Diduga Manfaatkan Rekomendasi DPUPR, GMNI Desak DPRD dan DPMPTSP Tutup Waralaba

Diduga Manfaatkan Rekomendasi DPUPR, GMNI Desak DPRD dan DPMPTSP Tutup Waralaba

PANDEGLANG | TR.CO.ID

Polemik terkait beroperasinya mini market waralaba berlabel Alfamidi mendapat tanggapan dari lembaga Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesai (GMNI) yang beralokasi di jalan raya Pandeglang - Labuan tepatnya batubantar cimanuk, yang di duga belum mengantongi izin usaha dan izin keramaian. Dana selaku Pengawas Bangunan dari  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang diduga rekomundasinya pun di salah gunakan

TB Afandi  Ketua GMNI Pandeglang meyayangkan kepada pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang melintarkan permasalahan perijinan ke DPUPR dan Disperibdang,

"Seharusnya. DPMPTSP memberikan sikap dan langkah yang pasti, apabila Waralaba yang ada di batu bantar Cimanuk belum  mengatongi ijin, buat surat keputusaan penutupan ke Pol PP. Dan apa bila ada indikasi ijin bangunan tersebut berbeda, misalnya dari dinas terkait peruntukan nya untuk Ruko dan di lapangan di jadikan Waralaba ya perintahkan Pol PP untuk membongkarnya," ujar Afandi kepada Harian Tangerang Raya, Kamis (7/7/22).

"DPRD yang ada di kabupaten Pandeglang tunjukan  fungsi  kinerjanya, jangan hanya melihat dan mendegar," tambah Afandi.

Sementara itu, Roni Boy Kurniawan pejabat fungsional Tata Ruang pada DPUPR Kabupaten Pandeglang melalui selullar pribadinya mengatakan, bahwa benar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang sudah mengeluarkan Rekomendasi Kesesuaian Ruang dengan nomor : 600/270-DPUPR.PR.100/III/2022. Atas Nama Pemohon Muslim dengan Alamat Pemohon Kp. Pandai Komplek RT/RW. 009/005 Ds. Batubatar Kec. Cimanuk.

Rencana lokasi berada di Jalan Raya Cimanuk - Labuan Km. 10 RT/RW. 01/01 Ds. Batubantar Kec. Cimanuk Kab. Pandeglang. Dengan luas area 1.625 m2 rencananya untuk peruntukan toko, untuk pembangunan toko tersebut luasanya adalah 585 m2.

"Pada perinsipnya lokasi yg di mohon sudah sesuai dengan kebijakan Penataan Ruang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020. Terkait adanya  rekomendasi kita, untuk pembangunan toko menjadi Rawalaba.  Saya baru mengetahuinya, yang  jelas dan  saya tegas kan bahwa PUPR belum pernah memberikan. Rekomendasi buat  waralaba, karena  itu ranahnya DPMPTSP dan kita belum pernah memberikan Rekomendasi Waralaba," tukasnya. (yan/jat/dam)