DLH ajak Masyarakat Jaga Kelestarian Lingkungan

DLH ajak Masyarakat Jaga Kelestarian Lingkungan

LEBAK | TRM

Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (PPLH) DLH Kabupaten Lebak, Dasep Novian, menuturkan, terkait menjaga kelestarian lingkungan, hendaknya tidak hanya tertumpu dipundak pemerintah semata. Melainkan, juga menjadi tangggung jawab seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha.

"Jelas, soal menjaga dan melestarikan lingkungan itu. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau DLH saja. Terpenting, ya masyatakat pun dari semua elemen, diharapkan pro aktif dan perduli dalam turut mengawasi dan menjaga kelestarian dilingkungannya," katanya, Jumat (6/11) di ruang kerjanya.

Menurutnya, sampai dengan Oktober 2020 ini, tercatat sebanyak 65 kegiatan usaha, yang telah dilakukan pengawasan langsung oleh DLH Lebak, serta 53 kegiatan usaha yang telah melaporkan semesteran.
Sedangkan, imbuh Dasep, untuk tahun 2020 ini, untuk pengaduan soal kegiatan usaha yaitu sebanyak 15 aduan yang masuk.ke.pos pengaduan DLH Lebak.

" 65 kegiatan usaha kami lakukan pengawasan langsung, 53 kegiatan usaha laporan semesteran. Sedangkan untuk aduan terkait dunia usaha, sebanyak 15 aduan yang masuk dikotak pengaduan DLH Lebak," terangnya.

Kata Dasep lagi, sebagaimana amanat Peraturan daerah (Perda) Lebak No. 5 tahun 2016,  tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup serta untuk mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lebak. Khususnya Misi Ke 4, yaitu meningkatkan kualitas Lingkungan hidup.

Maka DLH Lebak, sesuai dengan kewenangannya mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), diantaranya melaksanakan pembinaan dan pengawasan, terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, yang telah memiliki Izin Lingkungan.

"Kalau dunia usaha atau pelaku usaha mengantongi ijin, maka DLH pun akan mudah melakukan pengawasan dan pembinaan. Tapi jika tidak, maka itu pelanggaran yang secara tegas yang harus ditertibkan," ujar Dasep.

Tujuannya, lanjut Dasep, untuk untuk memantau, mengevaluasi, dan menetapkan status  ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan  lingkungan hidup serta kewajiban pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai tercantum dalam dokumen lingkungan AMDAL atau UKL UPL.

" Harapannya, kedepan bahwa kesadaran dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam pelaksanaan Pembangunan berkelanjutan harus terus menerus dilakukan, tentunya ini semua menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.  (aji/fik/zal/dam)