Perseteruan dengan Wali Kota Tangerang, Menteri Yasonna: Jangan Mentang-Mentang

Perseteruan dengan Wali Kota Tangerang, Menteri Yasonna: Jangan Mentang-Mentang

TR Online - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly meminta agar komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ditingkatkan. Hal itu buntut dari perseteruannya dengan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah.

"Pertama jangan mentang-mentang, kedua berkoordinasi dengan baik, buka komunikasi dengan baik dalam artian jangan menyetop pelayanan publik, itu tuksi kita sebagai aparatur negara. Makanya kerjasama pemerintah, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah itu dibutuhkan," kaya Yasonna, kepada wartawan di Kota Bogor, Kamis (18/7/2019).

Menkumham Yasonna Laoly 

Yasona menyebut, belum mengambil sikap ke depannya terkait perseteruanya dengan Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah. Ia masih menunggu hasil komunikasi dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dengan pemerintah setempat. "Kami belum pernah mengalami persoalan seperti ini. Nah sekarang saya sudah tugaskan sekjen irjen berbicara dengan Mendagri. Menteri(Tjahjo Kumolo) sudah memanggil gubernur (Banten) dan wali kota (Tangerang) biarlah di sana dilihat bagaimana langkah selanjutnya,"tambahnya.

Yasonna menegaskan, bahwa apa yang dibangun Kemenkumham di wilayah Kota Tangerang itu untuk kepentingan pelayanan masyarakat ke depannya. "Di Tangerang itu kita bangun politeknik imigrasi untuk persiapan sumber manusia ke depan untuk mengelola kementerian ini di bidang yang stategis imigrasi atau kemasyarakatan. Yang perlu diketahui pelayanan publik adalah hak masyarakat," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, sempat sewot saat meresmikan Perguruan Tinggi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim), di kawasan Pusat Kota Tangerang lantaran sempat tersendat terkait perizinan saat pembangunan gedung tersebut. Buntutnya, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah pun menerbitkan surat nomor 593/2341-Bag.Hukum/2019 terkait penghentian semua layanan yang berdiri di atas aset Kemenkumham.