Ahli Waris Tuntut Ganti Rugi

Ahli Waris Tuntut Ganti Rugi
Nampak warga sedang berada di SMPN 1 Malingping.

 


Terkait Lahan SMPN 1 Malingping

Lebak, 

Ahli waris Jahir (alm) warga Desa Rahong, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, menuntut ganti rugi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, tuntutan tersebut dikarenakan mereka (ahli waris) mengkalim jika lahan yang kini dipakai oleh SMPN 1 Malingping merupakan lahan milik orang tuanya.

Dikatakan Agus, seorang ahli waris Jahir, tanah yang kini dipakai SMPN 1 Malingping yang terletak di Blok Kontan Jainah, Desa Rahong, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak merupakan milik dari almarhum kakeknya. Hal tersebut berdasarkan surat persil Nomor P.69 S.lll Kikitir Nomor C.361 seluas 4.740 M2.

Kemudian kata Agus, pada tahun 1973, ada seorang pengusaha bernama H Sabren datang bersama Pardi, menemui Almarhum Jahir selaku pemilik tanah  untuk meminta izin dan meminjam  tanah secara lisan untuk digunakan membangun sementara Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta, dengan alasan di Kecamatan Malingping belum ada sekolah SMP. Lantas, karena demi kepentingan pendidikan,  Almarhum Jahir mengizinkan dengan syarat tanah tersebut hanya sementara dipergunakan, namun tidak untuk dimiliki pihak sekolah.

“Panjang ceritanya pak, orang tua kami dulu mengizinkan lahannya untuk digunakan pembangunan SMP. Karena saat itu, tahun 1973 belum ada SMP, karena demi kepentingan pendidikan, maka orang tua kami meminjamkannya, dengan catatan tidak untuk dimiliki pihak sekolah,” kata Agus, kepada wartawan, Sabtu (07/05/2022).

Setelah itu, kemudian tahun 1998, Darma, Kepala SMPN 1 Malingping saat itu meminjam surat tanah (Kikitir) atas nama Almarhum Jahir, dan sampai saat ini tidak juga dikembalikan. Sehingga pada tahun 2013 dibangunlah pagar mengelilingi sekolah, dengan alasan untuk menjaga siswa siswi, namun kemudian pagar tersebut dijadikan pembatas lahan SMPN 1 Malingping.

Atas kejadian tersebut kata dia, pihak keluarga beberapa kali melakukan upaya agar tanah milik orang tuanya dapat dikembalikan. Namun, karena keterbatasan pengetahuan, upaya yang dilakukan selalu mentah dan kalah, sehingga, terpaksa saat ini pihak keluraga meminta bantuan pengacara untuk mendapatkan keadilan.

“Jadi pihak sekolah dua kali meminta kepada almarhum, yang pertama meminta persetujuan, yang kedua meminjam Kikitir. Namun tidak dikembalikan, dan tidak ada judulnya lagi, boro-boro ganti rugi, beberapa kali kita berupaya selalu kandas, maka keluarga meminta bantuan pengcara untuk mendapatkan keadilan,” kata Agus lagi.

Kantor Hukum Ibnu Hazar Haetami, selalu pihak yang diberikan kuasa membenarkan jika keluarga pemilik lahan telah memberikan kuasa kepada pihaknya. Setelah tim konsultasi hukum melakukan assessment serta memeriksa beberapa dokumen, maka pihaknya segera menindak lanjutinya secara hukum. Karena kelengkapan dokumennya sudah lengkap, maka pengacara/konsultan hukum melaporkan kasus tersebut ke Komnas HAM.

“Kita sudah adukan permasalahan ini ke Komnas HAM. Kemudian, laporan kita juga telah ditindak lanjuti, karena mereka sudah turun ke lapangan. Pada intinya, pihak keluarga meminta ganti rugi. Kasihan loh, selama 34 tahun, pihak keluarga dengan segala kekurangan dan keterbatasannya untuk mendapatkan kembali hak kepemilikan atas tanah yang dibangun gedung SMPN  1 Malingping,” kata Ibnu Hazar Haetami, selaku pengacara/konsultan hukum keluarga ahli waris almarhum Jahir.

Sementara itu, Wawan Ruswandi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, mengatakan, jika tanah SMPN 1 Malingping, merupakan tanah milik pemerintah. Karena sudah ada keputusan hukum yang tetap (Inkracht) oleh Pengadilan. Memang kata dia, sudah berkali kali pihak keluarga almarhum Jahir menuntut ganti rugi.

“Sudah lama itu, lahan itu milik pemerintah. Kan sudah Inkracht, memang  berkali kali mereka berupaya,” kata Wawan diujung telepon. (eem/jat/dam)