TANGERANG | TR.CO.ID

Pemerintah Kota Tangerang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperkuat kemampuan komunikasi aparatur. Salah satunya melalui Pelatihan Komunikasi Publik bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang diikuti para kepala perangkat daerah dan camat di lingkungan Pemkot Tangerang.
Pelatihan yang digelar di Grha Bhakti Karya, Cipondoh, tersebut menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi yang lebih responsif, terbuka, dan mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat secara efektif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono, menegaskan bahwa kemampuan komunikasi publik kini menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki setiap pimpinan perangkat daerah. Menurutnya, di era keterbukaan informasi saat ini, aparatur pemerintah tidak hanya bertugas menjalankan program, tetapi juga menjadi representasi pemerintah di tengah masyarakat.
“Para kepala perangkat daerah dan camat harus mampu menjelaskan kebijakan dan program pemerintah dengan baik agar dapat dipahami serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Maryono saat menutup Pelatihan Komunikasi Publik I, Rabu (10/6/2026).
Ia menjelaskan, keberhasilan suatu program pembangunan tidak hanya diukur dari pelaksanaannya, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memahami tujuan dan manfaat program tersebut. Karena itu, penyampaian informasi harus dilakukan secara jelas, mudah dipahami, dan mampu menjawab kebutuhan publik.
Maryono juga mendorong para peserta untuk lebih aktif membangun komunikasi dengan masyarakat, baik melalui pertemuan langsung maupun memanfaatkan berbagai platform digital yang tersedia.
“Jadilah wajah pelayanan publik yang profesional, responsif, dan komunikatif. Ketika komunikasi terjalin dengan baik, kepercayaan masyarakat akan semakin kuat dan partisipasi publik dalam pembangunan dapat meningkat,” tegasnya.
Selain itu, Maryono mengapresiasi kontribusi para narasumber dan fasilitator dari Bina Nusantara University yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman selama pelatihan berlangsung.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan dunia akademik menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur sekaligus mendorong terwujudnya birokrasi yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan.
“ASN harus terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan kapasitas yang semakin baik, pelayanan kepada masyarakat juga akan semakin optimal,” pungkasnya.(Will)









