Pengamat: Al Muktabar Tak Harmonis dengan OPD

Pengamat: Al Muktabar Tak Harmonis dengan OPD


TANGERANG | TR.CO.ID

Beredar informasi bahwa, Al Muktabar yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Banten akan menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) tugas Gubernur Banten, mendapat tanggapan dari pengamat politik dan kebijakan publik, Adib Miftahul.

Kepada Harian Tangerang Raya, Adib mengatakan, come backnya Sekda Al Muktabar, tidak serta merta menjadikan kondisi internal di pemrov Banten menjadi kondusif. Riak-riak kecil dan kalau pun ada ganjalan beberapa persoalan dengan beberapa OPD sangat wajar. Hubungan tak harmonis Al Muktabar dengan OPD sebuah sebab akibat. Sebab, Kalau flashback sedikit ke belakang, banyak catatan yang minus yang ditorehkan oleh Al Muktabar. 

" Masih ingat, ketika di Pemrov Banten mulai dari beberapa kasus korupsi dan mundurnya 20 ASN di Dinkes. Maka sudah tepat dulu Gubernur Banten mengevaluasi kinerja Sekda Al Muktabar. Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sekda gagal mengorganisir dan menerjemahkan kebijakan gubernur dan wakil gubernur, " ujar Adib, Selasa (10/5). 

Menurut Adib, ada beberapa catatan kegagalan hasil pengamatanya, yakni, lagi-lagi ketidakmampuan sekda ketika menjadi Panglima ASN nomer 1. Al Muktabar gagal menjaga ritme harmonisasi antar OPD yang di mustinya dengan wise bisa men-drive dengan irama indah, agar akselerasi program pemrov Banten tepat sasaran. 

Akumulasi beberapa persoalan seperti mengendapnya Kas Pemprov yang tertahan di bank Banten sekira 1,5 triliun ini kan keteledoran. Sekda tidak cermat dalam mengurusi kebijakan keuangan. Sekda dan Tim anggaran Pemprov seharusnya sudah bisa membaca kinerja keuangan Bank Banten, sehingga bisa antisipasi untuk segera memindahkan RKUD. 

Juga, lanjut Adib, perjanjian pinjam uang dari PT SMI  yang awalnya tidak ada bunga alias 0% tetapi akhirnya ada bunga sampai sekira 6% ini kan juga patut dipertanyakan? Kenapa bisa begitu? ini lagi lagi menurut saya blunder Sekda sebagai ketua Tim Anggaran yang tidak cermat dalam berkomunikasi dengan PT SMI serta tidak jeli dalam membaca perjanjian dan proyeksi keuangan termasuk imbasnya nanti. Apalagi peminjaman uang dengan bunga 6% itu guna pembiayaan kesehatan, infrastruktur, pendidikan dan permukiman


Pun dengan posisi dia sebagai panglima ASN nomor 1 gagal mengatur alur Bagaimana perencanaan keuangan terkait DBH (dana bagi hasil) ke pemerintah daerah. Malah sampai ditegur  oleh Kemendagri karena lambannya DBH dibagikan. Ini kan soal terlambatnya DBH sangat berpengaruh terhadap pembangunan di pemkot dan pemkab di Banten. Padahal pemkab pemkot harus berjuang keras extraordinary saat pandemi. 

" Nah, kondisi internal pemrov Banten itu sendiri karena bentuk akumulasi dari kegagalan Sekda dalam menjaga ritme organisasi dan tidak mampu mengelola harmonisasi internal di pemrov Banten. Bagaimana mau mengurusi eksternal/masyarakat kalau internalnya ternyata kedodoran? Kan ini pertanyaan dasar, "papar Adib. 

Padahal, kata Adib, saat ini pemangku kepentingan dituntut cepat, tegas, terukur alias extraordinary melakukan penyelesaian kebijakan-kebijakan saat fokus di pandemi. Ketiga gerbong ASN dituntut cepat, tetapi mesinnya jalan lambat, apa yang bisa dibayangkan? 

Maka, ketika polemik ramai Al Muktabar terjadi saya menganalisa ada kepentingan "tangan-tangan" politik disana. Maka tarik ulur kepentingan pasti sebuah keniscayaan. Yang menjadi ini kental dengan aroma politik pula adalah, proses kepindahan atau mundur Al Muktabar yang akhirnya tidak mendapat respon atau tidak disetujui oleh Kemendagri. 

Padahal, urgensi Gubernur saat itu, dalam mengevaluasi kinerja Sekda, dengan catatan-catatan diatas juga penting segera dilakukan. Tetapi saya kira gubernur juga tidak punya pilihan akhirnya. Gub terganjal oleh kepentingan politik. 

Maka, ketika Al Muktabar "islah" dengan Pemrov dengan mendatangi Gubernur, Adib menilai pesimis akan membuat kondisi internal di pemrov Banten menjadi baik-baik saja. Justru sebaliknya, ia menduga, resistensi bisa jadi malah semakin kencang. Karena anak buah pasti akan melihat sebuah organisasi dipimpin oleh seorang yang dianggap gagal dalam menjalankan fungsi Sekretariat Daerah dengan beberapa catatan minus itu. 

Adib mengatakan, solusinya adalah untuk mereduksi itu semua, pertama, Sekda harus bebas dari infiltrasi dan kepentingan politik. Ini harga mati. Dengan begitu, garis komando ASN akan tegak lurus dengan soliditas internal.

Kedua, komunikasi partisipatif dengan lebih banyak mendengarkan anak buah saya kira bisa mencairkan suasana internal. Sekda butuh feedback yang utuh terkait capaian target organisasi, karena komunikasi organisasi yang baik akan bisa membantu mengatasi dalam manajemen konflik. Persoalannya mampukah Al Muktabar yang sering dijuluki Antonio Banderas ini menghadapi dan memainkan setiap stimulus dari apa yang dilakukannya sebagai seorang Sekda?

Soal beredar informasi bahwa, Al Muktabar yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Banten akan menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) tugas Gubernur Banten. Surat Keputusan (SK) penunjukkan Al Muktabar sebagai Plh juga dikabarkan sedang dijemput, oleh pejabat dilingkup Pemprov Banten.

Meski kabar itu sudah santer beredar sejak Senin (9/5), namun masih belum bisa dipastikan oleh DPRD Banten, lantaran belum menerima surat tembusannya.

“Belum terima DPRD tembusan suratnya,” ujar Ketua DPRD Banten, Andra Soni, melalui pesan elektroniknya kepada media, Selasa (10/05).(dam/hel)