TANGERANG | TR.CO.ID
Sejumlah media reklame yang belum membayar pajak daerah, terpaksa disegel, Selasa, (26/7/2022).
Adapun penyegelan dilakukan pada media reklame yang berdiri di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin, Kota Tangerang.
Penyegelan tersebut melibatkan instansi BPKD Kota Tangerang, Satpol PP Kota Tangerang, DPMPTSP Kota Tangerang, Disbudpar Kota Tangerang, dan Dishub Kota Tangerang.
Kepala Bidang Pendapatan Lainnya BPKD Kota Tangerang Agus mengatakan, penindakan ini berdasarkan Perda Kota Tangerang No 7/2010 tentang Pajak Daerah.
"Yang jelas tahun ini mereka tidak bayar (pajak daerah). Jadi kita segel," ujarnya.
Selain melakukan penyegelan, pihaknya juga menurunkan media reklame yang tidak berizin.
"Jadi, penyegelan dan penurunan media reklame tak bayar pajak maupun tak berizin ini dilakukan di sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan Thamrin. Ada sekitar 20 media reklame yang ditindak," ungkapnya.
Menurut Agus, para pengusaha yang melanggar aturan daerah tersebut karena bukan tidak mengetahui terkait kewajibannya, tetapi karena minimnya tingkat kepatuhan.
"Ini karena tingkat kepatuhannya saja yang rendah. Kami sudah gencar sosialisasi. Mereka ini tahu aturan," katanya.
Diharapkan dengan penindakan ini, dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tangerang, yang tentunya pajak daerahnya akan bermanfaat juga bagi masyarakat.
Jika pemilik media reklame tidak mengurus kewajibannya selama tujuh hari ke depan setelah disegel, Pemkot Tangerang akan melakukan penindakan penertiban.
"Setelah disegel, kami harapkan mereka mengurus perizinannya dan membayar pajak. Kalau enggak juga kita turunkan," tandasnya. (ali/ris)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2022
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
DPRD dan Kejari Kota Tangerang Teken Pakta Integritas (02-08-2022)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 02-08-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
TANGERANG | TR.CO.ID
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang sepakat mewujudkan Kota Tangerang terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Hal itu ditandai dengan adanya penandatanganan pakta integritas antara Kejari Kota Tangerang dengan DPRD Kota Tangerang di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kota Tangerang, Senin (1/8/2022).
Adapun acara tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Erich Folanda didampingi para Kepala Seksi dan Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang serta Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo, dan seluruh anggota DPRD Kota Tangerang.
Dalam kegiatan tersebut, telah dilakukan penandatanganan pakta integritas secara simbolis oleh Kepala Kejari Kota Tangerang bersama dengan Ketua DPRD Kota Tangerang, selanjutnya diikuti seluruh anggota DPRD Kota Tangerang.
Gatot pun mengucapkan terima kasih atas ketersediaan dan kesempatan yang diberikan Kepala Kejari Kota Tangerang bersama jajarannya untuk bersama-sama menyelenggarakan kegiatan penandatanganan pakta integritas dengan jajaran DPRD Kota Tangerang.
“Hal tersebut sangat kami apresiasi,” ucap Gatot.
Gatot menuturkan, peran legislasi dan peran eksekutif berjalan seiring sejalan, di mana fungsi tersebut tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh jajaran DPRD Kota Tangerang tanpa adanya sinergitas dan dukungan dalam bentuk pandangan dan pendapat hukum dari Kejari Kota Tangerang.
“Sehingga harapan ke depannya saya bersama seluruh anggota DPRD Kota Tangerang akan meningkatkan pola koordinasi guna meminimalisir dan mencegah adanya perbuatan-perbuatan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat Kota Tangerang,” kata Gatot.
Penandatanganan pakta integritas antara Kejari Kota Tangerang dengan DPRD Kota Tangerang sesuai petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi Banten. Kemudian, hal ini juga merupakan tindaklanjut penandatangan pakta integritas pada tingkat Provinsi Banten pada 24 Juni 2022 di Pendopo Gubernur Provinsi Banten.
Kepala Kejari Kota Tangerang Erich Folanda juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Tangerang dan seluruh anggota DPRD Kota Tangerang atas terselenggaranya dan kesediaannya untuk menandatangani pakta integritas ini.
“Pelaksanaan penandatangan pakta integritas merupakan Instruksi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nonor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di lingkungan Kementrian / Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk menciptakan Clean Government dan Good Government,” ungkapnya.
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


