Mafia Tanah 'Garong' Lahan 30 KK Warga Mauk

Mafia Tanah 'Garong' Lahan 30 KK Warga Mauk

PTSL Tidak Mempan

TANGERANG | TR.CO.ID

Dicanangkan sejak tiga tahun lalu oleh pemerintah pusat, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ternyata tidak mengurangi persoalan kepemilikan lahan. Mafia tanah dan oknum pejabat pertanahan diduga masih bermain. Lahan warga di Kabupaten Tangerang tak luput dari aksi curang oknum tersebut.

Seperti yang dialami 30 kepala keluarga di Desa Mauk Barat, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Meski telah mengajukan permohonan hak kepemilikan lahan sejak 2019 lalu, hingga kini prosesnya tak jelas. Bahkan anehnya status lahan yang diajukan warga tersebut telah berubah status kepemilikan atas nama orang lain.

Surgani,  pemilik kuasa tujuh KK warga yang mengajukan sertifikat hak milik mengatakan, pihaknya telah bersurat ke Kementerian ATR/BPN perihal persoalan tersebut. "Sudah dua kali kami layangkan surat ke pusat terkait masalah ini," kata Surgani kepada wartawan, kemarin.

"Lahan yang diajukan sertifikatnya ini luasnya puluhan hektare. Semua milik warga Mauk Barat, tapi anehnya sertifikat yang terbit bukan atas nama warga yang mengajukan penerbitan , tapi atas nama orang lain yakni Suparman dan Munawar Huda,"ungkap Surgani. 

Surgani menyebut pihaknya bahkan sudah mengajukan mediasi ke BPN Kabupaten Tangerang sejak Februari 2021 lalu namun belum mendapat respons.

Sedangkan, Dr.Teuku Taufiqul Hadi, Staf khusus Kementerian ATR/BPN RI bidang Pelayanan Publik, dalam surat balasannya kepada Surgani menyampaikan sejumlah keterangan atas persoalan status lahan yang diajukan SHM-nya oleh 30 warga Mauk Barat itu.

Dalam suratnya, Teuku Taufiqul Hadi menyebut, permasalahan itu masuk dalam data penanganan Pantura sebanyak 2.017 bidang atas nama Vredi cs (termasuk di dalamnya Munawar Huda) yang sudah ditangani dan menghasilkan 1.082 bidang PBT telah dibatalkan, 23 sertifikat dibatalkan, 261 bidang permohonan masyarakat telah ditindaklanjuti.

Disebutkan, permasalahan di Desa Mauk Barat belum tertangani, tim dari BPN telah emanggil pihak Munawar Huda untuk menyelesaikan keberatan warga itu. Munawar menyatakan akan menyelesaikan dengan masyarakat, namun ternyata belum terlaksana.

Surgani menambahkan, pihaknya juga diminta mengumpulkan dan melakukan  inventarisasi data-data, baik buku tanah, warkah, maupun data-data pengukuran seperti GU dan PBT yang ada.

Terpisah, Beathor Suryadi, mantan Tenaga Ahli Utama kantor Staf Presiden Periode 2014-2019, mengatakan, PTSL adalah salah satu program prioritas Presiden Jokowi untuk mensejahterakan rakyat miskin dengan menggratiskan penerbitan sertifikat lahan.

"Apa yang dikawatirkan Presiden Jokowi menjadi kenyataan. Seperti kasus di Kabupaten Tangerang ini. Mafia tanah dan oknum pejabat BPN masih melakukan praktik kotor dalam penerbitan sertifikat tanah ini,"tegas Beathor. (can/hel)