BKD Optimis Presiden Setujui

BKD Optimis Presiden Setujui

Soal Pengunduran Diri Sekda Al Muktabar

BANTEN | TR.CO.ID

Adanya isu pengunduran diri Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Al Muktabar ditolak oleh presiden dibantah oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin. Menurut Komarudin, sebelum enam bulan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan wakil Gubernur Banten, SK pemberhentian Al Muktabar dari jabatan Sekda akan selesai ditandatangani oleh presiden.

“Kami optimistis dua bulan ke depan atau enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur, akan keluar SK pemberhentian Sekda dari presiden,” tegas Komarudin kepada wartawan, Selasa (21/9).

Nantinya lanjut Komarudin, sebelum enam bulan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur pada bulan Mei 2022, Pelaksana tugas (Plt) Sekda Muhtarom akan menyiapkan proses seleksi terbuka (Selter) untuk mencari Sekda definitif. “Nanti pak Plt Sekda akan menyiapkan proses selter JPT Madya Sekda tersebut,” cetusnya.

Pernyataan Komarudin ini sekalgus membantah isu yang beredar di berbagai media massa bahwa presiden menolak surat pengunduran diri Sekda Banten Al Muktabar.

“Kalau surat pengunduran dirinya ditolak, tentu ada surat ke kami, namun sampai hari ini tidak ada surat apapun dari Kementerian Dalam Negeri dan presiden terkait dengan surat pengunduran diri Sekda,” tuturnya. (wil/hel)


Masih Dikaji di Kemendagri  

Soal surat pengunduran diri Sekda Banten, Al Muktbar masih diproses di Kemendagri dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan.

“Kemendagri sudah menerima surat usulan itu. Mekanismenya karena (Sekda) dilantik dan ditetapkan melalui SK Presiden tentu pemberhentian juga melalui (SK) Presiden. Mekanisme (pengunduran diri) disampaikan pemerintah provinsi kepada Presiden melalui Kemendagri. Saat ini memang Kemendagri sedang menelaah lebih jauh, mengkaji lebih jauh tentang usulan Provinsi tersebut,” kata Benni kepada wartawan, Selasa (21/9).

Hingga saat ini, surat usulan mundur Al Muktabar, diakui pria lulusan La Trobe University Australia tersebut masih dalam proses kajian tim Dirjen Otonomi Daerah sebelum sampai ke meja Presiden Jokowi. Pihaknya masih ingin memastikan proses pengunduran diri Al Muktabar sesuai dengan kondisi dan aturan yang ada.

“Tentu kita tidak bisa gegabah, tidak bisa buru-buru untuk menyampaikan informasi yang akan ditindaklajuti oleh Presiden. Sebelum disampaikan kepada Presiden, kami Kemendagri perlu terlebih dahulu menyampaikan usulan pemberhentian Pak Al Muktabar sebagai Sekda Banten, kami perlu meyakini apa yang akan kami laporkan kepada Presiden sudah sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Benni.

Kendati demikian ia menegaskan bahwa pengunduran diri pejabat tinggi madya merupakan hak yang bersangkutan. “Pengunduran diri itu pilihan yang bersangkutan, dengan pertimbangan yang bersangkutan,” katanya.

Mengenai informasi usulan pengunduran diri Sekda Banten Al Muktabar yang ditolak oleh Kemendagri, pihaknya belum bisa memastikan karena masih dalam tahap kajian. “Kami masih mengkaji dan mendalaminya,” ujar Benni.

Kendati demikian ia berharap proses tersebut tidak mengganggu roda administrasi pemerintah daerah. “Sudah ada Plt Sekda kan, ya sementara itu sambil berproses di pihak kami,” tegasnya.

Seperti diketahui beredar informasi, Presiden Jokowi dikabarkan menolak surat permohonan pengunduran diri Sekda Banten Al Muktabar dari jabatanya. Situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini menjadi alasan penting penolakan tersebut.(wil/hel)