Langkah KPU tetapkan jadwal Pemilu 2024 Didukung Wakil Ketua MPR 

Langkah KPU tetapkan jadwal Pemilu 2024 Didukung Wakil Ketua MPR 
Wakil Ketua MPR RI, Syarif Hasan/ ISTIMEWA

JAKARTA | TR.CO.ID

Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden pada bulan Februari 2024 di dukung wakil Ketua (Waketu) MPR RI Syarif Hasan.

"Ini adalah usulan yang sedari awal paling masuk akal. Kita perlu memberikan jeda waktu kepada penyelenggara dan peserta pemilu agar semua tahapan pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan lancar, aman, dan adil," ujar Syarief dalam keterangan di Jakarta, seperti dilansir Antara, Rabu (17/11/21).

Pihaknya juga menekankan pentingnya untuk memperhatikan kesiapan dan manajemen teknis pelaksanaan pemilihan umum.

Usulan KPU untuk pelaksanaan pileg dan Pilpres pada Februari 2024, serta pilkada serentak pada bulan November 2024, menurut Syarif, merupakan usulan yang paling realistis.

Politikus senior Partai Demokrat ini berpandangan bahwa beban KPU dan Bawaslu pada tahun 2024 akan sangat berat, bahkan jauh lebih berat ketimbang pelaksanaan pemilu sebelumnya.

"Ini perlu menjadi atensi kita bersama agar proses dan hasil pemilu betul-betul demokratis," paparnya.

Memaksakan pemilu untuk mundur, sambung Syarief, juga tidak sesuai dengan UU Pilkada yang mengamanatkan pilkada serentak pada bulan November 2024.

Meskipun pemerintah dapat melakukan revisi terhadap regulasi, lanjut dia, alangkah baiknya bila penyelenggara tetap menghormati sistem yang telah ada dan telah disepakati.

"Saya sedari awal setuju dengan simulasi waktu pemilu yang disampaikan KPU dan Bawaslu. Semua tahapan yang telah diusulkan sudah mengukur beban kerja, serta pertimbangan politik dan sosiologis dalam perhelatan pemilu ke depan. Seharusnya pemerintah juga jangan memaksakan pelaksanaan pileg dan Pilpres diundur pada bulan Mei 2024," jelasnya.

Yang paling paham tentang rencana dan beban pemilu, kata mantan Menteri Koperasi dan UKM ini, tentu KPU dan Bawaslu itu sendiri.

Syarief menganggap bahwa kekhawatiran adanya polarisasi dan instabilitas sebagaimana yang diungkap pemerintah terlalu berlebihan.

"Saya merasakan konsolidasi demokrasi telah berjalan dengan baik. Kondisi politik hari ini dengan situasi jelang dan beberapa waktu pasca-Pemilu 2019 sudah makin kondusif. Keterbelahan politik yang terjadi juga makin menghilang," imbuhnya.

Bahkan, hal tersebut seharusnya dipandang sebagai dinamika demokrasi, dan akan berangsur membaik tanpa mengganggu kedaulatan NKRI.

"Justru yang terpenting dalam Pemilu 2024 adalah memastikan jadwal, tahapan, proses terkonsolidasi dengan baik sehingga hasil pemilu juga demokratis," ujarnya.

Jika penyelenggara pemilu sendiri sudah tidak yakin dengan rencana usulan pemerintah, kata dia, tentu ada yang keliru dengan usulan itu.

"Kalaupun ini dipaksakan, kita akan bertaruh terlalu banyak dengan produk demokrasi pada tahun 2024. Jadi, simulasi sebagaimana disampaikan KPU dan Bawaslu sudah pilihan yang paling logis," demikian Syarief. (fj/ant/dam)