5 Pejabat Digeser Gubernur

5 Pejabat Digeser Gubernur

Pelantikan Pejabat

 SERANG | TR.CO.ID

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) melantik lima Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022 di Ruang Rapat Rumah Dinas Gubernur Banten Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 158 Kota Serang, Kamis (31/3/2022). Pelantikan ini merupakan  rotasi dan mutasi pejabat eselon II Pemprov Banten berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 821/736-BKD/2022.

Gubernur WH melantik Septo Kalnadi sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Al Hamidi sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Nana Supiana sebagai Kepala Badan Kepegawaian, Komarudin sebagai Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Banten, serta Agus Setiawan sebagai Staf Ahli Gubernur.

"Tugas dimanapun adalah amanah, kita berkhidmat di dalamnya," kata Gubernur Wahidin Halim.

"Jangan berpikir tempat tugas baru sebagai tempat yang enak, tempat yang mendatangkan uang," sambungnya. Dalam kesempatan itu, Gubernur WH juga berpesan kepada para Aparatur Sipil Negara Pemprov Banten untuk merubah pemikiran yang berorientasi pada uang dan tempat yang enak dalam memilih tugas dan jabatan.

"Saat ini adalah tahun-tahun yang berat untuk pegawai karena situasi yang sudah berubah," pesan Gubernur. 

Sementara itu, jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten dijabat oleh Septo Kanaldi yang sebelumnya menjabat Asisten Daerah (Asda) I Sekretariat Daerah Pemprov Banten.

“Ini kan amanat pimpinan yang mengevaluasi kinerja, terserah pimpinan punya kebijakan. Sebagai staf kita sami’na waato’na (patuh) kepada pimpinan,” ujarnya kepada media, Kamis (31/3/2022).

Dengan jabatan baru tersebut, Septo mengaku mendapat amanat untuk segera mengemban tugas dan tantangan baru. Dua agenda dekat yakni soal Tunjangan Hari Raya (THR) dan Hari Buruh Sedunia alias May Day.

“Dalam waktu dekat May Day kan menjelang lebaran, kita harus menjaga kondusifitas. Sebelum itu juga kan ada THR, itu kan sensitif makanya kami akan koordinasi dulu,” kata Septo.

Sementara itu mengenai isu UMR dan UMK sudah aturan mengenai hal itu yang dipayungi oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999. “Tapi usulan (serikat buruh) sudah kami teruskan ke Kemenaker sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat,” kata Septo.

Apalagi, soal upah saat ini menjadi kebijakan pemerintah pusat sebagai salah satu Pemulihan Ekonomi Nasaional dan salah satu kebiajakan strategis yang kewenangannya berada di pusat.

Untuk diketahui, Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy akan mengakhiiri masa jabatan pada Mei 2022 mendatang.

Turut hadir, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Sekda Provinsi Banten Al Muktabar, serta Asda III Setda Provinsi Banten Deni Hermawan. (hel/ris)