Seleksi Jabatan Diduga Bermasalah

Seleksi Jabatan Diduga Bermasalah
A. Ely Z. Mulyadi, Koordinator LSM MAPPAK Banten.

CILEGON | TRM

Diduga hasil pengumuman seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon bermasalah.

Pasalnya, dalam pelaksanaan seleksi tersebut dinilai sarat dengan kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada 9 Desember mendatang.

Koordinator Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Pembangunan Anti Korupsi (MAPPAK) Banten, A. Ely Z. Mulyadi mengatakan, dalam pelaksanaan seleksi JPT Pratama yang diikuti oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) terbaik Pemkot Cilegon diduga banyak masalah dan tidak transfaran serta sarat kepentingan Pilkada.

Menurut Ely, para peserta seleksi ini untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon.
"Seleksi ini dilakukan pada Agustus 2020 lalu. Ini seolah sarat kepentingan dan patut dipertanyakan," tegas Ely kepada wartawan, Kamis, (22/10).

Ely menjelaskan, hasil pengumuman panitai seleksi (pansel) dengan No. 800/02/PANSEL/VII/2020, serta Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) No. B-2026/KASN/07/2020, diduga sarat KKN, serta terjadi Mal Administrasi.

“Saat penetapan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga ada pelanggaran. Telah jelas dituangkan dalam A Persyaratan Poin I Persyaratan Khusus dituangkan beberapa poin, namun hal tersebut sepertinya diabaikan,” ungkap Ely.

Selain itu sambung Ely, pihaknya juga menyoroti terkait tidak adanya transparansi hasil nilai pada pengumuman hasil uji kompetensi/assesment, bagi para peserta seleksi terbuka JPT di lingkungan Pemkot Cilegon.

“Hasil assesment seharusnya dipublikasikan secara terbuka, agar masyarakat Kota Cilegon, dapat mengetahui para pejabatnya. Salah satu syaratnya itu kan, harus memiliki pengalaman dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki, baik jabatan administrator maupun fungsional jenjang ahli madya paling singkat dua tahun,” jelasnya.

Ely menegaskan, ASN yang lolos hingga tiga besar dalam seleksi tersebut, sama sekali belum pernah bertugas di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon.

"Ini menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat. Kenapa aturan dan peraturan yang dibuat tidak diindahkan. Seharusnya diawal sudah didiskualifikasi, karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan," ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Eli pihaknya telah menindaklanjutinya dengan melaporkan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat.

"Sudah kita laporkan ke Kemendagri dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," pungkasnya. (nar/jojo)