Adib : Pj Gubernur Gagal

Wujudkan Regenerasi di Tubuh Pemprov Banten

TANGERANG | TR.CO.ID

Adib Miftahul Akademisi yang juga Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) menilai kepemimpinan Pj Gubernur Banten, Al Muktabar gagal dalam mewujudkan regenerasi kepemimpinan di lingkungan Pemprov Banten. Hal itu menyusul dengan banyaknya jabatan eselon II yang mengalami kekosongan.

"Pendapat saya,  soal regenerasi pejabat, regenerasi kepemimpinan ternyata gagal di Banten,” kata Adib dalam keterangannya, Selasa (7/3/23).

Menurut Adib, kepemimpinan yang dimaksud bisa diartikan dalam upaya untuk mempercepat pengisian posisi pejabat, terutama eselon II.

"Banyaknya jabatan eselon II yang mengalami kekosongan gagal diantisipasi oleh Pj Gubernur Banten. Sehingga regenerasi tidak berjalan. Anda bisa bayangkan sekarang ada 9, nanti sampai  10 (jabatan eselon II) yang kosong," tutur Pria yang juga Dosen Unis Tangerang ini.

Kata Adib, padahal eselon II ini penentu, juga pelaksana kebijakan, pengeksekusi sebuah kebijakan, perencanaan sebuah kebijakan.

“Andil nya mereka ini banyak di situ, tufoksinya begitu. Jadi dalam perspektif besar pembangunan yang dirugikan tetap saja rakyat dan masyarakat Banten," bebernya.

Pengangkatan pejabat, sambung Adib, berdasarkan kualifikasi integritas hanya omong kosong semata.

"Kalau yang kosong itu jabatan eselon IV. Itu masih di maklumi, ini kan eselon II, ini kan kata kunci sebuah gerbong agar bisa bergerak,” paparnya.

Diketahui, ada sebanyak sembilan jabatan eselon II di lingkup Pemprov Banten terjadi kekosongan. Meski begitu, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar menyebut kekosongan jabatan tersebut tak mengganggu pekerjaan untuk saat ini.

“Itukan kita lagi konsolidasikan, tapi yang penting bahwa ini tidak menganggu pekerjaan, semua berjakan baik,” kata Muktabar usai membuka FGD dan Launching Generasi Pelajar Anti Korupsi, di Aula Lantai 3 Inspektorat Provinsi Banten, Curug, Kota Serang, pada Kamis, (2/3/23) lalu.

Kekosongan jabatan tersebut membuat Pemprov Banten belum membuka seleksi terbuka atau open bidding untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama.

“Tentu sesuai aturan kita akan melakukan langkah-langkah untuk melakukan pemenuhan-pemenuhan terhadap apa yang disampaikan tadi,” tuturnya.

Namun secara teknis, sambung Muktabar, penyelenggaraan pemerintah tetap berjalan dengan baik, kendati terjadi kekosongan jabatan.

“Penyelenggaraan pemerintahan ini berjalan baik dan mudah-mudahan kita dalam waktu yang ke depan ini kita kalau memang perlu mendaptkan pengisian dari itu, ya tentu akan kita penuhi,” tukasnya. (fj/dam)