Pemekaran Tangerang Tak Masuk Usulan

Pemekaran Tangerang Tak Masuk Usulan
Bupati Zaki terima penghargaan dari PWI Kab.Tangerang saat acara diskusi di UMN Tangerang

 

 Bupati Zaki: Pemekaran Daerah Bukan Karena Ego

Usulan untuk melakukan pemekaran daerah di Kabupaten Tangerang harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan administrasi pemerintahan agar kajian komprehensif bukan mengedepankan ego.


TANGERANG | TR.CO.ID
Menurut Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar pemekaran daerah, diharapkan tercapainya peningkatan pelayanan, percepatan pertumbuhan demokrasi, percepatan pembangunan ekonomi, percepatan pengelolaan potensi daerah dan peningkatan keamanan serta ketertiban.

“Inisiatif pengusulnya dapat berasal dari Pusat dan dapat berasal dari daerah, sesuai dengan kebutuhan politik dan pemerintahan yang akseleratif dan akurat atau tepat sasaran,” papar Zaki saat menghadiri acara diskusi publik yang digelar PWI Kabupaten Tangerang bersama UMN, Rabu, (27/4).

“Mungkin layak kalau melihat dari luar, tapi kita harus tunggu kajian akademisnya terlebih dahulu,” lanjut Bupati Zaki.

Jika nantinya memang perlu pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), lanjut Zaki semata demi kemaslahatan masyarakat setempat dengan juga memperhatikan aspek kepentingan nasional yang lebih luas.

Sedangkan Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOP Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Valentinus Sudarjanto Sumito, menyatakan hingga bulan Maret 2022 terdapat 329 daerah usulan pemekaran di Indonesia. Empat di antaranya berada di Provinsi Banten.

" Jadi pemekaran Tangerang hingga kini belum masuk usulan, " ujar Valentinus paparkan dalam kegiatan diskusi publik itu.

Valentinus menyebut, empat wilayah usulan pemekaran baru di Provinsi Banten tersebut berada di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Tidak termasuk Kabupaten Tangerang yang sempat ramai diberitakan di media belakangan ini.

“Daerah persiapan usulan pemekaran daerah provinsi Banten. Empat Kabupaten ini yakni Kabupaten Pandeglang menjadi Kabupaten Caringin dan Cibaliung. Kabupaten Lebak menjadi Kabupaten Cilangkahan dan Kabupaten Malimping,” kata Valentinus mewakili Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri.

Menurut Valentinus, ada dua syarat persyaratan pembentukan daerah pemekaran sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014, antara lain Persyaratan Dasar dan Persyaratan Administrasi.

Dimana, katanya setiap daerah pemekaran baru harus memiliki dasar kapasitas daerah meliputi Geografi, Demografi, Keamanan, Sosial Politik dan Adat serta Tradisi, Potensi Ekonomi, Keuangan Daerah dan terakhir Kemampuan Penyelenggaraan Pemerintahan
Parameter.

Sementara untuk Persyaratan Administrasi di Kabupaten/Kota daerah pemekaran baru harus meliputi, Keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah Kabupaten/Kota dan Persetujuan bersama DPRD Kabupaten/Kota induk dengan Bupati/Wali kota daerah induk.

Kemudian, Persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang mencakupi daerah persiapan Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

“Lalu apakah apakah Kabupaten Tangerang sudah layak di mekarkan? Kita kembalikan lagi, apakah Kabupaten Tangerang sudah memenuhi persyaratan pembentukan Daerah pemekaran baru?,” tegasnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Aditya Wijaya menyatakan pihaknya telah menampung aspirasi masyarakat atas keinginan di mekarkan sejumlah wilayah di Kabupaten Tangerang.

Hal tersebut terbukti saat dirinya turun ditengah-tengah masyarakat, seperti keinginan di mekarkannya wilayah Kota Tangerang Tengah kerap menemukan masyarakat mengumpulkan tanda tangan atas keinginan mendukung pemekaran tersebut.

Namun, ia menyampaikan berdasarkan pengalaman dari tahun 1992 dan tahun 2008 Kabupaten Tangerang telah memekarkan dua wilayah yakni Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, semuanya berhasil.

“Kami sebagai legislatif menampung aspirasi, kami sepakat juga terkait dari pak Bupati, kenapa regulasinya Kabupaten Tangerang ini historisnya tahun 92, tahun 2008 bagaimana menghasilkan anak-anak Kota baru tidak pernah gagal,” kata Aditya yang juga sebagai pembicara.

Sebagai wakil rakyat, lanjut Aditya, memekarkan wilayah butuh sebuah kehati-hatian. Lantaran tidak ingin wilayah yang dimekarkan tersebut gagal. Politisi Partai Demokrat itu saat melakukan kunjungan di pelbagai daerah kerap menemukan Daerah Otonomi Baru (DOB) gagal.

“Kita sebagai legislatif harus hati-hati. Lahirnya kota baru tersebut tidak gagal. Ketika saya kunjungan keluar banyak daerah gagal, yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sampai mencukupi,” jelasnya.

“Bagi kami kehati-hatian Itu perlu, akan tetapi wasiat yang kami terima sebagai ahli waris Kabupaten Tangerang akan kami akan sampaikan kepada generasi mendatang. Kita harus siapakan itu, bukan karena ego tadi. Biar tumbuh kembangnya Kabupaten Tangerang kedepannya tetap,” sambungnya.

Kalau secara politik, pria kelahiran 77 itu menyampaikan pemekaran nama Tengerang tidak akan ada nama lain. Contohnya Kebupaten Karawang itu mau dimekarkan menjadi Cikampek.

“Kalau kita Tangerang, Tangerang Tengah, Tangerang Utara, Tangerang induk, nama Tangerang gak bakal hilang kalau di kita, saya yakin itu . Ini penting keutuhan kabupaten Tangerang ini jadi tidak ada ego sentris kewilayahan,” jelasnya.

Meski demikian, meminta masyarakat Kabupaten Tangerang agar tidak menolak kemajuan teknologi. “Agar tidak menolak kemajuan teknologi. Sama kita disini kaarifan lokal kita jaga, tapi juga kemajuan zaman, sehingga kita tidak kalah dengan ego sentris,” papar Aditya.(dam/hel)