TANGERANG | TR.CO.ID
DPRD Kota Tangerang, dalam sepekan ini disibukan dengan agenda LKPj 2021 Walikota dan Wakil Walikota Tangerang, beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mulai melakukan hearing dengan komisi yang membidanginya.
" Ya betul, kita fokus LKPj Walikota dan Wakil Walikota tahun anggaran 2021, " ujar Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo, saat dihubungi, Jum'at (8/4/2022).
Menurut Gatot, ia berharap semua komisi di DPRD segera mempercepat hasil hearing dengan OPD-OPD. " Intinya Semua OPD membuat program yang mengena kepada masyarakat, misal pelayanan publik harus ;ebih diprioritaskan, sebab ini untuk kepentingan masyarakat banyak, " papar Gatot.
Diketahui, Komisi I DPRD Kota Tangerang melakukan rapat dengar pendapat Pansus LKPj 2021 dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja Komisi I di ruang rapat Komisi I, Rabu kemarin (6/4/2022).
Caption: Komisi 1 DPRD Kota Tangerang saat raker pansus LKPj
Keempat OPD yang hadir yaitu Dinas Perkim dan BPBD, Dinas Kominfo, dan Kecamatan Benda, Batu Ceper, Neglasari.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Kota Tangerang, H. Junadi, didampingi para anggota yaitu, Fauzan Manafi Akbar, Mustaya Hasyim, TB. Mansyur Abubakar, Epa Amelia, Yatmi, Theresia Megawati Wijaya.
Adapun agenda pembahasan dalam rapat, terkait perencanaan anggaran pada program-program prioritas masing-masing OPD tahun anggaran 2021.
Ketua Komisi I DPRD, H. Junadi, mengingatkan, yang berhubungan dengan pelayanan publik, anggarannya harus diprioritaskan guna memfasilitasi keinginan masyarakat “Berikan yang terbaik, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat,” paparnya kepada media.
Sementara itu, terkait data, kecamatan diminta agar dapat mengupdate data agar sinkron dalam memberikan keterangannya kepada dewan sebagai mitra di pemerintahan.
"Kepada seluruh OPD, program kegiatannya harus lebih mengena ke masyarakat langsung," jelasnya.
Sementara untuk OPD BPBD, anggota Komisi 1, Fauzan Manafi Akbar, meminta pihak BPBD memberikan perhatian lebih kepada warga terutama saat musim penghujan sekarang ini, agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bila terjadi bencana.
“Kesiapsiagaan dan dampak sosial yang ditimbulkannya harus dapat ditangani sebaik mungkin dengan penganggaran yang telah diberikan di tahun 2021,” ujar Politikus dari PAN ini.
Untuk itu, Fauzan, meminta BPBD untuk benar-benar menjalankan program prioritasnya agar masyarakat yang bermasalah terbantu.
Sedangkan untuk dinas Kominfo, anggota komisi 1, H. Jamaludin, memberi masukan terhadap konten-konten dari Kominfo.
“Untuk konten di Kominfo harus di perbanyak atau ditambah, karena di Kota Tangerang ada beberapa OPD. Jadi, jadikan Kominfo sebagai pintu informasi dari semuanya, agar penyebarluasan informasi di beberapa OPD tersebut turut tersebar,” urainya.
Jamaludin juga mengajak beberapa OPD untuk bersinergi dengan Kominfo terkait beberapa program prioritas yang sifatnya penyelenggaraan e-Government dalam rangka mempermudah seluruh pelayanan yang ada di Kota Tangerang.
Sementara itu, masing masing Kepala OPD, mengaku siap bersinergi dan bersedia melakukan komunikasi aktif bersama Komisi I DPRD dalam setiap perencanaan kegiatan.(adv)
Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2022
Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.
DPRD Kota Tangerang Himbau Masyarakat Manfaatkan Kampung Keadilan Restoratif (08-04-2022)
Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 08-04-2022. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.
TANGERANG | TR.CO.ID
Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo mengimbau kepada masyarakat kota Tangerang untuk memanfaatkan Kampung Restorative Justice (Kampung Keadilan Restoratif-red) di Kantor Kecamatan Pinang di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa No. 13, Kelurahan Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.
" Saya acungkan jempol untuk Kejati Banten, yang bekerjasama dengan pemkot Tangerang, meresmikan Kampung Keadilan Restoratif, di Kecamatan Pinang, " ujar Gatot kepada wartawan, Senin (21/3/2022).
Gatot mengatakan, program dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia yaitu Kampung Restorative Justice guna membantu masyarakat dalam kepastian hukum pada berbagai permasalahan sosial.
"Pemerintah Kota Tangerang bersama Forkopimda Kota Tangerang sangat mendukung program ini. Saya harap Ketua RT, RW serta tokoh masyarakat bisa terlibat dalam memanfaatkan program ini untuk semakin menjunjung tinggi rasa keadilan di tengah masyarakat," jelas Gatot.
Catatan redaksi: berita ini dipulihkan dari rekaman arsip Tangerang Raya. Lihat rekaman artikel asli.


