TANGERANG | TR.CO.ID
Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alam, memaparkan sejumlah persoalan utama yang memengaruhi arah pembangunan Kota Tangerang menuju 2027. Isu tersebut meliputi sektor transportasi, pengelolaan sampah, hingga keterbatasan anggaran daerah yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah.
Menurutnya, persoalan transportasi masih menjadi tantangan serius yang perlu segera dibenahi. Keberadaan Bandara Soekarno-Hatta dinilai belum memberikan dampak optimal terhadap pertumbuhan kota karena belum terintegrasi dalam konsep pembangunan yang matang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bandara ada di wilayah kita, tetapi dampaknya terhadap pertumbuhan kota belum terkonsep dengan jelas. Harus ada rumusan integrasi yang konkret,” ujar Rusdi dalam kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 di Ruang Al-Amanah, Selasa (7/4/2026).
Ia menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang tidak bersifat parsial, melainkan melihat keterkaitan wilayah secara lebih luas, termasuk kawasan Tangerang Raya hingga Jabodetabek, agar potensi daerah dapat dimaksimalkan.
Di sisi lain, Rusdi juga menyoroti perubahan kondisi lingkungan yang kian terasa. Ia membandingkan kondisi saat ini dengan masa lalu, di mana ruang terbuka dan kualitas lingkungan dinilai lebih baik.
“Hari ini anak-anak tumbuh di lingkungan yang berbeda. Ruang bermain semakin berkurang dan kualitas air menurun. Ini harus menjadi perhatian dalam setiap kebijakan pembangunan,” katanya.
Terkait pengelolaan sampah, Rusdi mendorong penerapan sistem yang dimulai dari sumber, yakni rumah tangga, dengan melibatkan masyarakat hingga tingkat lingkungan. Ia juga membuka peluang pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan.
“Pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah. Pemilahan dari sumber perlu diperkuat, termasuk dengan dukungan aplikasi agar lebih efektif,” ujarnya.
Dari sisi anggaran, ia mengungkapkan bahwa lebih dari 60 persen APBD Kota Tangerang masih terserap untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan belanja pegawai. Kondisi ini membuat ruang fiskal untuk program strategis, khususnya di sektor ekonomi dan infrastruktur, menjadi terbatas.
“Lebih dari 60 persen anggaran terserap untuk kebutuhan dasar. Dampaknya, ruang untuk mendorong program ekonomi dan infrastruktur menjadi terbatas,” jelasnya.
Rusdi menilai perlu adanya keseimbangan antara pemenuhan pelayanan dasar dan penguatan ekonomi masyarakat, agar daya beli meningkat dan kesejahteraan masyarakat dapat terus tumbuh.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa kondisi ekonomi global turut memengaruhi pendapatan daerah, sehingga penyusunan target dan program pembangunan harus realistis serta adaptif terhadap dinamika yang ada.
Sebagai solusi atas keterbatasan anggaran, Rusdi mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih aktif mengakses program dari pemerintah pusat.
“Kita perlu membuka peluang dari program pusat. Tidak semua bisa ditopang oleh APBD,” tegasnya.
Ia berharap, perencanaan pembangunan ke depan mampu memberikan arah yang jelas, terukur, serta berdampak langsung bagi masyarakat, tanpa mengabaikan keseimbangan antara pertumbuhan kota dan kualitas lingkungan. (cng/dam/hmi)
