Marak E- Waroeng di Lebak Dikelola Prades dan Anak Kades

Marak E- Waroeng di Lebak Dikelola Prades dan Anak Kades
Ayi M Ikhsan, Aktivis Benteng Aspirasi Rakyat

LEBAK | TRM

Bantuan sosial (Bansos) Sembilan Bahan Pokok (Sembako) yang dulu dikenal dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pengelolaannya oleh E Waroeng, kerap kali berpolemik, konon hal itu akibat maraknya Prangkat desa (Prades) bahkan anak Kepala Desa, ngiler untuk menjadi pengelola E- Waroeng.

Berdasarkan Pedoman Umum (Pedum) Kementrian Sosial, bahwa E Waroeng dilarang dikelola Perangkat Desa (Prades), Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), TNI/POLRI, pegawai Bank Chaneling,  serta keluarga Kepala Desa. Namun, tidak demikian di Kabupaten Lebak, Pedum Kemensos dan larangan dianggap angin lalu, terbukti masih maraknya E Waroeng yang sejak awal, hingga kini masih dikelola Prades dan anak Kepala Desa.

Ditegaskan Ayi M. Ikhsan, aktivis Benteng Asfirasi Rakyat (BARA), bahwa masih maraknya pengingkaran, atas penberlakukan Pedum Bansos Sembako tersebut. Dipicu karena tidak adanya sikap tegas dan indikasi pembiaran dari Kepala Dinas Sosial Lebak.

"Ironis, Pedum Kemensos RI tersebut, telah berbulan-bulan diberlakukan. Namun, masih marak Prades, anak dan keluarga Kepala Desa yang enggan mematuhi larangan tersebut, seolah mereka bersikukuh untuk tidak menyerahkan E- Waroeng dari tangan mereka. Herannya lagi, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), sebagai kepanjangan tangan Dinsos, justeru bersikap mandul dan terkesan tutup mata," katanya, pada Harian Tangerang Raya, Jumat (27/11).

Menurutnya, Bansos Sembako merupakan salah satu bentuk program jejaring pengaman sosial. Terlebih di era Covid 19 ini, oleh pemerintah sendiri bantuan Sembako, dinilai langkah efektif dalam mengantisifasi keluhan Keluarga Penerina Manfaat (KPM), terutama KPM yang terdampak Covid 19.

Alhasil, ditengah pandemi saat ini, Bansos Sembako merupakan bantuan yang sangat sensitif. Sebab jutaan KPM akan sangat terusik jika hak-haknya berpotensi diakali, terutama oleh oknum berkofenten pada realisasi Bansos Sembako tersebut.

"Hati-hati dengan Bansos Sembako. Sebaiknya dilaksanakan sesuai aturan, sebab terlebih di era Pandemi ini, progran ini akan lebih sensitif, sehingga para KPM akan reaksione. Tatkala hak-haknya tidak diterima semstinya, atau diakali oknum manapun," ujarnya.

Senentara, Eka Dharma Putra, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak, terkait hal ini belum dapat dimintai konentarnya. Sebab saat dihubungi, Eka sedang tidak berada di ruang kerjanya.

"Pak Kadis sedang keluar pak," ujar seorang staf Dinsos Lebak, yang enggan namanya dirilis. (yans/zal/dam)