PPTK Dinsos Ngaku Terima Rp78 Juta

PPTK Dinsos Ngaku Terima Rp78 Juta

 Janjikan Proyek ke Pemborong

TANGSEL | TR.CO.ID

Praktek korupsi dilingkungan Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) kembali terjadi. Seorang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial mengaku terima uang sekitar Rp78 juta dari pemborong berinisial I dengan menjanjikan tiga paket pekerjaan senilai Rp600 juta rupiah.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, awal permasalahan tersebut terjadi beberapa bulan lalu dimana salahsatu kontraktor berinisial I diduga dimintai sejumlah uang muka, namun hingga saat ini pekerjaan yang dijanjikan tidak kunjung didapat. "Kita tagih malah janji - janji saja, hingga 4 bulan pekerjaan yang dijanjikan tidak kunjung ada," papar Kontraktor berinisial I seperti dilansir media online.

Menanggapi hal tersebut, Oom Marliana Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Sosial Tangsel yang dimaksud melalui kuasa hukumnya Isnu Harjo Prayitno, SH, MH (IHP dan Rekan ) mengakui jika dirinya menandatangani perjanjian melalui saudara Iswadi dan ada kesepakatan berbagi jika semua ketiga pekerjaan dilakukan dengan lengkap dan benar dari ketiga proyek tersebut.

"Namun Faktanya ketiga pekerjaan yang telah dibuat perjanjian kerjasamanya tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya aturan diatasnya yakni surat dari sekretariat daerah pemerintah kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2021 dengan nomor 903/3492/BPKAD tertanggal 28 desember 2020,"jelas Isnu Harjo Prayitno, SH, MH melalui keterangan tertulisnya yang diterima Harian Tangerang Raya.

Dalam surat tersebut, masih menurut Isnu Harjo Prayitno, dengan mendasar kepada ketentuan pasal 123 ayat (1) permendagri no. 13 tahun 2006 yang diubah dengan permendagri no 21 tahun 2012, perda 7 tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021.

"Dalam Implementasi dari surat tersebut menurut klien kami adalah tidak diperkenankan adanya anggaran yang diluar kas yang ada dengan melalui mekanisme PL (penunjukan langsung) sehingga pekerjaan hanya hanya dapat dilakukan melalui mekanisme GU (ganti uang) yang sesuai aturan yang berlaku," jelas Isnu Harjo dalam suratnya.

Dengan begitu, masih menurut Isnu Harjo Prayitno, perjanjian yang dilakukan tidak dapat terpenuhi dan dinyatakan batal.

Ia juga menuliskan, data yang disebar luaskan oleh kontraktor yang tengah bersiteru dengan kliennya tersebut tidaklah benar, karna bukti - bukti transfer yang dilampirkan dengan tertera nama Oom Marliana hanyalah sebesar Rp. 78.000.000.

"Bahwa data yang disebarluaskan Saudara Iswadi uang sebesar Rp. 92.500.000 secara jelas dan terang terangan sesuai dengan bukti transfer yang dilampirkan dengan tertera nama Oom Marliana hanyalah sebesar Rp. 78.000.000,- diluar dari nama klien kami merupakan tanggung jawab dari masing - masing nama tersebut, karna kline kami tidak menerima uang yang ditransfer tersebut,"kata Isnu Harjo Prayitno.

Terkait bukti kwitasi yang ditandatangani oleh kliennya sebesar Rp. 200.000.000, ia mengaku tidak sesuai fakta karna pada kenyataannya kliennya merupakan korban bujuk rayu dari Iswadi sang kontraktor.

"Agar Saudara Iswadi mendapat mendapat dana dari Saudara Basumi sebagai pemilik CV Elang Perkasa dan pendana proyek dengan alasan sebagai jaminan dapat pekerjaan. Hal ini pernah dikonfrontasi langsung dengan saudara Iswadi oleh Saudara Andi Nawawi rekan dari Klien kami,"tukasnya.

Ia melanjutkan, Dugaan para pihak yang mengaitkan kepada tindak pidana korupsi dan penyelewengan jabatan merupakan salah kaprah dan tidak berdasar analisa hukum yang kuat, Karna hal tersebut tidak ada tindakan korupsi baik bersifat gratifikasi, suap, Mark up atau pencurian uang negara secara melawan hukum untuk kepentingan sendiri maupun orang lain.

"Permasalahan dalam perjanjian kerjasama selama tidak ada unsur kejahatan maka merupakan ranah perdata, klien kami telah berusaha melakukan kewenangannya berdasar aturan yang berlaku,"tulisnya.(cng/hel)