Pemerintah Kota Tangerang Selatan membahas pemanfaatan kawasan Taman Kali Jaletreng. Judul arsip Tangerang Raya mencatat adanya rencana komersialisasi, bukan penetapan tarif atau kebijakan yang sudah berlaku. Pemkot meresmikan penataan baru kawasan tersebut pada 5 April 2021 bersama Triawan Munaf. Fasilitas perahu merupakan salah satu fasilitas tambahan yang disiapkan bagi pengunjung.

Konteks liputan Tangerang Raya tahun 2021

Bagian ini ditambahkan dalam pemulihan arsip untuk memberikan konteks pembaca. Catatan berikut adalah liputan tersendiri dengan tanggal dan sumber masing-masing; peristiwa yang disebutkan tidak merupakan bagian dari kejadian utama di atas.

Penggali Kubur Covid-19 Demo (26-01-2021)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 26-01-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

Jasa Belum Dibayar

TANGSEL | TR.CO.ID

Belum dibayar dari jasa menggali kuburan pasien Covid-19, para penggali kubur menggelar aksi unjuk rasa tepat di depan gerbang Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Senin (25/01).

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, mereka turut membawa sejumlah atribut dengan bertuliskan sejumlah tuntutan. Salah satu tuntutannya, bertuliskan "Kami tim gali TPU Jombang. Menolak memakamkam sebelum hak kami terpenuhi".

Hasil pantauan wartawan di lokasi sekitar pukul 17.30 WIB, aktivitas aksi unjuk rasa sudah tak terlihat. Para penggali dikumpulkan dalam suatu ruangan, untuk diberikan penjelasan oleh pihak pengelola TPU, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahanan (Perkimta) Kota Tangsel, beserta unsur TNI.

Usai pertemuan dilakukan, mulai terlihat sejumlah penggali yang mengikuti unjuk rasa, pergi meninggalkan area pemakaman, dengan raut wajah kecewa tanpa berkomentar lebih lanjut.

"Enggak dapat bayaran, mending pulang saja," ujar salah satu penggali sembari meninggalkan area pemakaman.

Sementara itu, Kepala Seksi Pemakaman Disperkimta, Tangsel Nazmudin menyebut bahwa aksi protes tersebut hanyalah kesalahpahaman terkait perubahan sistem pembayaran upah, yang semula harian. Kini menjadi mingguan.

"Ya jadi ini awalnya dibayar oleh pengelola tukang gali itu setiap hari, misalnya ada lima dibayar lima. Nah untuk hari ini rencananya kita bayar perminggu. Jadi demo itu karena ada perubahan dibuat sistem dari harian bayarannya menjadi setiap minggu," ujar Nazmudin di lokasi.

Ia memastikan bahwa upah para penggali pasti akan tetap dibayarkan.

"Dianggarkannya Rp1 juta untuk satu lubang. Satu lubang biasanya lima orang. Jumlah keseluruhan ada 10 orang yang aktif kemudian yang tadi (demo) itu yang kebetulan mempunyai jadwal galian hari ini. Mereka belum dibayar, jadi mereka unjuk rasa," terangnya.

Saat ini, kata Nazmudin, seluruh penggali pun sudah diberi pengertian atas perubahan sistem pembayaran upah tersebut. Ia menyebut bahwa seluruhnya kini telah menerima keputusan itu.

Kendati demikian, Nazmudin mengaku bila keterlambatan upah para penggali itu ditengarai belum diterimanya dana tersebut dari Pemerintah Kota Tangsel.

Menurutnya, pihaknya saat ini telah mengajukan sejumlah biaya tersebut namun belum mendapat respon dari Pemkot Tangsel.

"Sambil menunggu dana BTT (Biaya tak terduga) nya turun. Ini dana talangan nih yang kita bayarkan kepada mereka tiap minggu ini. Kalau dana sudah turun mah mau dibayarkan tiap hari atau minggu juga tidak ada masalah," jelasnya.(*/jojo)

Sumber arsip liputan terkait.

Pemkot Kesulitan Wujudkan RTH (25-04-2021)

Berita terpisah ini dimuat Tangerang Raya pada 25-04-2021. Berikut bagian relevan dari pemberitaan arsip tersebut.

KOTA TANGERANG | TR.CO.ID

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengaku sulit untuk mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Tangerang. Pasalnya, kendala yang ditempuh pihaknya dalam menjalankan amanat UU No.26 tahun 2007 dan PP No.21 Tahun 2021 terkait penyediaan RTH Publik dan Private masih sebesar 30 persen.

“Saya sampaikan untuk menyediakan RTH publik sebesar 20 persen dan 10 persen untuk private itu sangat sulit dilakukan. Terlebih di Kota Tangerang yang lahannya juga sudah terbatas,” kata Arief.

Pernyataan itu dilontarkan Arief dalam Rapat Penjaringan Masukan Dalam Rangka Penyusunan Draft Rapermen Terkait Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) beberapa waktu lalu.

Arief menyampaikan, sejumlah program untuk mengakomodir kebutuhan dan kondisi riil di wilayah terkait penyediaan RTH di sejumlah daerah di Indonesia. Seperti mengakomodir ruang untuk inovasi teknologi contohnya keberadaan green roof dan vertikal garden sebagai RTH.

Sumber arsip liputan terkait.

Catatan redaksi: naskah lengkap tidak tersedia. Judul, tanggal dan rubrik dipulihkan dari indeks arsip Tangerang Raya. Rincian yang belum terverifikasi tidak ditambahkan.

Sumber pembanding