Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

 

Perencanaan dan Penganggaran dipastikan selaras dan terukur pencapainnya. Penggunaannya akan dilaporkan, dimonitor dan dievaluasi secara berkala sehingga instansi pemerintah dapat selalu mengecek kesesuaian, efektivitas, dan efissiensi penggunaan anggaran terhadap prioritas pembangunan. Pemerintah Kota Tangerang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan perencanaan untuk mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sementara itu, dari hasil evaluasi SAKIP, Pemerintah Kota Tangerang memperoleh nilai 66,01 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belum optimal jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya Capaian Indikator IKU Renstra Bappeda 2019-2023 yg selaras dengan Indikator IKU RPJMD Kota Tangerang 2019-2023, Dokumen LKIP Bappeda disusun dengan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja & selesai sesuai target waktu dalam aturan yg berlaku Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintahan Kota Tangerang cukup baik namun masih diperlukan perbaikan berkelanjutan.

"Penyelenggaraan pemerintahan dikatakan berhasil jika mampu mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dengan menerapkan penyelenggaraan good governance yang didukung dengan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate," demikian dikatakan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang Ir.Decky P. Koesrindartono, M.Sc, kemarin Dikatakannya, untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Decky mengatakan, adapun Evaluasi SAKIP Bappeda Kota Tangerang adalah, rencana strategis, perjanjian kerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja.

  • Ia menguraikan, adapun rencana strategis yaitu mengacu kepada indikator IKU renstra Bappeda 2019-2023, sementara itu perjanjian kinerja yaitu upaya pencapaian target kinerja diperjanjikan kepada pejabat yang berkompeten mulai dari kepala Bappeda sampai dengan pejabat esselon IV pada dokumen Jankin murni dan jankin perubahan.

    "Untuk pengukuran kinerja yaitu kemajuan pencapaian target diukur secara berkala dalam laporan evaluasi renja OPD triwulan, sementara untuk pengelolaan data kinerja yaitu berupa data kinerja dikelola dengan baik dalam laporan evaluasi renstra dan renja tahunan dan untuk Pelaporan Kinerja yaitu berupa Dokumen LKIP Bappeda disusun dengan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja dan selesai sesuai target waktu dalam aturan yang berlaku.

    Dikatakan, untuk perencanaan kinerja, adapun visinya adalah terwujudnya Kota Tangerang yang sejahtera berakhlakul karimah dan berdaya saing. Sementara untuk misinya adalah bersama mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas, bersama meningkatkan sarana dan prasarana kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta bersama meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan.

    Dari capaian indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang menjadi tolak ukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Tangerang. (adv)