Pemkot Tangerang Memiliki 53 SDN dan SD Swasta Serta 15 SMPN Sekolah Inklusi  

Pemkot Tangerang Memiliki 53 SDN dan SD Swasta Serta 15 SMPN Sekolah Inklusi  

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang Decky P Koesrindartono mengatakan, dengan telah ditetapkannya sekolah inklusi di 53 SDN dan SD Swasta dan 15 SMPN, merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Tangerang dalam memastikan penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama ntuk dapat menikmati hak atas pendidikan dasar. Untuk itu Pendidikan inklusif yang baru diinisiasi di Kota Tangerang diharapkan dapat berjalan secara maksimal.

"Untuk itu kesiapan satuan pendidikan mulai dari guru, pekerja sekolah, guru pendamping, orangtua murid hingga peserta didik menjadi bagian penting dalam mengawal pelaksaan pendidikan inklusi," katanya, kemarin.  

Dikatakannya lagi, hal ini agar murid dengan disabilitas dapat merasa aman dan nyaman menjalankan pendidikan disekolah. Hal mendasar tidak kalah penting menjang pelaksaan adalah adanya kebijakan mulai dari dinas pendidikan hingga sekolah baik berupa standard pelayanan maupun intrumen petunjuk pelaksaaan pelayanan penyelenggaraan pendidikan inklusif menjadi kebutuhan.

"Petunjuk ini digunakan untuk mendorong semua penyelenggara dan peserta didik memahami kontribusi dan tugasnya dalam mendukung pendidikan inklusi yang berkeadilan," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, kebijakan menjadi salah satu instrumen yang penting untuk pendidikan inklusi di Kota Tangerang berjalan sebagai mestinya dan semuanya dokumen tersebut/pendidikan inklusi ini bisa masuk di perencanaan daerah seperti RPJMD, RENJA, RKA dan OPD. 

Sementara itu, YDMI bersama dengan Formasi didukung oleh USAID  MADANI berencana menyelenggarakan workshop analisis kebijakan daerah RPJMD dan Renstra Dinas Pendidikan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Inklusif Berbasis Standar Pelayanan.

Sehingga tujuan FGD diharapkan adanya hasil rekomendasi bersama tentang fasilitas pendidikan inklusi untuk dimasukan dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RENJA, RKA OPD serta adanya kesepakatan Forum tentang Aksi Bersama untuk menentukan prioritas isu, masalah, solusi lokal dan peran para pihak dalam perencanaan dan monitoring layanan publik sektor pendidikan.

Di Kota Tangerang MADANI telah memilih Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (YDMI) untuk menjadi mitra utamanya, YDMI sendiri telah mengusung tema pelayanan Pendidikan inklusi. 

Dimana dalam rangkaian kerjanya YDMI melakukan pemetaan awal terhadap, CSO dan elemen masyarakat yang menjadi bagian yang mempunyai kepentingan dari keberlangsungan pelayanan Pendidikan di Kota Tangerang.

 

USAID telah melakukan kerjasama dengan YDMI dari Tahun 2020 hingga nanti Tahun 2023.
Rekomendasinya adalah,

1) Rekomendasi kepada Kepala Daerah (Walikota) mendorong adanya perumusan PERWAL yang mengatur implementasi pendidikan inklusi di Kota Tangerang

2) Rekomendasi kepada Dinas Pendidikan
a. Mendorong pelibatan masyarakat dalam POKJA pendidikan inklusi. 
b. Memastikan standar layanan minimum pada satuan pendidikan dasar inklusi. 
c. Sarana dan sarana penunjang implementasi pendidikan inklusi. 
d. Peningkatan kapasitas guru pendamping khusus bagi siswa disabilitas. 

3) Rekomendasike BAPPEDA 
a. Memastikan pendidikan dasar inklusi dimuat dalam Rencana Kerja Kota Tangerang
b. Responsif anggaran untuk implementasi pendidikan dasar inklusi.

4) Rekomendasi kepada Sekolah Adanya komitmen dari kepala sekolah untuk menyelenggarakan percontohan sekolah inklusi pada dua jenjang pendidikanya itu SD dan SMP. 
 
5) Rekomendasi kepada Organisasi Masyarakat Sipil Mendorong kesadaran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi baik melalui Komite Sekolah maupun organisasi masyarakat. (ADV)