Dewan Minta Program PKH dan BPNT Dibenahi

Dewan Minta Program PKH dan BPNT Dibenahi
Hearing antara Dinsos dengan Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang

TANGERANG | TRM

Komisi II  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, menggelar hearing dengan Pejabat Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tangerang, di Gedung Eks DPRD, di Kota Tangerang, Senin (15/06/20).

Dalam hearing tersebut, DPRD Kabupaten Tangerang meminta agar Dinas Sosial Kabupaten Tangerang secepatnya membenahi Program Keluarga Harapan ( PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai( BPNT).

"Kami berharap agar Dinas Sosial selaku leading sektor yang membidangi PKH dan BPNT segera melakukan pembenahan," kata Deden Umardani anggota Komisi DPRD Kabupaten Tangerang, Senin (15/06/20).

Deden mengatakan, saat ini persoalan carut marut PKH dan BPNT di Kabupaten Tangerang laporannya sudah masuk ke DPRD.

"Sebagai wakil masyarakat DPRD memiliki tugas dan pungsi menyampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam hal ini Dinas Sosial," ujarnya.

Selain itu, kata Deden, anggota DPRD Komisi II juga menanyakan persoalan bantuan Covid 19 yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang.

"Sampai saat ini yang sudah tersalurkan kepada warga, baru 36 ribu , dari total 83 ribu penerima manfaat. Laporan dari LBH Situmeang kepada kami diantaranya kasus penyimpangan program PKH dan BPNT di Desa Bakung Kecamatan Kronjo,"terang Deden.

Pria yang pernah menjabat ketua TKSK Kecamatan Cikupa ini, juga berencana akan memanggil pelapor dan Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, untuk duduk bersama mencari solusi agar permasalahan ini segera selesai.

"Pada hakikatnya setiap program pemerintah bertujuan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan DPRD Kabupaten Tangerang akan senantiasa menjaga amanah sesuai dengan kewenananganya,"terang Deden.

Sementara itu,  Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerrang, Ujat Sudrajat mengatakan, saat ini Dinas Sosial terus melakukan upaya dengan memanggil pendamping PKH dan TKSK.

Menurutnya, selama ini banyak masyarakat yang belum memahami program PKH dan BPNT, bahkan beberapa penerima manfaat mengeluh akibat tidak cairnya dana PKH, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata ada kendala adminiatrasi, dan lambatnya verifikasi perubahan data.

" Kami berharap agar hearing dengan DPRD ini bisa menemukan solusi, kami juga sedang berusaha untuk mencairkan bantuan Covid 19 yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang, saat ini untuk sementara baru 36 ribu yang tersalurkan, sisanya dalam proses," terang Ujat. (srm)