Bupati Irna Diminta Segera Benahi Birokrasi

Bupati Irna Diminta Segera Benahi Birokrasi
Herry Setiadi 

PANDEGLANG | TR.CO.ID

Diduga mandegnya birokrasi di Pandeglang sangat mempengaruhi laju kemajuan roda pemerintahaan di kabupaten. Sudah banyak fakta yang terjadi di daerah tersebut yang mengalami kemerosotan  di berbagai macam bidang yang disebabkan oleh kesalahan manajemen Birokrasi pandeglang,ini bisa menjadi sebuah contoh bagi kabupaten pandeglang. Demikan dikatakan Herry Setiadi Pimpinan Ormas Pemuda Pancasila (PP) Majasari, Pandeglang.

Hey meminta Bupati Pandeglang, Irna Narulita segera membenahi  birokrasi  di kabupaten Pandeglang. Karena kalau tidak segera di benahi yang artinya pemerintah kabupaten Pandeglang tidak pernah belajar dari kejadian itu sendiri. 

"Pandeglang lebih mau belajar dari apa yang akan di alaminya, sedangkan sudah banyak petunjuk dari kabupaten lain yang hancur karena birokrasi yang salah. Salah satu sebab mandegnya birokrasi di antaranya adalah Pj Sekda, secara aturan labrak Perpes No 13 tahun 2018 yang udah berapa kali perpanjangan, Dirut Rumah Sakit dan masih banyak kekosongan - kekosongan di  beberapa intansi seperti jabatan kepala bidang," paparnya kepada Harian Tangerang Raya dilapangan.  

Merajalelanya penempatan birokrasi  yang salah, sambung Hery,  diantaranya kepala DinaS Pendidikan (Tofik) merangkap jabatan PJ Sekda Pandeglang yang sudah  lama  menyandang  PJ dan belum definitif.

"Entah apa  yang ada di benak Bupati Irana, belum lagi penempatan jabatan bukan poksinya (Dirut Rumah sakit_red)  belum lagi dugaan - dugaan proyek program jangkamantul sarat dengan dugaan  kepentingan  kelompok (Pengatur Proyek) di dalam tubuh Birokrasi," lontarnya.

Kata Herry, hal tersebut tidak bisa dipungkiri lagi untuk tidak melakukan sarat dengan adanya dugaan  sarat KKN. Karena proses - proses penempatan jabatan yang tarik ulur jabatan  bagi mereka-mereka yang melakukan  rotasi jabatan yang tidak tepat sangatlah tidak sepadan dan tidak sama sekali mempunyai kepastian kralibilitas. mereka bisa mengotak-atik kegiatan (fisik) penempatan jabatan di bawah itu sendiri bisa mempengaruhi roda pemerintahan.

"Sehingga, akan menimbulkan rentan adanya dugaan dugaan kebijakan  yang mengarah pada  dugaan dugaan negatif, sehingga  baik pejabat yang lama  maupun  juga yang baru ikut ikutan,karena budaya ini sudah melekat di tubuh birokrasi," tuturnya.  

"Mereka tidak melihat  proses hukum di anggap  nanti sangat gampang. inilah suatu kelemahan Otonomi  daerah  dalam menerapkan birokrasi itu sendiri," sambungnya.

Yang kedua, tambah Herry, kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan rendahnya produktivitas kerja dan mutu pelayanan disebabkan oleh tingkat pengetahuan dan keeterampilan yang tidak sesuai dengan tuntutan tugas yang di emban. tingkat pengetahuan dan keterampilan yang rendah  diakibatkan salahnya dalam proses rekrutmen dalam seleksi yang tidak dilakukan dengan baik.

"Maka diterima menjadi pegawai bukan dari tenaga-tenaga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan tugas yang dipercayakan kepadanya. penempatan tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan objektif. intinya produktivitas kerja dan mutu pelayanan menjadi rendah karena para pegawai sering berbuat kesalahan. Kemungkinan besar masih banyak terdapat faktor-faktor lainnya yang menjadi suatu kegagalan Birokrasi di pandeglang," pungkasnya. (yan/jat/dam)