Kiai Desak Polda Penjarakan Direktur ALIPP

Kiai Desak Polda Penjarakan Direktur ALIPP

BANTEN | TR.CO.ID

Usai melaporkan Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada ke Mapolda banten, Kamis lalu. Para Kiai mendesak agar Polda Banten segera memenjarakan Uday Suhada. " Kami minta kepada Kapolda Banten segera menindaklanjuti laporin kami, kalau perlu dipenjarakan dulu Uday Suhada nya, " ujar KH.Juher pimpinan Ponpes Almuhajirin, Kecamatan Padarincang, kepada wartawan, Minggu (13/6).

Menurut KH.Juher, tudingan Uday Suhada terkait Ponpes fiktif yang belakangan ramai jadi bahan perbincangan. Sebab hal itu sangat menggangu dan membuat gaduh kalangan masyarakat, terlebih sudah menyebutkan nama daerah Kecamatan Pabuaran dan Kecamatan Padarincang.

" Saat ini kondisi masyarakat khususnya kalangan santri, merasa geram dengan apa yang dituduhkan Uday. Beruntung masih bisa diredam oleh para pimpinan Ponpes. Wajar kami merasa tersinggung merasa terhina, merasa dianggap apalah oleh Uday Suhada," katanya.

Dari info yang diterima, Polisi Daerah (Polda) Banten langsung melakukan penyelidikan pasca mendapat laporan dari sejumlah kiyai pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) soal tudingan yang disampaikan Uday Suhada di berbagai media pemberitaan terkait Ponpes fiktif.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edi Sumardi ketika dikonfirmasi membenarkan hal itu. Dia mengatakan sebagai tindaklanjutnya saat ini penyidik Polda Banten sudah melakukan penyelidikan.

"Benar Polisi telah menerima laporan pengaduan dari beberapa perwakilan kiyai, saat ini laporan tersebut sedang dalam proses penyelidikan oleh penyidik. Terima kasih," ujar Edi Sumardi kepada wartawan di Kota Serang, belum lama ini (11/6).

Menanggapi hal itu, Sedangkan, Ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Kiyai Buchori Al Aroby, mendukung Polisi Daerah (Polda) Banten, dalam menindaklanjuti laporan para pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) terkait tudingan Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada.

Kyai Buchori Al Aroby yang juga merupakan Dewan Pembina Forum Silaturrahmi Pondok Pesantren (FSPP) seKota Tangerang, turut mengecam tindakan Uday Suhada yang diduga telah menyebarkan informasi hoax atau bohong dan mengarah Fitnah Keji tentang Ponpes dengan narasi Fiktif yang dituduhkan kepada pesantren disejumlah wilayah di Provinsi Banten salah satunya di Kecamatan Pabuaran dan Padarincang.

"Kami sangat mengecam keras atas informasi yang diduga hoax atau bohong yang dilontarkan Uday di beberapa media dan kami menilai ini adalah fitnah keji bagi dunia pesantren," ujar Kyai Buchori. (13/6).

Sang Kyai pun mendukung langkah hukum oleh para kyai dan santri Kecamatan Padarincang dan Pabuaran pada pelaporan Uday ke Polda Banten.

"Kami sangat mendukung atas upaya hukum yang telah ditempuh oleh para kyai dan santri di wilayah Pabuaran dan Padarincang, serta mendukung pihak Kepolisian Daerah Banten mengusut tuntas dan menindaklanjuti laporan tersebut," ujar Kyai Buchori.

Dalam kesempatan ini, Kyai Buchori pun siap berkoordinasi dengan para kyai pimpinan pondok pesantren sekota Tangerang yang berjumlah kurang lebih 100 orang untuk mengerahkan massa atau santri jika diperlukan untuk memberikan dukungan moril kepada kyai dan santri serta mendukung supremasi hukum oleh pihak kepolisian.

"Kami siap turun aksi mengerahkan massa ke Mapolda Banten sebagai bentuk solidaritas terhadap kyai dan santri di sana (Pabuaran dan Padarincang-red), serta mendukung penegakan hukum atau supremasi hukum pada Polda Banten," tambahnya.


Sedangkan warga dari tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Pabuaran, Ciomas dan Padarincang, Kabupaten Serang, mengancam akan melakukan demo besar-besaran ke Mapolda Banten, untuk mendesak agar laporan para kiyai pimpinan pondok pesantren (Ponpes) segera ditindaklanjuti.

Hal itu lantaran, masyarakat dari tiga Kecamatan ini merasa tidak terima dengan apa yang dituduhkan oleh Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada terhadap 46 Ponpes yang ada di Kecamatan Pabuaran dan Padarincang, yang dianggap fiktif dan tak ada wujudnya seperti pernyataannya di video yang viral.

"Maka dengan ini kami masyarakat Pabuaran, Ciomas dan Padarincang, mengapresiasi kepada aparatur hukum Polda Banten yang telah menerima pelaporan perwakilan Ponpes di Kecamatan Pabuaran dan Padarincang," kata Hajaji perwakilan masyarakat saat membacakan pernyataan sikap di salah satu rumah makan di Kecamatan Ciomas, Minggu (13/06).

Menurut Hajaji, masyarakat memohon kepada aparat penegak hukum untuk memproses pengaduan laporan dari perwakilan Ponpes. "Apabila laporan tersebut tidak segera diproses kami masyarakat Pabuaran, Ciomas, Padarincang, akan melakukan aksi demo besar-besaran ke Mapolda Banten," tandasnya.

Sementara itu, KH Bahaudin pimpinan Ponpes Almuhajirin, mengatakan bahwasanya pimpinan Ponpes yang ada di wilayah Pabuaran, Ciomas dan Padarincang, mengapresiasi dan berterima kasih, kepada masyarakat Pabuaran, Ciomas dan Padarincang, yang masih peduli dan siap mendukung untuk keberlangsungan Ponpes yang ada di wilayah tersebut sebagai bentuk kecintaan kepada alim ulama dan ustadz.

"Untuk itu kami doakan agar perjuangannya dan kami selaku pelaku pondok pesantren diberikan Istiqomah oleh Allah SWT," paparnya.

Sementara itu, Koordinator Aliansi Banten Bersih, Ibnu Mas’ud menyampaikan mendukung segala upaya pelaporan yang dilakukan para Kiai Banten ke Mapolda Banten sebagai wujud penangkalan hoax serta klarifikasi atas kegaduhan yang ada.

“Akhirnya para Kiai Banten bersuara terkait statement Uday Suhada, kita harapkan bersama dengan adanya pelaporan ke Mapolda terkait ucapan Uday Suhada ini, dapat terungkap kebenaran kasus yang ada. Dan dapat menyelesaikan kekeruhan di masyarakat Banten tentang Korupsi Hibah Ponpes,” ujar Ibnu.

Ibnu dalam kesempatannya menyampaikan bahwa langkah yang dilakukan para Kiai Banten sudah tepat dan sesuai jalur hukum yang ada dan perlu mengklarifikasi ke media.

“Langkah yang dilakukan para Kiai sudah tepat tinggal bagaimana klarifikasi ke media dan mempercayakan duduk perkara pada pihak berwenang,” pungkasnya.

Penggiat anti korupsi Banten Uday Suhada, menanggapi pelaporan dirinya oleh sejumlah orang yang menamakan diri pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Pabuaran dan Padarincang, Kabupaten Serang, ke Mapolda Banten, dengan tudingan telah menyebar berita bohong alias hoaks terkait pesantren fiktif penerima dana hibah pondok pesantren (ponpes) dari Pemerintah Provinsi Banten tahun anggran 2018 dan 2020.

Menurut Uday yang juga direktur eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) ini, hingga kini dirinya belum tahu kalau dirinya dilaporkan oleh sejumlah kiai atau pengurus pondok pesantren di dua kecamatan di Kabupaten Serang ke Polda Banten.


”Saya belum dapat kabar bahwa saya dilaporkan ke polisi. Tapi jika itu benar, sebagai warga negara yang tunduk pada aturan hukum yang berlaku, saya akan pertanggungjawabkan semua ucapan dan tindakan saya dalam upaya pemberantasan korupsi di Banten,” tegas Uday.
 
Ia mengakui, para pelapor dirinya ke Polda Banten tersebut adalah mereka yang memang Ponpesnya riil ada. “Karena selama ini saya tidak pernah mempersoalkan ponpes yang nyata adanya. Namun adalah ponpes fiktif yang menerima dana hibah.Tapi nggak apa-apa saya dilaporkan, karena itu merupakan konsekwensi, dan saya hormati itu,” tuturnya.

Dikatakan, dasar investigasi yang dilakukan  oleh pihaknya adalah data Ponpes penerima yang dikeluarkan oleh Biro Kesra Pemprov yang diduga fiktif. “Jadi bukan ponpes para pelapor yang memang ada wujudnya itu. Karena itu, saya malah bingung, kapan saya menyebut bahwa Ponpes mereka itu fiktif? Sebab yang saya sebut fiktif itu bukan Ponpes mereka,” kata Uday.

Uday menambahkan, jika data yang diberikan  oleh pihaknya kepada Kejati Banten adalah hoax, kenapa ada 5 orang tersangka yang ditetapkan oleh Kejati Banten. ”Dalam keterangan persnya usai penetapan para tersangka, Pak Kajati Asep Nana Mulyana juga menyebutkan ada dua motif, pertama Ponpes fiktif, dan kedua adalah pungli,” ungkapnya.(adg)