Masyarakat dan Dewan Dukung Aparat Brantas Prostitusi

Masyarakat dan Dewan Dukung Aparat Brantas Prostitusi
istimewa

KOTA TANGERANG | TR.CO.ID

Masyarakat Kota Tangerang yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Tangerang, mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang, dalam menumpas praktik-praktik prostitusi di kota yang memiliki jargon Akhlakul Karimah ini.

Dukungan itu bukan tanpa alasan, dimana Kota Tangerang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) No 8 Tahun 2005, yang mengatur tentang Pelarangan Pelacuran.

Oleh karenanya, masyakarat yang tergabung dalam aliansi tersebut mendukung penuh penindakan-penindakan yang dilakukan Satpol PP maupun aparat hukum lainnya di Kota Tangerang, dalam menghajar segala praktik prostitusi.

Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Tangerang, Herman Felani, mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah Satpol PP Kota Tangerang yang selama ini terus komitmen menjalankan dan menegakan Perda No 8 yang sudah ditetapkan sejak jaman Wali Kota Wahidin Halim itu.

Pihaknya menghawatirkan bilamana suatu produk (Perda) yang sudah ditetapkan seperti pelarangan pelacuran itu tidak dijalankan, ke dapan Kota Tangerang bakal menjamur tumbuh subur praktik-praktik prostitusi.

"Bila itu terjadi ini akan menciderai kota yang memiliki motto Akhlakul Karimah," kata Herman dalam keterangan yang diterima Harian Tangerang Raya, Minggu (31/10/21).

Petugas-petugas Satpol PP yang selama ini telah menjalankan tugasnya merazia para terduga pelaku pekerja seks komersial (PSK), sudah sesuai dengan fungsinya, menurut dia.

"Dalam hal ini sudah jelas, bahwa Kota Tangerang ini memiliki Perda yang mengatur tentang pelarangan pelacuran. Maka tindakan aparat hukum berkewajiban menjalankan tugas dan fungsinya," kata dia.

Kendati demikian, ia juga meminta apabila ada oknum-oknum petugas yang menyalahi prosedure dalam menjalankan tugasnya untuk ditindak. "Kemudian kami minta tegakan Perda itu dengan tegas," cetusnya.

Dalam waktu dekat pihaknya bersama LBH-PMBI Banten akan turun ke jalan untuk memberikan dukungan moral kepada Satpol PP Kota Tangerang, atas komitmen yang selalu menegakan peraturan-peraturan di Kota Tangerang. Seperti Perda 7 dan 8 Tahun 2005 tentang minuman keras dan pelarangan pelacuran.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo, mengatakan, dalam menegakan Peraturan Daerah (Perda 8) tersebut dibutuhkan lintas koordinasi dari berbagai pihak.

"Tidak mungkin hanya Satpol PP saja yang bergerak. Perlu melibatkan lintas koordinasi berbagai pihak, KPAI kepolisian, para tokoh ulama, tokoh masyarakat, misalnya," kata Gatot Wibowo dihubungi BantenExpres, Ahad (31/10) siang.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, prostitusi sampai kapan pun akan tetap ada, apalagi di era digitalisasi ini. Seperti prostitusi online yang belakangan kian marak.

"Namun bukan tidak bisa dicegah, tugas peran serta masyarakat bersama meminimalisir terjadinya praktik-praktik prostitusi. Peran masyarakat dioptimalkan dilingkungan, Ketua RT/RW mendata bila ada aktivitas yang mencurigakan," ujar dia.

"Ini bukan pekerjaan Satpol PP dan aparat hukum lainnya saja. Tugas kita bersama seluruh steakholder," tegasnya.

Ia juga berkata, pihaknya (DPRD) selalu mensupport kegiatan yang dilakulan aparat penegak hukum dalam menegakan Peraturan Daerah (Perda) No 8 tersebut.

Meski kewenangan-kewenangan itu berada diwilayah kedinasan, akan tetapi terkait anggaran pihaknya siap membantu bila dibutuhkan.

"Untuk kegiatan operasional itu kan mungkin mereka (Satpol PP) membutuhkan biaya. Intinya kita support para aparat penegak hukum yang melakukan kegiatan positif dalam upaya menegakan aturan," tutur Bowo.

Disiai lain, ia juga mempertanyakan tindakan oknum Satpol PP Kota Tangerang yang terciduk dalam razia prostitusi pada pekan kemarin itu.

"Kalau itu patut dipertanyakan. Apakah benar mereka sedang melakukan penyamaran, atau tidak. Apakah sesuai SOP atau tidak?," tukas Gatot. (fj/dam)