjadi narasumber di Kota Tangerang dalam cara temu komunitas peduli sungai yang bertemakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Situ, Jumat (27/11).

Menurut Trenggono, dari 137 situ yang seharusnya dimiliki oleh Pemprov, hampir setengahnya hilang dan belum bisa teridentifikasi oleh pihaknya, bahkan ada beberapa situ diklaim oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

“Pak Gubernur (Pemprov Banten) konsen membenahi bagaimana luasan situ tidak berkurang, kita ada situ jumlahnya itu 137 yang diserahkan Jabar ke kita, tapi hampir setengahnya yang baru teridentifikasi, setengahnya hilang dan ada yang klaim juga,” ujar Trenggono kepada wartawan.

Trenggono mengaku, dalam mengamankan situ-situ milik Pemprov karena masih ada yang belum tersertifikasi, pihaknya meminta bantuan kepada BPN bahkan KPK dalam mengamankan aset milik Pemprov Banten itu.

Trenggono menjelaskan, dalam melakukan identifikasi aset yang berupa situ pihaknya mengalami kesulitan. Pasalnya, pada saat penyerahan aset dari Jabar hanya list saja tidak dengan surat-surat lainya.
“Ini yang jadi masalah pada saat kita menerima aset dari jabar, hanya list saja, tugas kita serang identifikasi,” ucapnya.

Trenggono juga mengaku di tahun 2020, pihaknya akan mensertifikasi dua situ salah satunya Sindanghela.
“Target saat ini 2 situ yang disertifikasi, akan ada masalah biayanya terbatas, tahun depan ada beberapa gelombang di awal 12 berikutnya akan berlanjut, kita akan kasih tanda,” ungkapnya.

Ia juga mengaku ada beberpa aset milik Pemprov banten yang diklaim oleh orang atau kelompok yang tidak bertanggungjawab. Salah satunya situ Cihuni yang di klaim oleh PT. Cihuni yang luasnya kurang lebih 32 hektar.

“Baik terkait diklaim, kalau Cihuni besar, kadang-kadang diklaim sama masyarakat, kami didorong sama KPK untuk membuat batas-batas, selanjutnya akan ada penertiban, sertifikasi dibantu sama KPK karena enggak mudah,” tukasnya.

“Perhatian khusus terkait situ didukung oleh KPK, dalam pengelolaan situ prinsipnya bagaimana menyelamatkan situ dan tidak berkurang luasanya, apa yang kita lakukan, sertifikasi, optimasi,” sambungnya.

Trenggono menambahkan, dalam pengelolaan situ diperlukan peran serta masyarakat.
“Kita tidak bisa sendiri, harus ada peran serta masyarakat, Program pemerintah sekarang ekologis itu Cipondoh dan situ Gede, Kita mebuta peuang pihak ketiga,” tutupnya.

Sementara itu, rektor STISIP Yupentek Kota Tangerang, Bambang kurniawan mengatakan, pengelelolaan situ milik Pemprov Banten harus berbasis masyarakat, agar bisa berkembang.

“Pengelolan situ dibangun berbasis masyarakat, contoh Danau Bekuek di Riau, masyarakat menjaga sama-sama, tidak ada boleh oramg mancing disitu kecuali menjelang ramadhan dan hasinya melimpah ruah,” tandasnya. (adg/jojo)