Tokoh Banten minta Moratorium Dicabut

Tokoh Banten minta Moratorium Dicabut

LEBAK | TRM

Tokoh Banten Selatan  meminta Presiden mencabut moratorium pemekaran derah, agar proses pemekaran kabupaten Cilangkahan cepat terbentuk.  Ia mengklain bahwa dukungan pembentukan kabupaten cilangkahan sudah matang.

"Pembemtukan kabupaten cilangkaan sudah menjadi kebutuhan masarakat Banten Selatan.dan sudah ada kajian dari akedemis serta mendapatkan dukungan dari politisi,aktifis," kata KH. Ahmad Taufik, Selasa(3/11) .

Sementara itu Sekretaris Bakor PKC Hakiki Hakim menambahkan, Pro Kontra Kebijakan Moratorium Pemekaran Daerah menjadi isu strategis yang masih terus digulirkan sampai saat ini. Presiden Jokowi masih belum akan mencabut moratorium di Tahun 2020.

"Kebijakan moratorium merupakan imbas dari masif nya pemekaran daerah yang terjadi di era reformasi sejak diberlakukan nya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang, pemerintahan Daerah, undang-undang ini telah direvisi sebanyak 4 (empat) kali," ungkap Hakiki kepada Wartawan.

Lebih lanjut ia menambahkan, DOB Cilangkahan dan atau wilayah Banten Selatan sudah hampir 20 tahun berjuang, semenjak masih Provinsi Jawa Barat.

"Bahkan kami terus mengikuti persyaratan dan kriteria sebagaimana yang petunjuk Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri," ujarnya

Saat ini, kata Hakiki, kami dari BAKOR PKC (Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan) terus melakukan koordinasi intens bersama DPD RI, kami sepakat untuk mendesak pemerintah pusat dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden untuk mencabut Moratorium. Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah.

"Kami meminta kepada DPOD secepatnya ada solusi terbaik untuk mencabut Moratorium dengan pengecualian.  Cilangkahan sangat layak menjadi prioritas, sebagaimana pernah ada grand desain dari Kementerian Dalam Negeri bahwa pemekaran daerah di Banten itu khususnya DOB Cikangkahan yang sangat memenuhi sesuai kriteria," pungkas  mamtan anggota KPU kabupaten Lebak ini. (sops/zal/dam)