PB HMI Minta Presiden Segera Terbitkan Perppu Tolak Omnibus Law Ciptaker

PB HMI Minta Presiden Segera Terbitkan Perppu Tolak Omnibus Law Ciptaker

LEBAK | TRM

Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)  Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) meminta Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) – Ma’ruf Amin untuk segera mencabut Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja (Ciptaker) yang telah disahkan menjadi Undang-undang (UU) dengan  menerbitkan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PB HMI MPO Affandy Ismail. Katanya, diusia yang ke satu tahun masa kepemimpinannya, Jokowi harus bisa mengambil langkah tegas yang tentunya pro terhadap rakyat, salah satunya yakni dengan mencabut Omnibus Law tersebut.
Bacaan Lainnya
 
Karena,  menurutnya, UU Omnibus Law Ciptaker ini sangat merugikan masyarakat banyak khsusnya kaum buruh dan tenaga kerja yang terancam kehilangan berbagai hak mereka.

” Satu tahun kepemimpinan Joko Widodo – Ma’ruf Amin ditandai dengan berbagai persoalan yang melukai rasa keadilan masyarakat. Salah satunya, dengan disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang pembahasannya tidak transparan dan tanpa kajian akademik yang mendalam, sehingga panen kritik dari berbagai elemen masyarakat. Untuk itu, kami dengan ini menyatakan menolak dan mendesak Presiden Joko Widodo mencabut Undang-Undang Cipta Kerja yang telah meresahkan masyarakat Indonesia,” tegas Afandi dalam siaran pers yang diterima Harian Tangerang Raya Media, di Lebak, Selasa (20/10/20).

Afandi menuturkan, PB HMI MPO telah melakukan kajian terhadap draft UU Omnibuslaw tersebut dan menyimpulkan beberapa poin yang perlu menjadi sorotan yakni   pertama dalam UU Omnibus Law, tenaga kerja berpotensi kehilangan berbagai hak mereka seperti mendapat kompensasi yang layak dari hasil kerja dan status kepegawaian,  uang pesangon, cuti khusus dan  perlindungan terhadap pekerja difabel di lingkungan kerja.

Kedua, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja berpotensi menekan dan mengancam industri lokal berbasis agraris akibat semakin longgarnya regulasi yang mengatur import pangan dari luar negeri (liberalisasi impor pangan).

Ketiga, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja berpotensi memperluas dampak kerusakan lingkungan akibat semakin dilonggarkannya regulasi yang mengatur proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di berbagai lini industri.

Keempat, adanya potensi pertanggungjawaban keuangan yang tidak transparan serta resiko defisit anggaran akibat dibentuknya Lembaga Pengelola Investasi.

Kelima, penyederhanaan rantai birokrasi untuk kebutuhan investasi dengan nuansa sentralisasi akan menghilangkan semangat otonomi daerah, yang tentu saja akan berakibat pada tidak akuratnya analisa kebutuhan serta longgarnya pengawasan praktek industri di daerah.

“Skenario legislasi UU ini kemudian sampai pada tertutupnya harapan akan proses pengujian UU yang bersih di Mahkamah Konstitusi. Indikasi terstrukturnya gerakan oligarki dalam paket UU sapu jagat ini membuka ruang terlegitimasinya UU tersebut apabila lolos uji di Mahkamah Konstitusi,” tutur Affandy.

Menurutnya, dinamika selama perjalanan UU Omnibus Law menjadi cerminan ketidakpihakan Negara dimasa 1 tahun kepemimpinan Jokowi – Ma’ruf Amin terhadap rakyat. Untuk itu, PB HMI MPO menuntut Jokowi-Ma’ruf menjalankan dengan benar amanah UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya dalam menghalau dan memberantas sel-sel oligarkian yang rakus dan menindas. Maka demikian PB HMI MPO kembali mendesak Presiden Jokowi untuk mengeluarkan PERPPU Pembatalan UU Omnibus Law Ciptaker.

” Untuk menindaklanjuti tuntutan dan desakan tersebut PB HMI MPO mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia bersama-sama memantapkan sikap penolakan atas UU Omnibus Law Cipta Kerja. Dan menyiapkan eskalasi perlawanan yang tegas jika kedurjanaan pemerintah terhadap kedaulatan rakyat masih berlanjut,” pungkasnya. (ade/yat/dam)