Mendagri Diminta Jelaskan Kepada Publik 

Mendagri Diminta Jelaskan Kepada Publik 

HEBOH : Pengangkatan Pj Sekda 

SERANG | TR.CO.ID 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) diminta menjelaskan kepada publik alasan penerbitan surat 
rekomendasi pengangkatan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, setelah Sekda 
definitif-nya diberikan tugas tambaham sebagai Pj Gubernur. Demikian ditegaskan Ir.H Miptahudin 
MT, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten.

“Harus menjelaskan kepada publik, soal alasan pemberian surat rekomendasi kepada Pj Gubernur 
dalam pengangkatan Pj Sekda, setelah Sekda definitif-nya diberikan tugas tambahan sebagai Pj 
Gubernur Banten,” katanya, seperti dikutip kantor berita online nasional, Kamis (2/6/2022)

Miptah mengaku sepakat dengan mantan Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono, bahwa jika memang 
pengangkatan Pj Sekda tersebut terdapat kekeliruan, maka lebih baik direvisi daripada memberikan 
pendidikan politik yang salah kepada publik. 

“Jika memang terjadi kekeliruan, lebih baik merevisi SK pengangkatan Pj Sekda menjadi Plh, 
daripada memberikan pendidikan politik yang salah kepada publik,” ujar Miftah anggota 
DPRDProvinsi Banten dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
 
“Jangan sampai kebijakan di drive oleh kekuasaan, bukan oleh ilmu pengetahuan,” tambahnya.

Ia berharap adanya organisasi masyarakat sipil d Banten yang berani melakukan class action atau 
gugatan ke PTUN, untuk menguji apakah SK Pj Gubernur mengangkat Pj Sekda itu sah atau 
maladministrasi.

”Jika pengangkatan Pj Sekda itu dianggap sah, lantas apa dasarnya pak Al Muktabar menjabat 
sebagai Pj Gubernur ? Bukankah seorang Pj Gubernur itu harus pejabat eselon I atau JPT Madya 
yang melekat dari mulai dilantik hingga berakhir masa jabatan Pj Gubernur-nya ? ” ujarnya baik 
bertanya.

Ia berharap, ketua Komisi I DPRD Banten punya nyali memanggil Pj Gubernur, guna mengklarifikasi 
apa dasarnya Pj Gubernur mengangkat Pj Sekda, sementara hingga kini tidak ada SK pemberhentian 
Al Muktabar dari jabatan Sekda Banten oleh presiden.

”Saya berharap ketua Komisi I memanggil Pj Gubernur untuk bertanya, apa alasan Pj Gubernur 
mengangkat Pj Sekda, dan apakah jabatan Sekda masih melekat di Pj Gubernur ?,” imbuhnya.
 
Sementara Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kemendagri Benny Irwan yang dikonfirmasi, terkait 
alasan Kemendagri mengeluarkan surat rekomendasi pengangkatan Pj Sekda oleh Pj Gubernur Banten 
yang berasal dari Sekda, tidak merespon saat dikofirmasi melalui pesan whatsapp, meski pesan 
yang dikirimkan sudah dibaca dengan dua tanda centang.  (hed/ris/hel)