PEMKOT TOLAK NEGOSIASI

PEMKOT TOLAK NEGOSIASI

HEBOH: BONGKAR PAKSA

TANGERANG | TR.CO.ID
Peringatan dari Pemkot Tangerang untuk membongkar pagar beton setinggi 2 meter dan sepanjang 300 meter yang membuat keresahan warga di Jalan Akasia, No 1, RT04/03, Tajur, Ciledug, Kota Tangerang tidak digubris keluarga Ruli. Untuk itu, pintu negosiasi untuk keluarga Ruli sudah tertutup. Besok (hari ini-red) pagar beton sepanjang 200 meter akan dibongkar paksa oleh Satpol PP Kota Tangerang. Bersama kuasa hukumnya, Ruli tampak lemas pergi meninggalkan kantor Satpol PP Kota Tangerang. Upaya terakhirnya untuk meminta kebijaksanaan ditolak mentah-mentah.


Kepala Bidang (Kabid) Gakumda Satpol PP Kota Tangerang, Gufron Falfeli mengatakan, dirinya membenarkan tadi Ruli bersama kuasa hukumnya mendatangi Satpol PP minta tembok beton miliknya tidak dibongkar. "Kalau dari kita kemarin sudah membuat surat pembongkaran sendiri oleh yang bersangkutan. Kita kasih waktu. Tadi dia hadir ke Mako, dia menjelaskan hak dia itu," tegas Gufron kepada wartawan di Puspemkot Tangerang, Selasa (16/03).


Ruli pun tidak mengindahkan surat pemberitahuan yang kemarin dilayangkan petugas Satpol PP. Dalam surat itu jelas berbunyi, Ruli harus membongkar sendiri pagar betonnya hari ini dalam 1x24 jam.
"Terkait dengan eksekusi kita tetap mengambil alih jalan ini. Intinya dia minta kebijakan, cuma kita gak kasih, kita tetap akan melakukan eksekusi. Dia minta kebijakan, karena merasa punya kepemilikan yang sah.

Cuma kita bukan ranahnya negosiasi," ujar Gufron. Menurut Gufron, Satpol PP pun akan menjalani pembongkaran itu dengan dasar Perda, pagar beton milik Ruli akan segera dirobohkan. "Pagar kiri kanan, semua akan kami bongkar. Hari ini saya dan tim sedang mengecek lokasi bersama dengan pihak kecamatan terkait pembongkaran pagar beton itu besok. Ya, besok akan kita bongkar. Tadi saya sudah sampaikan demikian," tukasnya.

Camat Ciledug, Syarifudin menambahkan, sebelum dibongkar paksa, dia berharap pihak ahli waris, yakni Ruli membongkar sendiri pagar beton yang telah dibangunnya itu. Tetapi sampai sekarang, pagar masih berdiri kokoh belum juga dibongkar.


"Kita sudah mediasi dan minta penjelasan dari Pak Ruli. Tapi dia gak pernah datang tiap kita panggil, ada sekira 5 kali panggilan, ditambah dari tingkat kota juga manggil tidak pernah hadir," ujar Syarifudin.
Syarifudin mengatakan, jika ternyata tembok tidak dibongkar hingga malam, maka Satpol PP akan membongkar secara paksa pagar beton yang menutup akses warga itu.
"Ya, mudah-mudahan dia tahu. Jika dilakukan, maka kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi jika tidak, maka akan kita lakukan pembongkaran secara paksa,” tukasnya.


Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto minta Pemkot Tangerang membuat sertifikat jalan raya maupun jalan-jalan di permukiman warga, agar tak terjadi polemik di lingkungan masyarakat. Berdasarkan hal itu, kata Turidi, pihaknya akan mendorong aset daerah berupa jalan-jalan yang dimiliki Pemkot Tangerang, baik jalan umum maupun jalan utama segera dilegalkan dengan membuat sertifikat hak milik. “Artinya menjadi aset daerah, contoh jalan Maulana Hasanuddin harusnya pemerintah kota sudah punya (sertifikat) yang menjadi aset daerah,” kata Turidi kepada wartawan, Selasa (15/03).


Sepanjang jalur tersebut, sambung Turidi, Pemkot Tangerang harus bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengukur sehingga jalan tersebut mempunyai sertifikat.
Turidi juga meminta Pemkot untuk meninjau dasar atas legalitas tanah, apakah mempunyai sertifikat atau tidak. Namun bila jalan tersebut milik ahli waris, maka pemerintah harus mengambil peran untuk membebaskan jalan tersebut dan melakukan pembayaran menggunakan APBD.
“Yang saya sampaikan adalah terutama kaitan masalah jalan, pemerintah harus koordinasi BPN untuk mencegah hal serupa (polemik jalan-jalan gang) terutama jalan utama akses jalan yang dilalui bersama secepatnya untuk dijadikan aset daerah,” tandasnya.


Keluarga Hadiyanti, warga Jalan Akasia, RT4/3 Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, yang rumahnya terblokir tembok beton bersyukur atas upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang.
Seperti diketahui, Pemerintah Kota Tangerang akan membongkar tembok beton yang menutup akses jalan rumah warga, pasca perselisihan keluarga Hadiyanti dengan pihak pemilik lahan, keluarga Asrul alias Ruli.
"Alhamdulillah, terima kasih atas upaya Pemerintah," kata ahli waris keluarga Almarhum Munir yang juga penghuni rumah, Acep dikonfirmasi, Selasa (16/03).


Acep menyebut sampai saat ini tembok beton selebar dua meter dengan panjang sekitar 200 meter dan kawat berduri yang dipasang pemilik lahan masih berdiri kokoh.
"Belum, informasinya besok. Dan kami menunggu hasil dari Pemkot untuk melakukan pembongkaran," katanya.


Camat Ciledug Syarifuddin menegaskan, pihaknya telah melayangkan surat pembongkaran tembok beton kepada pihak Asrul Burhan alias Ruli. "(Surat) sudah kemarin," katanya. Dengan telah dilayangkan surat pembongkaran itu, Camat berharap pemilik lahan mau bekerjasama dan melakukan pembongkaran mandiri. "Hari ini, batas akhir pembongkaran tembok. Kita tunggu, atau besok kita eksekusi," pungkasnya. (*/jojo)