Kasus Dugaan Penyimpangan Tender Penataan Situ Cipondoh Akan Dilaporkan ke Kejati

Kasus Dugaan Penyimpangan Tender Penataan Situ Cipondoh Akan Dilaporkan ke Kejati
Kasus Dugaan Penyimpangan Tender Penataan Situ Cipondoh Akan Dilaporkan ke Kejati

Heboh

Proyek

PUPR

TANGERANG | TR.CO.ID

Menyikapi adanya dugaan penyimpangan dalam proses tender poyek penataan Situ Cipondoh senilai Rp 24,2 miliar. Direktur Eksekutif LBH Pospera Banten Septian Prasetiyo SH mendorong agar para aktivis yang tergabung dalam Aliansi Tangerang Raya, untuk melakukan laporan informasi ke Kejaksaan Tinggi Banten terkait adanya dugaan pengaturan. 
"Kita akan mengawal dan melakukan pendampingan kepada teman-teman aktivis Aliansi Tangerang Raya jika ingin melaporkan, apalagi proyek ini lokasinya berada di Kota Tangerang, tepatnya di kawasan Situ Cipondoh," kata Septian.
Lebih jauh mantan aktivisi mahasiswa ini menyatakan, pelaporan ini sebagai bentuk pengawasan dari masyarakat yang diwakili para aktivis. "Kalau melihat adanya kejanggalan, memang menjadi domain LSM atau aktivis lainnya untuk melakukan pengawasan dan pelaporan, saya yakin pihak aparat penegak hukum (APH) akan merespons dan menindaklanjuti, jika memang ada laporan dan ada bukti kejanggalan awal," katanya.
Dalam pandangan nya Septian menilai ada dugaan kuat ada pengaturan dalam proses tender proyek yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Provinsi Banten, karena nilai penawaran harga yang disampaikan perusahaan pemenang yaitu PT Legend Bukit Kontruksi hanya turun sekitar 1 persen.

Sebelumnya sorotan soal proyek ini datang dari BPAN Kota Tangerang.

 "Kami menduga ada praktik kongkalikong dalam proyek ini. Banyak pihak yang minta saweran dalam proyek fisik ini," kata Ketua BPAN Kota Tangerang, H Muhdi.

PT Legend Bukit Konstruksi pemenang dalam lelang proyek ini. Perusahaan yang beralamat di Palembang ini menang dengan angka penawaran Rp 24,2 miliar. 

"Angka penawaran pemenang lelang ini hanya turun kurang lebih satu persen dari pagu anggaran. Hal ini kami anggap tidak wajar. Kuat dugaan lelang ini dikondisikan. Perusahaan pemenang ini perusahaan pinjaman yang dipakai oleh rekanan di Banten," papar H Muhdi.

Dalam laman LPSE Provinsi Banten, PT Legend Bukit Konstruksi merupakan satu dari lima perusahaan yang memasukan penawaran dalam paket lelang penataan Situ Cipondoh ini. Pemenang merupakan penawar dengan harga paling tinggi.

Dalam dua tahun terakhir, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten menggarkan lebih dari Rp 30 miliar untuk Situ Cipondoh. Tahun 2020 lalu ada proyek Rp 9 miliar lebih untuk revitalisasi.

"Penataan dan revitalisasi ini pekerjaan mirip mirip bahkan cenderung sama. Aparat penegak hukum harus awasi proyek dari dana rakyat ini," tegas H Muhdi.
Sementara itu ketika dikonfirmasi Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Arlan Marzane menyatakan pihaknya akan mengecek terlebih dahulu.
" Saya akan cek dulu," katanya singkat kepada Tangerang Raya.
Sebelumnya proyek ini juga sudah pernah dikerjakan pada tahun 2020 lalu itu sempat dihentikan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim, karena dinilai menyalahi tujuan dan fungsi, pembangunan jogging track di bibir Situ Cipondoh Kota Tangerang, disetop Gubernur Banten Wahidin Halim. 
Wahidin yang melihat langsung proses pembangunan yang berada di pinggir Situ Cipondoh, Jalan KH Hasyim Asyari, merasa geram. Pasalnya, kontraktor dinilai bukannya melakukan normalisasi situ, malah melakukan pengurukan situ.

"Suruh jangan ada kerja dulu, setop dulu! Bukannya normalisasi, malah ngurangin lahan (situ)," tegas Wahidin, Jumat, (13/11/2020) lalu

WH, sapaan akrab orang nomor satu di Banten ini mengaku geram ketika tahu awal pembangunan tersebut malah menguruk situ dan akan dijadikan plasa atau tempat berkumpul orang-orang.

"Harus dari ulang pembangunannya, keruk lagi! Jangan ada penyempitan lahan," kata Wahidin
 Kepada wartawan saat itu.

Diketahui Situ Cipondoh memiliki luas sekitar 14 hektare, namun belakangan menyusut menjadi sekitar 120 hektare. Nantinya, sepanjang bibir situ akan dibuat jogging track untuk dimanfaatkan warga.

Bukan hanya sebagai sarana olah raga dan normalisasi situ, melainkan juga agar tak dimanfaatkan secara ilegal untuk tempat tinggal ataupun mendirikan bangunan.(eka/hel)