HIPMI Harap Pemkab Segera Sosialisasikan Inpres No 2 Tahun 2022 ke Para Pengusaha

HIPMI Harap Pemkab Segera Sosialisasikan Inpres No 2 Tahun 2022 ke Para Pengusaha
Kegiatan Pelantikan Pengurus BPC HIPMI Kabupaten Tangerang, Rabu (27/1/21) / Dok. Harian Tangerang Raya

TANGERANG | TR.CO.ID

Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kabupaten Tangerang berharap pemerintah kabupaten (Pemkab) Tangerang segera mensosialisasikan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 kepada para pengusaha di daerah.

"Di daerah belum sama sekali disosialisasikan kepada para pengusaha, terkait tata cara serta kriteria usaha seperti apa yang bisa masuk ke Ecatalogue, oleh karena itu kami berharap Pemkab segera mensosialisasikan Inpres itu," ujar Lukmanul Hakim Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten Tangerang, kepada Harian Tangerang Raya, Kamis (14/2/22).

Ia menguraikan, Presiden RI Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Arahan Presiden tersebut untuk memprioritaskan pelaku UMKM, memiliki arti besar. Terlebih, langkah itu langsung ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 itu," beber Adhent sapaan akrabnya.

Adhent mengaku mendukung lahirnya Inpres itu, dengan harapan yang disampaikan Ketua Umum HIPMI Mardani Maming kepada Presiden Joko Widodo, saat bertandang ke Istana Negara, Senin (11/4) lalu.

"Saat bertemu Presiden, Ketua Umum HIPMI Mardani Maming mengatakan, bahwa kebijakan yang mewajibkan kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah, serta BUMN untuk membeli produk UMKM sebesar 40 persen dari anggaran, harus betul-betul diimplementasikan dengan baik di lapangan," kata dia.

Tentunya, sambung Adhent, sangat mensupport karena sejumlah pengurus HIPMI Kabupaten Tangerang yang merupakan pelaku UMKM.

"Ini akan sangat membantu kami untuk tumbuh. Kewajiban 40 persen itu sangat membantu sekali," paparnya.

Kendati demikian, kebijakan untuk membeli barang-barang buatan dalam negeri tersebut sangat membantu UMKM dan pengusaha Indonesia. Kendati Adhent berharap kebijakan tersebut dapat berjalan baik.

"Apalagi Presiden saat bertemu dengan Ketum HIPMI Mardani Maming menyatakan, akan mengawasi setiap hari, tentunya kami pengurus HIPMI didaerah akan menyambut baik hal itu," pungkas Adhent. (fj/dam)