Warga Duduki Kantor JKC

Warga Duduki Kantor JKC

KOTA TANGERANG | TRM

Sidang perdana sengketa lahan warga Kampung Baru, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang yang terdampak proyek Tol JORR II ditunda.

Sidang sengketa lahan di Pengadilan Negeri (PN) Klas 1A Tangerang tersebut, seyogyanya dijadwalkan pada Selasa (03/11) namun terpaksa ditunda lantaran tidak dihadiri semua pihak tergugat.

Kuasa Hukum warga Mamduh Umam mengatakan, pihaknya sudah mengikuti secara prosedur gugatan dan sudah masuk sidang hari ini Selasa (03/11) sudah siap digelar.

Menurut Mamduh, pihaknya sangat kesal karena tergugat, baik pihak Jakarta-Kunciran Cengkareng (JKC) atau tergugat lainnya tidak hadir.

“Itu kita bantah karena kewajiban tergugat harus hadir, tapi dari PN satu bulan lalu setidaknya dua minggu atau empat minggu ketika JKC siap hadir maka ini sidang gugatan berlanjut,” ujar Mamduh.

Mamduh mengungkapkan, pihaknya minta pihak tergugat berkomunikasi untuk sidang selanjutnya semua hadir. Pihak dari Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diwakili Martono berjanji akan menghadirkan semua tergugat.

Mamduh menambahkan, ada 27 bidang tanah warga yang menginginkan harga pembebasan lahan Rp7 juta per meter persegi, bukan Rp2,6 juta  per meter persegi.

"Permohonan kita Rp7 juta, karena kita lihat ada perbandingan harga dari satu dengan yang lainnya," tukasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto menyayangkan sidang perdana yang dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang ini harus ditunda.

Sebab kata Turidi, sidang tersebut sudah sangat dinantikan warga terdampak proyek tol JORR II.
"Saya menyayangkan sidang perdana ini ditunda. Padahal proses ini sudah ditunggu hampir satu bulan. Kita sangat menantikan sidang perdana kaitan gugatan warga terdampak penggusuran di Benda," ungkap Turidi, saat ditemui di PN Klas IA Tangerang, Selasa (03/11).

Diketahui, Turidi mengawal kasus tersebut bersama Barisan Perjuangan Rakyat Tangerang (Baperan) yang di dalamnya terdiri dari para aktivis dan mahasiswa di Kota Tangerang.

Pihaknya pun berharap penundaan sidang kali ini adalah yang pertama dan terakhir. Sebab menurutnya, kasus ini harus segera dituntaskan karena warga terdampak pembangunan tol JORR II belum menerima hak-haknya.

Adapun salah satu hak masyarakat terdampak tol JORR II yang belum menemukan titik terang adalah soal ketidaksesuaian nilai ganti pembebasan lahan milik warga.

"Kita berharap mereka (stakeholder) bisa hadir dan menyempatkan persoalan ini. Karena semakin larut kan kasihan masyarakat yang hari ini mereka tidak mendapatkan hak-haknya," ucap Turidi.

Mengetahui sidang ditunda, puluhan warga yang membawa serta putra-putri mereka memilih bertahan dipelataran lantaran pelaksana proyek tersebut, yang tidak dapat memberikan solusi atas keresahan warga yang saat ini tengah membutuhkan kepastian.

"Karena ketidakhadiran JKC saat sidang perdana, kami memilih bertahan di kantor mereka, padahal sudah dijadwakan sebulan sebelumnya," Kata Dedi salah seorang warga kepada wartawan.

Dedi menilai ketidakhadiran pihak JKC dan JKPP adalah upaya dari pihak tergugat untuk mengulur-ulur waktu, sehingga dirinya dan puluhan warga lainya khawatir gugatan yang telah didaftarkan tidak lagi substansial.

"Dalam kurun waktu satu bulan lingkungan kami sudah dilakukan pengurugan yang melebihi dari atap rumah, bagaimana jika ditunda lagi mungkin satu satunya rumah yang menjadi posko kami sudah terkubur," ucap Dedi.

Ditemui dilokasi yang sama, Andrianto aktivis yang sejak awal mendampingi masyarakat Benda mengaku kecewa dengan upaya mengulur-ulur waktu yang disinyalir dilakukan oleh pihak tergugat.
Menurut Andri, upaya tersebut tentunya menjadi pertanyaan besar lantaran alasan ketidakhadiran tersebut kurang masuk diakal.

"Tentunya satu bulan kami sudah beritikad baik agar persoalan ini dapat diselesaikan secara musyawarah, sehingga menjadi diterima oleh masyarakat Jurumudi Benda," Kata Andri.

Andri mengaku upaya masyarakat dalam memperjuangkan haknya tidak akan terhenti sampai tujuan yang telah ditetapkan terpenuhi sehingga tidak ada lagi upaya perampasan paksa lahan milik masyarakat kembali terjadi di Indonesia.

"Ini tanah mereka, mereka memiliki SHM bahkan mereka siap mati dilahan milik mereka sendiri, Insya Allah kami akan terus mendampingi mereka," pungkasnya. (dam/jojo)